Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Di wilayah kepulauan fiktif Nusantara Bahari, pemerintah daerah yang baru terpilih, dipimpin oleh Gubernur Raya, memiliki visi ambisius untuk menjadikan daerahnya pusat pariwisata dan perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuan ini, Gubernur Raya mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial: secara bertahap menggantikan penggunaan Bahasa Bahari, bahasa nasional mereka, dengan bahasa asing populer dalam segala bentuk komunikasi resmi pemerintahan, pengajaran di sekolah-sekolah, hingga rambu-rambu jalan dan informasi publik. Alasan di balik kebijakan ini adalah untuk mempermudah akses informasi bagi wisatawan dan investor asing, serta meningkatkan daya saing global penduduk lokal. Namun, setelah beberapa tahun implementasi, kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak sosial dan masalah kebangsaan yang serius. Dampak negatif paling signifikan yang mungkin timbul akibat pengabaian bahasa nasional tersebut, dilihat dari perspektif keutuhan bangsa, adalah...
A
Terbentuknya kesenjangan komunikasi yang mendalam antara kelompok masyarakat yang fasih berbahasa asing dan yang tidak, berujung pada fragmentasi sosial dan melemahnya semangat persatuan.
B
Penurunan drastis kualitas pendidikan karena guru-guru lokal kesulitan mengajar dalam bahasa asing yang belum mereka kuasai sepenuhnya.
C
Peningkatan jumlah investasi asing dan wisatawan mancanegara yang datang ke Nusantara Bahari karena kemudahan berbahasa.
D
Hilangnya sebagian besar warisan budaya lokal karena masyarakat lebih fokus mempelajari budaya asing melalui bahasanya.
E
Munculnya generasi muda yang sangat kompetitif di pasar kerja internasional namun memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
NO. 172
Link Soal
Sebuah rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sangat krusial untuk implementasi kebijakan publik mengalami penundaan signifikan dalam pengesahannya. Penundaan ini disebabkan oleh banyaknya pasal yang menggunakan frasa ambigu, terminologi yang tidak konsisten, serta struktur kalimat yang multitafsir, sehingga menimbulkan perdebatan dan berbagai interpretasi di kalangan pemangku kepentingan dan ahli hukum. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kebijakan tersebut. Dalam konteks fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dan administrasi negara, prinsip fundamental tata kelola pemerintahan yang *paling* terganggu oleh kondisi tersebut adalah...
A
Efisiensi birokrasi, karena membutuhkan klarifikasi dan revisi berulang yang memakan waktu dan sumber daya.
B
Partisipasi publik, sebab masyarakat akan kesulitan memahami isi RPP sehingga sulit memberikan masukan yang berkualitas.
C
Transparansi, karena informasi yang tidak jelas menyulitkan pengawasan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan.
D
Akuntabilitas dan kepastian hukum, karena ambiguitas bahasa membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum, yang merugikan masyarakat.
E
Responsivitas pemerintah, karena proses adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial menjadi terhambat oleh kekaburan bahasa dalam regulasi.
NO. 173
Link Soal
Ketika kita berada di suatu daerah terpencil di Indonesia dan mengalami kendala komunikasi karena perbedaan bahasa daerah, penggunaan Bahasa Indonesia menjadi solusi utama. Hal ini membuktikan fungsi Bahasa Indonesia sebagai...
A
Lambang kebanggaan nasional
B
Bahasa pengantar pendidikan
C
Alat pemersatu dan komunikasi antardaerah
D
Bahasa resmi kenegaraan
E
Identitas suku bangsa
NO. 174
Link Soal
Bacalah paragraf berikut dengan cermat:
"Meskipun angka pengangguran menurun secara signifikan, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan persaingan di dunia kerja semakin ketat, sehingga banyak sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya."
Manakah perbaikan yang paling tepat untuk paragraf di atas agar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan baku?
A
Menghilangkan kata "namun" karena berlebihan setelah "Meskipun".
B
Mengganti frasa "Hal ini dikarenakan" menjadi "Hal ini terjadi karena".
C
Menggabungkan kedua kalimat menjadi satu kalimat majemuk yang lebih padu.
D
Mengubah "lulusan perguruan tinggi" menjadi "sarjana" untuk konsistensi.
E
Menambahkan konjungsi "dengan demikian" sebelum "sehingga" pada kalimat kedua.
NO. 175
Link Soal
Manakah dari opsi berikut yang menunjukkan pemenggalan kata yang tidak tepat menurut kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EBI)?
A
Te - ri - ma
B
Per - ta - ma
C
Sa - u - da - ra
D
Pe - ngem - bang
E
Ke - ber - sih - an
NO. 176
Link Soal
Dalam proses perubahan naskah proklamasi dari tulisan tangan menjadi teks ketikan (otentik), terdapat beberapa perubahan redaksional. Manakah perubahan yang benar?
A
Kata 'Tempoh' diubah menjadi 'Tempo'
B
Kata 'Sukarno' diubah menjadi 'Soekarno'
C
Format tanggal '17-08-1945' diubah menjadi '17-08-05'
D
Kata 'Atas nama bangsa Indonesia' diubah menjadi 'Wakil-wakil bangsa Indonesia'
E
Kata 'Kemerdekaan' diubah menjadi 'Kebebasan'
NO. 177
Link Soal
Sub-materi: Interpretasi Teks Resmi dan Implikasi Etis.
Dalam sebuah edaran internal terbaru yang dikeluarkan oleh unit pengadaan barang dan jasa suatu kementerian, terdapat kalimat berikut: 'Untuk menjamin kelancaran dan efisiensi proyek infrastruktur yang akan datang, panitia seleksi *didorong untuk mempertimbangkan secara cermat* rekam jejak penyedia barang/jasa yang *telah menunjukkan komitmen serupa* dalam mendukung program pemerintah sebelumnya, khususnya yang berdomisili di ibu kota provinsi.'
Analisis penggunaan frasa yang dicetak miring dalam kalimat tersebut dari sudut pandang pencegahan benturan kepentingan dan integritas birokrasi. Manakah implikasi yang paling relevan?
A
Frasa 'didorong untuk mempertimbangkan secara cermat' dan 'telah menunjukkan komitmen serupa' secara inheren menciptakan ruang interpretasi yang subjektif, berpotensi memfasilitasi preferensi tidak objektif terhadap vendor tertentu yang memiliki kedekatan historis atau personal dengan panitia, yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan transparansi.
B
Penyebutan 'berdomisili di ibu kota provinsi' merupakan bentuk diskriminasi geografis yang secara langsung menghambat partisipasi penyedia dari daerah lain, meskipun tidak secara langsung terkait dengan benturan kepentingan pribadi panitia.
C
Penggunaan bahasa yang tidak lugas dalam edaran tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam penyusunan kebijakan internal, namun belum tentu mengindikasikan adanya benturan kepentingan.
D
Frasa tersebut sejatinya bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan dengan memprioritaskan penyedia yang memiliki pengalaman terbukti, yang merupakan praktik umum dalam pengadaan untuk mitigasi risiko proyek.
E
Kalimat tersebut secara implisit mendorong inovasi dan kolaborasi baru antarinstansi pemerintah dengan penyedia jasa yang berdedikasi tinggi.