Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.

B

Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.

C

Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.

D

DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.

E

Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.

A

Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.

B

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.

C

Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.

D

Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.

E

Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.

A

Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.

B

Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.

C

Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.

D

Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

E

Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.

A

Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.

B

Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

C

Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.

D

Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.

E

Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

A

Memuat rumusan sila-sila Pancasila sebagai landasan negara

B

Menjelaskan hakikat dan tujuan pembentukan negara

C

Mengandung prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan

D

Merumuskan cara mencapai cita-cita negara melalui konstitusi

E

Menyatakan penegasan mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan

A

Pewujudan pertanggungjawaban presiden dalam melindungi masyarakat

B

Pengaturan bidang keagamaan tertentu melalui sistem demokrasi

C

Penjaminan hak-hak warga negara dalam menjalankan kegiatan keagamaan

D

Penegasan kewenangan presiden dalam mengatur urusan agama warga negaranya

E

Pembatasan kekuasaan pemerintah terhadap aktivitas ibadah warga negara

A

Konstitusi tertulis yang paling tinggi

B

Sumber hukum utama dan tertinggi

C

Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri

D

Norma fundamental yang paling tinggi

E

Pokok dari segala sumber hukum yang ada

A

Melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden terpilih

B

Meminta pertanggungjawaban dari presiden/wakil presiden

C

Mengesahkan ketetapan hasil pemilu presiden oleh KPU

D

Memberikan pertimbangan kepada KPU mengenai proses pemilu

E

Berpartisipasi dalam diskusi hasil pemilu presiden bersama KPU

A

Menjamin kekuasaan tertinggi negara berada pada Dewan Perwakilan Rakyat

B

Memastikan pemerintah memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara

C

Membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara

D

Menjamin kebebasan mutlak hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat

E

Memberi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim kedaulatan tertinggi dari rakyat

A

Bebas mengatur ajaran agama lain yang berbeda

B

Menciptakan agama baru sesuai dengan kehendak sendiri

C

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

D

Mendiskriminasi agama lain yang dianggap bertentangan dengan kepercayaannya

E

Mendirikan tempat ibadah di mana saja tanpa memerlukan izin