Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar
NO. 2
Link Soal
Dalam menjalin hubungan internasional, sebuah negara menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Di bawah ini adalah sarana-sarana yang lazim digunakan dalam hubungan internasional, KECUALI...
A
Diplomasi
B
Propaganda
C
Kekuatan Ekonomi
D
Kekuatan Militer (Show of force)
E
Peperangan terbuka
NO. 3
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi perang informasi melalui penyebaran hoaks, propaganda disinformasi, dan upaya peretasan data yang berpotensi memecah belah bangsa. Berdasarkan nilai-nilai Bela Negara, kontribusi paling esensial dan strategis yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga kedaulatan informasi dan persatuan nasional dalam konteks ancaman non-konvensional ini adalah...
A
Secara aktif melaporkan setiap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kepada platform digital dan aparat penegak hukum.
B
Mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan siber pribadi yang canggih untuk melindungi data pribadi dan keluarga dari potensi peretasan.
C
Meningkatkan literasi digital diri, melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang diterima, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
D
Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada pendidikan literasi digital dan keamanan siber untuk masyarakat luas.
E
Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus yang bertugas memblokir situs-situs penyebar hoaks dan disinformasi secara masif.
NO. 4
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UUD 1945, pihak yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara adalah...
A
Seluruh anggota TNI saja
B
Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia
C
Gabungan kekuatan TNI dan POLRI
D
Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Menteri Pertahanan dan jajarannya
NO. 5
Link Soal
Jika suatu negara gagal melaksanakan tugas utamanya untuk melindungi kepentingannya warganya dari campur tangan dan dominasi pihak asing, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah ...
A
Negara tersebut akan diklasifikasikan sebagai negara yang gagal.
B
Tugas negara yang tidak terpenuhi dapat dialihkan kepada sektor swasta.
C
Tanggung jawab negara itu bisa diserahkan kepada seluruh warga negara.
D
Negara berhak meminta dukungan dari negara lain jika dibutuhkan.
E
Kewajiban negara tersebut dapat didelegasikan sepenuhnya kepada militer.
NO. 6
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 7
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 8
Link Soal
Dalam konteks modern, bagaimana pemanfaatan teknologi di bidang pertahanan dapat berkontribusi pada upaya Bela Negara?
A
Sepenuhnya bergantung pada teknologi dari luar negeri tanpa inisiatif pengembangan di dalam negeri.
B
Mengabaikan kemajuan teknologi demi mempertahankan metode pertahanan tradisional.
C
Mengembangkan inovasi teknologi pertahanan secara mandiri guna mengurangi ketergantungan pada negara lain.
D
Menghentikan pemakaian teknologi dalam pertahanan dengan alasan menjaga kemandirian.
E
Membeli alutsista berteknologi tinggi dari negara-negara maju tanpa memberikan pelatihan memadai kepada personel lokal.
NO. 9
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 10
Link Soal
Salah satu situs bersejarah yang masuk dalam daftar finalis 'New Seven Wonders of the World' dan terletak di wilayah Spanyol adalah...
A
Machu Picchu
B
Stonehenge
C
Alhambra
D
Acropolis
E
Timbuktu