Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Di wilayah kepulauan fiktif Nusantara Bahari, pemerintah daerah yang baru terpilih, dipimpin oleh Gubernur Raya, memiliki visi ambisius untuk menjadikan daerahnya pusat pariwisata dan perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuan ini, Gubernur Raya mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial: secara bertahap menggantikan penggunaan Bahasa Bahari, bahasa nasional mereka, dengan bahasa asing populer dalam segala bentuk komunikasi resmi pemerintahan, pengajaran di sekolah-sekolah, hingga rambu-rambu jalan dan informasi publik. Alasan di balik kebijakan ini adalah untuk mempermudah akses informasi bagi wisatawan dan investor asing, serta meningkatkan daya saing global penduduk lokal. Namun, setelah beberapa tahun implementasi, kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak sosial dan masalah kebangsaan yang serius. Dampak negatif paling signifikan yang mungkin timbul akibat pengabaian bahasa nasional tersebut, dilihat dari perspektif keutuhan bangsa, adalah...
A
Terbentuknya kesenjangan komunikasi yang mendalam antara kelompok masyarakat yang fasih berbahasa asing dan yang tidak, berujung pada fragmentasi sosial dan melemahnya semangat persatuan.
B
Penurunan drastis kualitas pendidikan karena guru-guru lokal kesulitan mengajar dalam bahasa asing yang belum mereka kuasai sepenuhnya.
C
Peningkatan jumlah investasi asing dan wisatawan mancanegara yang datang ke Nusantara Bahari karena kemudahan berbahasa.
D
Hilangnya sebagian besar warisan budaya lokal karena masyarakat lebih fokus mempelajari budaya asing melalui bahasanya.
E
Munculnya generasi muda yang sangat kompetitif di pasar kerja internasional namun memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
NO. 172
Link Soal
Di era banjir informasi, narasi hoaks dan disinformasi sering kali dikemas dengan pilihan kata yang provokatif, struktur kalimat yang ambigu, dan retorika manipulatif, sehingga mudah memperdaya masyarakat awam dan memicu perpecahan. Fenomena ini mengancam stabilitas sosial dan ketahanan nasional. Dalam konteks upaya menjaga ketahanan bangsa dan mengedukasi publik, bagaimana penguasaan dan pemanfaatan Bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi benteng pertahanan *paling efektif* terhadap ancaman disinformasi?
A
Dengan secara proaktif menyebarkan informasi yang benar dalam Bahasa Indonesia baku melalui saluran resmi untuk meng-counter narasi hoaks yang beredar.
B
Dengan mengajarkan masyarakat luas cara mengidentifikasi ujaran provokatif dan struktur kalimat ambigu melalui program literasi Bahasa Indonesia.
C
Dengan menjadi teladan dalam penggunaan bahasa yang lugas, jelas, faktual, dan tidak memecah belah dalam setiap komunikasi resmi maupun pribadi, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah dan meningkatkan daya kritis masyarakat.
D
Dengan mengembangkan aplikasi pendeteksi hoaks berbasis analisis linguistik Bahasa Indonesia untuk membantu masyarakat memverifikasi kebenaran informasi.
E
Dengan mengeluarkan regulasi ketat yang melarang penggunaan Bahasa Indonesia yang menyesatkan atau provokatif di media sosial.
NO. 173
Link Soal
Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mendeklarasikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini merupakan tonggak penting yang melampaui kepentingan etnis dan golongan, menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol perekat bangsa yang majemuk. Namun, di era otonomi daerah, muncul kembali penguatan identitas lokal yang kadang-kadang disalahartikan sebagai penyingkiran bahasa nasional demi bahasa daerah. Beberapa kepala daerah bahkan memprioritaskan penggunaan bahasa daerah dalam forum-forum resmi pemerintahan tanpa pertimbangan yang matang, meskipun mayoritas audiens tidak memahami bahasa daerah tersebut. Fenomena ini, jika tidak disikapi dengan bijak, berpotensi mengikis fungsi Bahasa Indonesia sebagai instrumen komunikasi lintas budaya dan identitas nasional.
Apa implikasi paling signifikan dari kecenderungan tersebut terhadap upaya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, ditinjau dari peran Bahasa Indonesia?
A
Melemahnya identitas nasional dan rasa kebangsaan karena Bahasa Indonesia tidak lagi menjadi representasi utama jati diri bangsa di mata dunia, digantikan oleh identitas daerah yang lebih menonjol.
