Pembahasan Soal TWK - Semua Topik 2026

A

Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain

B

Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol

C

Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara

D

Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya

E

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah

A

Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah

B

Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya

C

Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang

D

Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

E

Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya

A

Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden

B

Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia

C

Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan

D

Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan

E

Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif

A

Pemisahan kekuasaan yang ketat antara legislatif dan eksekutif

B

Representasi ganda yang menjamin suara seluruh rakyat dan daerah

C

Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan undang-undang

D

Kemandirian lembaga yudikatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan

E

Penegasan dominasi pemerintah pusat dalam segala pengambilan keputusan

A

Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.

B

Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.

C

Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.

D

Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.

E

Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.

A

Mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.

B

Memperkuat dominasi kekuasaan lembaga eksekutif dan mengurangi peran legislatif.

C

Menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan tuntutan nilai-nilai demokrasi.

D

Meningkatkan pengaruh organisasi non-pemerintah dalam struktur pemerintahan.

E

Menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas konstitusi.

A

Mengizinkan daerah untuk beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan atau intervensi dari pemerintah pusat.

B

Memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk menyusun konstitusinya sendiri.

C

Melaksanakan otonomi daerah dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional.

D

Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

E

Membiarkan pemerintah pusat mengabaikan aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional.

A

Menyeragamkan seluruh warisan budaya lokal menjadi sebuah kebudayaan nasional tunggal.

B

Mendorong setiap daerah untuk melestarikan dan mempromosikan kebudayaan lokalnya sebagai bagian dari identitas nasional yang kaya.

C

Menghilangkan semua perbedaan budaya untuk mencapai kesatuan bangsa yang mutlak.

D

Memprioritaskan promosi budaya asing sebagai patokan utama bagi kebudayaan nasional.

E

Membatasi interaksi dan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia.

A

Memfokuskan pembangunan hanya pada daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.

B

Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

C

Menghapus subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat demi mencapai efisiensi anggaran negara.

D

Memberikan prioritas atau hak istimewa hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.

E

Mendelegasikan penyediaan layanan dasar sepenuhnya kepada sektor swasta.

A

Pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan terpisah dari pemerintah pusat.

B

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat undang-undang sendiri yang tidak harus sejalan dengan konstitusi nasional.

C

Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, namun tetap harus patuh pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

D

Daerah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan arah dan kebijakan nasional.

E

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tingkatan kekuasaan yang setara tanpa adanya hierarki.