Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Seorang staf administrasi diminta untuk menyusun pengumuman resmi mengenai perubahan jam operasional kantor. Pengumuman tersebut akan ditempel di papan informasi dan juga diunggah di situs web instansi. Manakah dari pilihan kalimat pembuka pengumuman berikut yang paling tepat dan baku sesuai kaidah Bahasa Indonesia?
A
Diberitahukan kepada seluruh masyarakat, bahwasanya jam operasional kantor kami akan berubah mulai hari Senin, 10 Mei 2024.
B
Dengan ini kami informasikan bahwa, terhitung mulai Senin, 10 Mei 2024, jam operasional kantor akan mengalami penyesuaian.
C
Penting! Perubahan jam operasional kantor akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2024 (Senin).
D
Harap maklum, jam operasional kantor akan diubah efektif per 10 Mei 2024, di hari Senin.
E
Bersama ini kami sampaikan, adanya perubahan jam operasional kantor, yang akan berlaku mulai hari Senin tanggal 10 Mei 2024.
NO. 72
Link Soal
Sebagai seorang editor senior di sebuah penerbitan, Anda bertanggung jawab memastikan semua naskah mematuhi kaidah kebahasaan baku PUEBII (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan), khususnya dalam penulisan kalimat langsung. Perhatikan kutipan-kutipan berikut yang diambil dari draf laporan wawancara. Pilihlah satu di antara kutipan tersebut yang paling tepat dan sempurna penulisannya sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
A
"Saya tidak akan menyerah begitu saja", tegasnya, "sebelum tujuan ini tercapai."
B
Kepala Bagian Pemasaran berujar: "Kita harus menemukan strategi baru untuk meningkatkan penjualan!"
C
"Meskipun sulit, kita harus tetap optimis," kata Direktur Utama, "karena semangat adalah kunci keberhasilan."
D
"Apakah semua sudah siap?" Tanya Koordinator Acara.
E
"Waspada selalu," ingat Bapak Presiden, "terhadap penyebaran informasi palsu".
NO. 73
Link Soal
Sebuah rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sangat krusial untuk implementasi kebijakan publik mengalami penundaan signifikan dalam pengesahannya. Penundaan ini disebabkan oleh banyaknya pasal yang menggunakan frasa ambigu, terminologi yang tidak konsisten, serta struktur kalimat yang multitafsir, sehingga menimbulkan perdebatan dan berbagai interpretasi di kalangan pemangku kepentingan dan ahli hukum. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kebijakan tersebut. Dalam konteks fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dan administrasi negara, prinsip fundamental tata kelola pemerintahan yang *paling* terganggu oleh kondisi tersebut adalah...
A
Efisiensi birokrasi, karena membutuhkan klarifikasi dan revisi berulang yang memakan waktu dan sumber daya.
B
Partisipasi publik, sebab masyarakat akan kesulitan memahami isi RPP sehingga sulit memberikan masukan yang berkualitas.
C
Transparansi, karena informasi yang tidak jelas menyulitkan pengawasan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan.
D
Akuntabilitas dan kepastian hukum, karena ambiguitas bahasa membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum, yang merugikan masyarakat.
E
Responsivitas pemerintah, karena proses adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial menjadi terhambat oleh kekaburan bahasa dalam regulasi.
NO. 74
Link Soal
Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Di bawah ini, manakah yang TIDAK termasuk fungsi tersebut?
A
Lambang identitas nasional
B
Lambang kebanggaan kebangsaan
C
Bahasa resmi kenegaraan
D
Alat pemersatu berbagai suku bangsa
E
Alat penghubung antardaerah dan antarbudaya
NO. 75
Link Soal
Perhatikan kalimat berikut: 'Anda boleh ngebut, tetapi jangan di jalan ini!' Kalimat tersebut memiliki maksud yang sama dengan...
A
Anda diperbolehkan mengebut, asalkan bukan di jalan ini
B
Anda boleh ngebut, jangan hanya terpaku di jalan ini
C
Anda hanya boleh ngebut khusus di jalan ini saja
D
Anda boleh ngebut, hanya boleh dilakukan di jalan ini
E
Anda dilarang ngebut di jalan manapun
NO. 76
Link Soal
Provinsi 'Bumi Kencana', sebuah wilayah di negara fiktif 'Nusantara Indah', mulai secara masif mengadopsi bahasa asing, khususnya Bahasa 'Globalia', sebagai bahasa pengantar utama dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan dasar, pelayanan publik, hingga korespondensi resmi antarlembaga pemerintah. Kebijakan ini didorong oleh keyakinan bahwa penguasaan Bahasa Globalia akan mempercepat kemajuan ekonomi dan integrasi internasional. Lambat laun, penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik semakin menurun, bahkan di kalangan generasi muda, karena dianggap 'kurang modern' atau 'tidak relevan' untuk mencapai kesuksesan. Akibatnya, banyak warga mulai kesulitan memahami tata bahasa dan kosakata Bahasa Indonesia yang baku, dan lebih nyaman berkomunikasi dalam Bahasa Globalia. Dampak negatif paling signifikan dari pengabaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam kasus Provinsi Bumi Kencana ini adalah...
