PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Cermati kalimat berikut: 'Pemerintah sedang menggalakkan program imunisasi nasional agar supaya balita terhindar daripada berbagai penyakit berbahaya.' Kalimat tersebut tidak efektif karena...
A
Penggunaan kata yang bermakna ganda (ambigu)
B
Kesalahan penulisan kata baku
C
Pemborosan kata (pleonasme) pada 'agar supaya' dan 'daripada'
D
Tidak memiliki subjek yang jelas
E
Penggunaan istilah asing yang tidak perlu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ejaan Bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, dari Ejaan Van Ophuijsen, Soewandi, EYD, hingga kini PUEBI. Perubahan-perubahan ini seringkali dipandang sebagai sekadar revisi teknis tata tulis. Namun, dalam konteks pembangunan bangsa dan pengukuhan identitas nasional pasca-kemerdekaan, upaya standardisasi ejaan ini memiliki peran yang jauh lebih strategis. Analisis bagaimana standardisasi ejaan secara fundamental berkontribusi pada pencapaian tujuan Sumpah Pemuda, melampaui sekadar kemudahan komunikasi dan pengajaran?
A
Standardisasi ejaan mempermudah proses belajar mengajar Bahasa Indonesia di seluruh pelosok negeri, memastikan pemahaman yang seragam di berbagai daerah.
B
Ejaan yang baku menciptakan rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang teratur dan modern, setara dengan bahasa-bahasa maju lainnya di dunia.
C
Pembakuan ejaan secara efektif meminimalkan variasi penulisan antarindividu dan antardaerah, sehingga menghasilkan konsensus linguistik yang kuat dan memperkokoh persatuan nasional di tingkat fundamental.
D
Ejaan yang stabil menjadi landasan bagi pengembangan sastra dan ilmu pengetahuan yang lebih maju, karena memungkinkan pencatatan gagasan yang konsisten dan akurat.
E
Standardisasi ejaan menjadi syarat mutlak agar Bahasa Indonesia dapat diadaptasi dengan baik ke dalam teknologi informasi dan komunikasi modern, seperti mesin pencari dan perangkat lunak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bacalah kalimat berikut: 'Iparnya, selain pekerjaannya pada sebuah perusahaan penerbit yang tersohor, juga penulis terkemuka.' Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah...
A
pekerjaannya seharusnya bekerja
B
penerbit seharusnya penerbitan
C
tersohor seharusnya tersohorkan
D
terkemuka seharusnya terkemuka
E
mengusung seharusnya berusung

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berikut ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja transitif (memerlukan objek), KECUALI...
A
Polisi menangkap pencuri itu
B
Ibu membeli sayuran di pasar
C
Ban mobil itu meledak di jalan tol
D
Pemulung itu memungut barang bekas
E
Kakak membacakan adik sebuah dongeng

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perhatikan kalimat: 'Pemerintah Daerah menyiapkan tempat pengungsian untuk kelompok rentan, seperti: ibu hamil, lansia, dan anak difabel.' Kesalahan ejaan pada kalimat tersebut terletak pada...
A
huruf d dan k pada Pemerintah Daerah Kabupaten seharusnya kecil
B
mengevakuasi seharusnya mengefakuasi
C
tanda koma (,) setelah kata rentan dihilangkan
D
tanda titik dua (:) setelah kata seperti dihilangkan
E
anak-anak seharusnya anak anak

