Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 34, penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang memadai bagi seluruh warga negara menjadi kewajiban dari...
A
Organisasi swasta
B
Pemerintah daerah saja
C
Negara
D
Lembaga kesehatan internasional
E
Pihak asuransi kesehatan
NO. 2
Link Soal
Di sebuah wilayah perbatasan Indonesia yang kaya sumber daya alam, muncul gerakan separatis yang memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok transnasional dengan agenda kepentingan ekonomi dan geopolitik. Gerakan ini memanfaatkan kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan lokal terhadap pemerintah pusat sebagai basis rekrutmen. Pada saat yang sama, wilayah ini juga menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya secara ilegal oleh pihak asing, yang memperparah kerusakan lingkungan dan merugikan negara.
Dalam perspektif Bela Negara dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tantangan paling mendasar yang dihadapi pemerintah pusat dalam situasi kompleks ini adalah...
A
Menjaga kedaulatan wilayah dari intervensi asing yang mendukung separatisme, dengan pengerahan kekuatan militer secara terukur untuk menumpas gerakan tersebut.
B
Membangun kepercayaan masyarakat lokal melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, agar potensi disintegrasi bangsa akibat kesenjangan dapat diminimalisir.
C
Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam ilegal, untuk mengamankan aset negara dan mencegah kerugian finansial yang berkelanjutan.
D
Meredakan ketegangan sosial dan politik dengan mengedepankan dialog inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat adat, guna mencari solusi damai yang berkelanjutan.
E
Memperkuat integrasi wilayah perbatasan ke dalam sistem nasional melalui program-program transmigrasi dan pertukaran budaya, sehingga mengurangi pengaruh asing dan mempererat rasa kebangsaan.
NO. 3
Link Soal
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.
NO. 4
Link Soal
Mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada stabilitas nasional, bagaimana integrasi kebijakan lingkungan yang efektif dalam kerangka Bela Negara?
A
Mengesampingkan persoalan perubahan iklim karena ancaman militer dianggap lebih mendesak.
B
Mendorong peningkatan kesadaran akan isu lingkungan hanya di lingkungan angkatan bersenjata.
C
Merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
D
Sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan negara-negara maju untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
E
Hanya berfokus pada pertahanan fisik tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
NO. 5
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang membawa masuknya berbagai budaya dan ideologi asing, bagaimana masyarakat dapat secara efektif menjaga kelestarian budaya nasional sebagai bagian dari Bela Negara?
A
Menolak semua bentuk pengaruh eksternal dan menutup diri dari dunia luar.
B
Melakukan penyaringan terhadap pengaruh asing dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya nasional.
C
Mengadopsi seluruh budaya asing tanpa kecuali untuk memperkaya keragaman budaya.
D
Mengabaikan warisan budaya nasional demi mengejar modernitas dan kemajuan.
E
Menghindari segala bentuk interaksi dan hubungan dengan negara-negara asing.
NO. 6
Link Soal
Agresi Militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda melakukan serangan militer ini, selain untuk menghancurkan TNI, adalah...
A
Menangkap Soekarno dan Hatta
B
Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang kaya sumber daya alam
C
Membubarkan pemerintahan darurat di Sumatera
D
Membalas serangan umum yang dilakukan TNI
E
Menarik perhatian PBB agar menengahi konflik
NO. 7
Link Soal
Di tengah masifnya serangan siber global dan kebutuhan mendesak akan keamanan data negara, seorang ahli keamanan siber warga negara Indonesia menemukan kerentanan kritis pada infrastruktur digital vital milik pemerintah. Daripada segera melaporkan temuan tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau instansi berwenang lainnya, ia memilih untuk mendokumentasikannya dan mempublikasikannya dalam sebuah blog pribadi yang dapat diakses secara luas, dengan alasan ingin meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya siber. Bagaimana tindakan ahli siber tersebut dapat dievaluasi berdasarkan nilai-nilai dasar Bela Negara?
A
Tindakannya adalah wujud dari keterbukaan informasi dan hak kebebasan berekspresi, yang juga merupakan bagian dari hak asasi warga negara.
B
Tindakannya mencerminkan kontribusi positif dalam edukasi publik, namun keliru dalam metode pelaporan yang seharusnya mengutamakan keamanan nasional.
C
Tindakannya menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi Bela Negara yang menuntut partisipasi aktif dalam pertahanan negara, termasuk di ranah siber.
D
Tindakannya secara tidak langsung membahayakan keamanan nasional karena mengekspos kerentanan tanpa mitigasi, melanggar prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara.
E
Tindakannya merupakan bentuk modern dari Bela Negara, di mana transparansi dan partisipasi individu menjadi kunci pertahanan di era digital.
NO. 8
Link Soal
Upaya bela negara, termasuk menanggulangi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), bertujuan membentuk kekuatan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Esensinya, keamanan suatu negara berakar pada kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh ....
A
Kewenangan untuk mempertahankan negara
B
Kesempatan untuk bergabung dengan militer
C
Kepastian akan kebebasan individu
D
Garansi perlindungan keamanan
E
Kepastian taraf hidup yang baik
NO. 9
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kesehatan menemukan adanya kampanye disinformasi masif yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah. Kampanye ini menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, menyajikan data palsu dan narasi provokatif. Sebagai ASN yang memahami esensi Bela Negara, tindakan yang paling tepat untuk menunjukkan implementasi nilai Bela Negara dalam menghadapi situasi tersebut adalah...
A
Segera melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut kepada penyedia platform media sosial dan berharap akun-akun tersebut segera diblokir.
B
Secara proaktif menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data ilmiah, berkolaborasi dengan humas kementerian, para ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi yang benar dan meningkatkan literasi digital publik.
C
Mengabaikan isu tersebut karena menilai bahwa penanganan disinformasi adalah ranah dan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.
D
Mendesak pimpinan kementerian untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penyebaran disinformasi dan menuntut penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.
E
Mengadakan diskusi internal terbatas dengan rekan kerja di kementerian untuk mengevaluasi dampak disinformasi tanpa mengambil langkah komunikasi publik eksternal secara langsung.
NO. 10
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.