Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melibatkan seluruh potensi negara. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Komponen Pendukung
B
Komponen Cadangan
C
Komponen Utama
D
Komponen Dasar
E
Kekuatan Sipil
NO. 92
Link Soal
Bapak Budi adalah seorang Kepala Bidang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Harmoni. Suatu hari, ia menerima permohonan izin usaha dari PT Aneka Raya, sebuah perusahaan besar. Selama proses verifikasi, Bapak Budi menemukan adanya celah dalam dokumen perizinan yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa kolega menyarankan untuk mempercepat proses karena 'pentingnya investasi', dan bahkan ada tawaran 'bantuan' tidak resmi agar proses diperlancar. Bapak Budi juga mendengar bisikan bahwa perusahaan tersebut memiliki koneksi kuat. Namun, ia teringat sumpah jabatannya sebagai ASN dan nilai-nilai bela negara untuk menjaga integritas bangsa. Tindakan yang paling tepat yang menunjukkan implementasi nilai bela negara Bapak Budi sebagai seorang ASN dalam situasi tersebut adalah...
A
Tetap pada prosedur, menunda penerbitan izin hingga semua persyaratan terpenuhi dan dampak lingkungan teratasi, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak.
B
Melakukan koordinasi intensif dengan pihak perusahaan dan kolega untuk mencari 'jalan tengah' agar izin dapat segera diterbitkan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.
C
Menerima tawaran 'bantuan' tidak resmi dengan syarat memastikan semua prosedur tetap dijalankan secara formal untuk menghindari masalah di kemudian hari.
D
Melaporkan tekanan yang diterima kepada atasan dan menunggu arahan lebih lanjut tanpa mengambil keputusan sendiri, agar tidak salah langkah dan berisiko.
E
Mengabaikan celah tersebut demi percepatan investasi dan menghindari konflik dengan pihak perusahaan, mengingat pentingnya investasi bagi daerah dan citra pemerintah.
NO. 93
Link Soal
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan
NO. 94
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.
NO. 95
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga berupa penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, yang berpotensi memecah belah bangsa dan melemahkan ketahanan nasional. Sebagai seorang warga negara yang sadar akan pentingnya Bela Negara, tindakan yang paling relevan dan efektif dalam konteks ancaman non-militer tersebut adalah...
A
Melaporkan setiap akun atau konten penyebar hoaks kepada platform media sosial dan aparat penegak hukum secara aktif.
B
Bersikap netral dan menunggu arahan dari pemerintah, karena penanganan hoaks adalah domain aparat keamanan siber.
C
Aktif melakukan literasi digital pribadi, mengedukasi lingkungan terdekat tentang verifikasi informasi, serta turut menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang konstruktif.
D
Mengorganisir kelompok untuk menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat dan bahkan melakukan peretasan akun mereka.
E
Membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada aktivitas luring untuk menghindari paparan informasi negatif.
NO. 96
Link Soal
Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi seorang guru di daerah terpencil (3T), wujud konkret bela negara yang paling relevan dengan profesinya adalah...
A
Melatih siswa baris-berbaris setiap pagi agar disiplin militer.
B
Mengajar dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan cinta tanah air.
C
Mengumpulkan donasi untuk membeli senjata bagi tentara.
D
Mewajibkan siswa menghafal nama-nama pahlawan saja.
E
Ikut serta dalam patroli keamanan desa setiap malam.
NO. 97
Link Soal
Mengingat ancaman siber kini menjadi perhatian serius bagi pertahanan negara, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengikutsertakan warga dalam upaya Bela Negara menghadapi ancaman ini?
A
Mengeluarkan regulasi yang melarang penggunaan internet secara umum.
B
Menyelenggarakan program pelatihan keamanan siber untuk seluruh lapisan masyarakat.
C
Menghentikan pemanfaatan semua jenis teknologi yang berasal dari luar negeri.
D
Menempatkan seluruh sistem informasi nasional di bawah kendali penuh militer.
E
Melakukan pengaturan dan pembatasan ketat terhadap penggunaan media sosial.
NO. 98
Link Soal
Di era digital, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa serangan militer (non-konvensional). Berikut ini yang merupakan contoh implementasi Bela Negara bagi seorang ahli IT (Teknologi Informasi) dalam menghadapi ancaman nirmiliter adalah...
A
Mengikuti wajib militer dan latihan menembak.
B
Menciptakan sistem keamanan siber (cyber security) untuk melindungi data strategis negara dari peretas.
C
Menutup semua akses internet asing masuk ke Indonesia.
D
Menyebarkan propaganda pemerintah di media sosial.
E
Membatasi penggunaan teknologi asing di masyarakat.
NO. 99
Link Soal
Di tengah masifnya serangan siber global dan kebutuhan mendesak akan keamanan data negara, seorang ahli keamanan siber warga negara Indonesia menemukan kerentanan kritis pada infrastruktur digital vital milik pemerintah. Daripada segera melaporkan temuan tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau instansi berwenang lainnya, ia memilih untuk mendokumentasikannya dan mempublikasikannya dalam sebuah blog pribadi yang dapat diakses secara luas, dengan alasan ingin meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya siber. Bagaimana tindakan ahli siber tersebut dapat dievaluasi berdasarkan nilai-nilai dasar Bela Negara?
A
Tindakannya adalah wujud dari keterbukaan informasi dan hak kebebasan berekspresi, yang juga merupakan bagian dari hak asasi warga negara.
B
Tindakannya mencerminkan kontribusi positif dalam edukasi publik, namun keliru dalam metode pelaporan yang seharusnya mengutamakan keamanan nasional.
C
Tindakannya menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi Bela Negara yang menuntut partisipasi aktif dalam pertahanan negara, termasuk di ranah siber.
D
Tindakannya secara tidak langsung membahayakan keamanan nasional karena mengekspos kerentanan tanpa mitigasi, melanggar prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara.
E
Tindakannya merupakan bentuk modern dari Bela Negara, di mana transparansi dan partisipasi individu menjadi kunci pertahanan di era digital.
NO. 100
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.