A
Terciptanya sekat komunikasi antarwilayah di dalam negeri yang masih setia menggunakan Bahasa Indonesia secara dominan.
B
Menurunnya kualitas pendidikan nasional karena para guru tidak mahir berbahasa Globalia.
C
Hilangnya jati diri bangsa dan terkikisnya persatuan nasional karena salah satu pilar kebangsaan telah terabaikan.
D
Terhambatnya investasi asing karena para investor kesulitan memahami dokumen berbahasa Indonesia.
E
Peningkatan biaya operasional pemerintah karena harus menyediakan penerjemah untuk setiap komunikasi resmi.
NO. 77
Link Soal
Dalam menyusun naskah pidato resmi atau laporan kedinasan, penggunaan bahasa Indonesia yang baku, efektif, dan lugas sangatlah penting. Dari kalimat-kalimat berikut, manakah yang paling memenuhi kriteria tersebut?
A
Mengingat akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan, maka program ini diupayakan untuk segera dilaksanakan.
B
Pemerintah akan berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap daerah.
C
Adapun terkait dengan hasil rapat kemarin, telah disepakati bahwa akan dibentuk tim ad hoc.
D
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
E
Oleh karena itu, maka demi tercapainya tujuan tersebut, setiap instansi diharapkan dapat segera menindaklanjuti.
NO. 78
Link Soal
Penulisan nama serta gelar akademik yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar adalah...
A
Sutinah Pertiwi, S.H.
B
Moh Indrawan Setyo Hadi M.Pd.
C
Hj Rusti Sariringsih. Dr Laila Sari
D
Devi Rusli Hadiningrat, S S
E
Prof. Dr. Ahmad, SH
NO. 79
Link Soal
Perhatikan kalimat berikut:
"Menurut Kepala Pusat Bahasa dan Perbukuan menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kunci utama, untuk menghadapi tantangan era globalisasi."
Kesalahan penggunaan kaidah PUEBI yang paling tepat pada kalimat tersebut terdapat pada bagian....
A
Penggunaan frasa "Menurut...menjelaskan bahwa" yang redundan.
B
Penempatan tanda koma sebelum frasa "untuk menghadapi".
C
Penulisan frasa "literasi digital" yang seharusnya diawali huruf kapital.
D
Penggunaan kata "merupakan" yang seharusnya "adalah".
E
Tidak adanya tanda titik di akhir kalimat.
NO. 80
Link Soal
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah musuh utama integritas ASN. Ironisnya, dalam beberapa kasus praktik KKN, penggunaan Bahasa Indonesia seringkali dimanipulasi untuk menyamarkan tindak pidana, menyusun klausul kontrak yang ambigu, atau menyampaikan informasi yang menyesatkan publik. Misalnya, laporan keuangan yang dibuat dengan kalimat berbelit-belit, istilah-istilah teknis yang tidak jelas, atau eufemisme untuk menutupi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan bahasa yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance.
Jika Anda seorang ASN yang bertugas di unit pengawasan internal dan menemukan indikasi manipulasi bahasa dalam dokumen resmi yang mencurigakan, bagaimana Anda akan menyikapi penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak transparan tersebut untuk menegakkan integritas birokrasi?
A
Mengirimkan dokumen tersebut kepada lembaga kebahasaan untuk dianalisis struktur bahasanya, dan jika ditemukan ketidakbakuan yang signifikan, dijadikan bukti awal indikasi penyimpangan.
B
Melakukan investigasi mendalam terhadap substansi dokumen, sambil mencatat dan menganalisis pola penggunaan bahasa yang ambigu atau berbelit-belit sebagai salah satu indikator potensi praktik KKN.
C
Mewajibkan seluruh pejabat untuk mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang fokus pada penggunaan bahasa yang lugas, jelas, dan transparan dalam setiap laporan dan komunikasi resmi, tanpa terkecuali.
D
Mengembangkan sistem pelaporan internal yang menekankan pada penggunaan Bahasa Indonesia yang standar dan mudah dipahami, serta menolak dokumen yang tidak memenuhi standar kejelasan tersebut.
E
Menyusun pedoman anti-korupsi yang secara spesifik mencantumkan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang transparan dan tidak ambigu dalam semua dokumen pemerintahan, serta sanksi bagi yang melanggar.