Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.
NO. 92
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 93
Link Soal
Guna membendung infiltrasi ideologi radikal di tengah ancaman global seperti terorisme internasional, pendekatan paling efektif apa yang dapat diterapkan untuk melindungi Indonesia?
A
Membatasi akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
B
Mengandalkan sepenuhnya kekuatan militer internasional untuk memerangi radikalisme.
C
Meningkatkan pengawasan dan kolaborasi intelijen internasional, serta menguatkan edukasi ideologi Pancasila.
D
Mengabaikan ancaman radikalisme dengan alasan prioritas pada ancaman militer konvensional.
E
Membatasi hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara tetangga.
NO. 94
Link Soal
Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dan semangat bela negara, Sayuti Melik dikenal memiliki kontribusi signifikan, yaitu ...
A
Menginisiasi pembentukan koperasi rakyat sebagai bentuk dukungan ekonomi.
B
Ikut serta dalam proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan.
C
Berperan aktif dalam perlawanan bawah tanah menentang pendudukan Jepang.
D
Menjadi juru ketik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno.
E
Berkontribusi dalam penyusunan kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda.
NO. 95
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, Deklarasi ZOPFAN merupakan produk hukum yang disepakati pada momentum...
A
KTT ASEAN I
B
KTT ASEAN III
C
KTT ASEAN V
D
KTT ASEAN II
E
KTT ASEAN IV
NO. 96
Link Soal
Untuk menjaga keutuhan wilayah perbatasan sebagai bagian dari Bela Negara, tindakan strategis apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah?
A
Mengurangi intensitas pengawasan di wilayah perbatasan karena biaya operasional yang tinggi.
B
Meningkatkan pengawasan dan membangun infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan guna mencegah pelanggaran kedaulatan.
C
Menyerahkan pengelolaan wilayah perbatasan kepada otoritas negara tetangga.
D
Mengurangi kehadiran aparat keamanan di sepanjang garis perbatasan negara.
E
Mengabaikan ancaman di wilayah perbatasan dengan alasan fokus utama pada wilayah inti dalam negeri.
NO. 97
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi
NO. 98
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 99
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 100
Link Soal
Pemerintah memiliki wewenang menyelenggarakan operasi militer demi menjaga kedaulatan. Di antara pilihan berikut, manakah yang BUKAN merupakan jenis operasi militer matra darat?
A
Operasi Pertahanan Wilayah Daerah
B
Operasi Ofensif Balasan
C
Operasi Pengamanan Pangkalan Laut
D
Operasi Perlawanan Rakyat
E
Operasi Intelijen Tempur Darat