PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UUD 1945, pihak yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara adalah...
A
Seluruh anggota TNI saja
B
Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia
C
Gabungan kekuatan TNI dan POLRI
D
Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Menteri Pertahanan dan jajarannya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan wujud bela negara non-fisik. Instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan adalah...
A
UU No. 32 Tahun 2009
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 41 Tahun 1999
D
UU No. 23 Tahun 1997
E
UU No. 26 Tahun 2007

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut ini yang BUKAN termasuk ancaman militer adalah...
A
Agresi militer asing
B
Spionase (Mata-mata)
C
Sabotase objek vital
D
Penyalahgunaan narkoba
E
Pelanggaran wilayah oleh kapal perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan Bela Negara yang semakin kompleks di era digital ini. Ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga merambah ke ranah siber, disinformasi, polarisasi sosial, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk aparatur sipil negara (ASN), menjadi krusial. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi kontribusi ASN dalam Bela Negara menghadapi spektrum ancaman non-militer kontemporer tersebut?
A
Memastikan keamanan data pribadi dan instansi dari serangan siber, serta melaporkan konten radikal atau hoaks yang ditemukan di media sosial.
B
Menginisiasi program-program sosial untuk memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan guna memperkuat kedaulatan negara dari ancaman luar.
C
Menyelaraskan setiap kebijakan dan tindakan dalam pelayanan publik dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas, profesionalisme, serta aktif dalam menyaring dan mengklarifikasi informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
D
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
E
Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di seluruh pelosok negeri sebagai wujud kepedulian sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kemampuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta adanya kesediaan untuk berkorban demi tanah air merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila...
A
Sila ke-1
B
Sila ke-2
C
Sila ke-3
D
Sila ke-4
E
Sila ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk menjaga keutuhan wilayah perbatasan sebagai bagian dari Bela Negara, tindakan strategis apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah?
A
Mengurangi intensitas pengawasan di wilayah perbatasan karena biaya operasional yang tinggi.
B
Meningkatkan pengawasan dan membangun infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan guna mencegah pelanggaran kedaulatan.
C
Menyerahkan pengelolaan wilayah perbatasan kepada otoritas negara tetangga.
D
Mengurangi kehadiran aparat keamanan di sepanjang garis perbatasan negara.
E
Mengabaikan ancaman di wilayah perbatasan dengan alasan fokus utama pada wilayah inti dalam negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ancaman non-militer seperti pandemi dapat berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dalam konteks Bela Negara, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman tersebut?
A
Meningkatkan ketergantungan terhadap dukungan dan bantuan dari pihak internasional.
B
Menghentikan seluruh kegiatan ekonomi hingga kondisi pandemi benar-benar berakhir.
C
Mengembangkan kapabilitas nasional dalam penelitian serta produksi alat-alat kesehatan dan vaksin.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab penanganan pandemi kepada negara-negara maju.
E
Mengabaikan ancaman ini karena dianggap kurang prioritas dibandingkan ancaman militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman siber, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk bela negara untuk menghadapi serangan digital?
A
Menghindari segala bentuk pemanfaatan teknologi secara menyeluruh.
B
Cukup dengan melaporkan setiap insiden serangan siber kepada pihak berwenang.
C
Menggalakkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan digital serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
D
Hanya mengandalkan pihak militer untuk menangani semua aspek ancaman siber.
E
Menginisiasi pembentukan regulasi atau undang-undang baru yang khusus mengatur ancaman siber.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.