Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Provinsi Harmoni sedang menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengancam integritas bangsa. Sektor ekonomi lokal tertekan oleh dominasi aplikasi digital asing yang menawarkan produk dan layanan dengan harga sangat kompetitif, menyebabkan banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) gulung tikar. Di sisi lain, media sosial dibanjiri konten budaya pop asing yang masif, menggeser nilai-nilai luhur kearifan lokal di kalangan generasi muda. Bersamaan dengan itu, kelompok-kelompok tertentu secara sistematis menyebarkan hoaks dan propaganda radikal yang merusak persatuan, memanfaatkan isu-isu sensitif untuk memecah belah masyarakat. Menanggapi situasi ini, Ibu Ratna, seorang guru sejarah, aktif mengedukasi murid-muridnya tentang bahaya disinformasi dan pentingnya literasi digital. Dokter Budi menggalang kampanye kesehatan yang juga menyisipkan nilai-nilai kebangsaan, sementara Pak Joni, seorang ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, berupaya memperkuat sistem pertahanan siber daerah dan berkolaborasi dengan komunitas dalam melawan narasi negatif.
Berdasarkan narasi tersebut, ancaman yang paling dominan dihadapi Provinsi Harmoni serta wujud bela negara yang paling strategis untuk diintensifkan secara sinergis adalah...
A
Ancaman non-militer multidimensional (ekonomi, budaya, siber) yang merongrong ketahanan nasional, dengan wujud bela negara paling strategis melalui penguatan literasi digital oleh guru, peningkatan kesadaran kebangsaan oleh dokter, dan penanggulangan siber oleh ASN, semuanya bersinergi dalam membangun imunitas sosial terhadap hoaks dan radikalisme.
B
Ancaman dominasi ekonomi digital dan erosi budaya lokal, dengan upaya bela negara melalui pembatasan akses platform asing dan revitalisasi program kebudayaan daerah secara massal oleh pemerintah provinsi.
C
Ancaman disinformasi dan propaganda radikal yang memecah belah bangsa, dengan fokus bela negara pada penegakan hukum siber yang ketat dan penguatan pemahaman Pancasila di semua jenjang pendidikan.
D
Ancaman terhadap kedaulatan informasi dan moralitas bangsa, dengan respons bela negara melalui peningkatan sensor media dan pembentukan milisi siber yang beranggotakan sukarelawan tanpa struktur formal.
E
Ancaman globalisasi yang menyebabkan ketertinggalan teknologi dan perubahan nilai, dengan upaya bela negara melalui investasi besar pada riset teknologi dan pengembangan kurikulum pendidikan adaptif untuk bersaing di kancah internasional.
NO. 2
Link Soal
Ancaman terhadap kedaulatan negara di era digital semakin kompleks, tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga meliputi penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, manipulasi informasi (hoaks), dan upaya delegitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi bela negara bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk adaptif dan komprehensif, tidak hanya pada tataran individu tetapi juga institusional.
Manakah di antara tindakan berikut yang paling merefleksikan implementasi bela negara yang efektif dan relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi ancaman non-militer di era digital?
A
Secara personal aktif melakukan penyaringan informasi dan mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan di media sosialnya.
B
Mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan sipil dalam menghadapi ancaman siber yang diselenggarakan oleh lembaga pertahanan negara.
C
Mengembangkan dan menerapkan kebijakan atau program di unit kerjanya yang bertujuan meningkatkan literasi digital publik serta membangun narasi kebangsaan yang positif dan kontra-radikal secara terstruktur.
D
Rutin melaporkan akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan hoaks dan radikalisme kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
E
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antarwarga di lingkungan tempat tinggal.
NO. 3
Link Soal
Kesehatan mental semakin menjadi isu penting dalam menjaga ketahanan nasional. Apa peran kesehatan mental dalam konteks Bela Negara?
A
Mengabaikan kesehatan mental karena ancaman fisik dianggap lebih krusial.
B
Memprioritaskan kesehatan fisik di atas kesejahteraan mental.
C
Memastikan dukungan kesehatan mental bagi masyarakat agar tetap produktif dan tangguh menghadapi tantangan nasional.
D
Menyerahkan penanganan kesehatan mental semata-mata kepada individu.
E
Mengurangi layanan kesehatan mental demi penghematan anggaran.
NO. 4
Link Soal
Sebagai bagian dari upaya Bela Negara, bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman siber di era digital dapat terwujud?
A
Mengabaikan sepenuhnya keamanan data pribadi karena dianggap urusan individu.
B
Proaktif melaporkan insiden serangan siber dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
C
Menggunakan teknologi informasi tanpa mempertimbangkan potensi risiko keamanan yang ada.
D
Sepenuhnya bergantung pada aparat militer untuk perlindungan seluruh data dan informasi.
E
Menghapus semua akun media sosial sebagai bentuk penghindaran risiko.
NO. 5
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 6
Link Soal
Menghadapi tantangan globalisasi, metode apa yang efektif bagi pemerintah untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional?
A
Membatasi perdagangan internasional secara total untuk menghindari persaingan.
B
Meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menjaga sektor-sektor ekonomi strategis.
C
Mengurangi volume produksi domestik dan lebih mengutamakan produk impor.
D
Mengabaikan perkembangan ekonomi global dan berfokus pada isolasi ekonomi.
E
Bergantung pada negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam menjaga perekonomian nasional.
NO. 7
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.
NO. 8
Link Soal
Di tengah ancaman perang dagang internasional, apa peran pemerintah dalam melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia?
A
Membatasi semua hubungan perdagangan internasional.
B
Menurunkan produksi domestik dan meningkatkan impor.
C
Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperkuat sektor ekonomi strategis domestik.
D
Mengandalkan negara-negara lain untuk mengelola isu-isu ekonomi.
E
Menghapuskan subsidi untuk industri-industri lokal.
NO. 9
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 10
Link Soal
Ancaman non-militer seperti pandemi dapat berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dalam konteks Bela Negara, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman tersebut?
A
Meningkatkan ketergantungan terhadap dukungan dan bantuan dari pihak internasional.
B
Menghentikan seluruh kegiatan ekonomi hingga kondisi pandemi benar-benar berakhir.
C
Mengembangkan kapabilitas nasional dalam penelitian serta produksi alat-alat kesehatan dan vaksin.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab penanganan pandemi kepada negara-negara maju.
E
Mengabaikan ancaman ini karena dianggap kurang prioritas dibandingkan ancaman militer.