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

UUD 1945 Pasal 36 menyatakan, 'Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia'. Pernyataan singkat ini memiliki implikasi hukum dan politis yang sangat mendalam, membedakannya dari status 'bahasa nasional' yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda. Mengapa pengangkatan Bahasa Indonesia menjadi 'bahasa negara' dalam konstitusi pasca-kemerdekaan merupakan pilar paling vital dalam konsolidasi ideologi dan administrasi Republik Indonesia, melampaui perannya sebagai bahasa persatuan?
A
Pengukuhan sebagai bahasa negara secara otomatis menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib dalam seluruh jenjang pendidikan, memastikan pemerataan pengetahuan.
B
Status bahasa negara memberikan landasan hukum yang tak terbantahkan bagi penggunaan Bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan kenegaraan, menjamin efektivitas pemerintahan dan legislasi.
C
Penetapan dalam konstitusi menegaskan kedaulatan linguistik Indonesia di mata internasional, memperkuat posisi negara dalam diplomasi dan hubungan antar-bangsa.
D
Dengan menjadi bahasa negara, Bahasa Indonesia difungsikan sebagai satu-satunya bahasa resmi dalam dokumen-dokumen kenegaraan, mencegah ambiguitas dan konflik interpretasi hukum.
E
Pengangkatan ini secara simbolis menempatkan Bahasa Indonesia sebagai instrumen utama dalam pembangunan karakter bangsa, merefleksikan cita-cita kemerdekaan yang telah dicapai.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Ketetapan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga imperatif, menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia memiliki kedudukan hukum tertinggi dan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, identitas nasional, dan sarana komunikasi resmi negara. Namun, dalam praktik, masih banyak papan nama jalan, nama gedung, atau iklan komersial yang menggunakan bahasa asing secara dominan, bahkan tanpa padanan Bahasa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya erosi terhadap kedaulatan bahasa, yang berpotensi mengurangi kebanggaan nasional terhadap Bahasa Indonesia. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi konstitusi dan integritas kebangsaan, bagaimana Anda mengimplementasikan nilai Pasal 36 UUD 1945 ini dalam konteks menjaga kedaulatan Bahasa Indonesia di ruang publik?
A
Menggagas peraturan daerah atau kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia pada seluruh papan nama, iklan, dan komunikasi publik, serta memberikan sanksi bagi pelanggar setelah periode sosialisasi.
B
Mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye publik tentang pentingnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dengan menyoroti dampak negatif dominasi bahasa asing terhadap identitas nasional.
C
Berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan langsung papan nama atau iklan yang melanggar ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik tanpa padanan yang jelas.
D
Memberikan contoh konkret dengan selalu menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap komunikasi, serta mendorong rekan kerja untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk implementasi kesadaran berkonstitusi.
E
Mengusulkan program insentif bagi pelaku usaha atau institusi yang secara konsisten dan kreatif menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam identitas visual dan komunikasi mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sebuah draf pidato resmi, terdapat kalimat: 'Berkaitan dengan kebijakan baru ini, maka seluruh aparatur sipil negara diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.' Jika ditinjau dari kaidah tata bahasa Indonesia baku dan efektif, perbaikan yang paling tepat untuk kalimat tersebut agar lebih lugas dan formal adalah...
A
Berkaitan dengan kebijakan baru ini, seluruh aparatur sipil negara diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
B
Terkait kebijakan baru ini, maka diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat beradaptasi dengan cepat demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
C
Seluruh aparatur sipil negara diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat karena kebijakan baru ini demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
D
Agar dapat beradaptasi dengan cepat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, seluruh aparatur sipil negara diharapkan memahami kebijakan baru ini.
E
Sehubungan dengan kebijakan baru ini, maka seluruh aparatur sipil negara diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Manakah di antara kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif yang benar?
A
Para hadirin sekalian dimohon berdiri.
B
Bagi semua peserta diharapkan segera berkumpul.
C
Ia masuk ke dalam ruangan rapat.
D
Rapat itu membahas rencana kerja tahunan.
E
Hadirin dimohon untuk berdiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Provinsi X sedang menyusun surat edaran resmi mengenai prosedur baru pengajuan izin usaha mikro. Untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, ringkas, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (PUEB dan keefektifan kalimat), pilihlah kalimat yang PALING EFEKTIF untuk menginformasikan batas waktu pengajuan berkas.
A
Batas waktu untuk pengumpulan semua berkas permohonan adalah sampai dengan 31 Desember 2024.
B
Seluruh berkas permohonan wajib sudah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2024.
C
Pengajuan berkas permohonan diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
D
Pada tanggal 31 Desember 2024 merupakan batas akhir dari penerimaan berkas permohonan.
E
Berkas permohonan harus diserahkan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.