B
Terhambatnya mobilitas sosial dan ekonomi antarwilayah karena perbedaan bahasa yang semakin kentara, menyulitkan komunikasi dan koordinasi lintas daerah dalam program-program pembangunan nasional.
C
Potensi konflik horizontal akibat kesenjangan pemahaman dan akses informasi antara kelompok masyarakat yang menguasai bahasa daerah mayoritas dan minoritas, sehingga mengancam kohesi sosial.
D
Menurunnya efektivitas komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarlembaga daerah yang berbeda, yang dapat berujung pada inefisiensi birokrasi dan hambatan implementasi kebijakan publik secara nasional.
E
Tergerusnya kearifan lokal dan warisan budaya yang terkandung dalam bahasa daerah, sebab penekanan pada bahasa daerah sebagai identitas justru mengabaikan perlunya standar komunikasi nasional yang mengakomodasi keberagaman.
NO. 174
Link Soal
Berdasarkan letak kalimat utamanya yang berada di awal paragraf (tentang tugas utama guru), paragraf pada soal sebelumnya digolongkan sebagai jenis paragraf...
A
Deduktif
B
Induktif
C
Efektif
D
Deduktif – Induktif
E
Induktif – Deduktif
NO. 175
Link Soal
Dalam sebuah forum seminar internasional di Jakarta, seorang pejabat publik Indonesia menyampaikan pidatonya dengan dominasi penggunaan istilah-istilah asing yang kompleks dan tidak umum, padahal konteks forum tersebut juga melibatkan audiens umum dari berbagai latar belakang pendidikan. Jika padanan kata dalam Bahasa Indonesia tersedia dan lebih mudah dipahami, tindakan pejabat tersebut berpotensi melemahkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai...
A
Lambang identitas nasional, karena tidak mencerminkan jati diri bangsa.
B
Bahasa negara, karena tidak menggunakan bahasa resmi dalam acara penting.
C
Alat pemersatu berbagai suku bangsa, karena menciptakan batasan komunikasi antar-sesama warga negara.
D
Lambang kebanggaan nasional, karena menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap bahasa sendiri.
E
Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tidak berupaya memperkaya kosakata bahasa.
NO. 176
Link Soal
Cermati kalimat berikut: 'Pemerintah sedang menggalakkan *imunisasi* nasional agar *resiko* penyebaran virus dapat di *minimalisir*.' Manakah perbaikan kata tidak baku yang tepat untuk kalimat tersebut?
A
Imunisasi diganti vaksinasi, resiko diganti risiko.
B
Resiko diganti risiko, minimalisir diganti meminimalisasi.
C
Imunisasi diganti imun, minimalisir diganti minimal.
D
Resiko diganti risiko, minimalisir diganti diminimalisir.
E
Tidak ada yang perlu diperbaiki.
NO. 177
Link Soal
Provinsi 'Bumi Kencana', sebuah wilayah di negara fiktif 'Nusantara Indah', mulai secara masif mengadopsi bahasa asing, khususnya Bahasa 'Globalia', sebagai bahasa pengantar utama dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan dasar, pelayanan publik, hingga korespondensi resmi antarlembaga pemerintah. Kebijakan ini didorong oleh keyakinan bahwa penguasaan Bahasa Globalia akan mempercepat kemajuan ekonomi dan integrasi internasional. Lambat laun, penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik semakin menurun, bahkan di kalangan generasi muda, karena dianggap 'kurang modern' atau 'tidak relevan' untuk mencapai kesuksesan. Akibatnya, banyak warga mulai kesulitan memahami tata bahasa dan kosakata Bahasa Indonesia yang baku, dan lebih nyaman berkomunikasi dalam Bahasa Globalia. Dampak negatif paling signifikan dari pengabaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kasus Provinsi Bumi Kencana ini adalah...
A
Terciptanya sekat komunikasi antarwilayah di dalam negeri yang masih setia menggunakan Bahasa Indonesia secara dominan.
B
Menurunnya kualitas pendidikan nasional karena para guru tidak mahir berbahasa Globalia.
C
Hilangnya jati diri bangsa dan terkikisnya persatuan nasional karena salah satu pilar kebangsaan telah terabaikan.
D
Terhambatnya investasi asing karena para investor kesulitan memahami dokumen berbahasa Indonesia.
E
Peningkatan biaya operasional pemerintah karena harus menyediakan penerjemah untuk setiap komunikasi resmi.