PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ancaman terhadap kedaulatan negara di era digital semakin kompleks, tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga meliputi penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, manipulasi informasi (hoaks), dan upaya delegitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi bela negara bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk adaptif dan komprehensif, tidak hanya pada tataran individu tetapi juga institusional. Manakah di antara tindakan berikut yang paling merefleksikan implementasi bela negara yang efektif dan relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi ancaman non-militer di era digital?
A
Secara personal aktif melakukan penyaringan informasi dan mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan di media sosialnya.
B
Mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan sipil dalam menghadapi ancaman siber yang diselenggarakan oleh lembaga pertahanan negara.
C
Mengembangkan dan menerapkan kebijakan atau program di unit kerjanya yang bertujuan meningkatkan literasi digital publik serta membangun narasi kebangsaan yang positif dan kontra-radikal secara terstruktur.
D
Rutin melaporkan akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan hoaks dan radikalisme kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
E
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antarwarga di lingkungan tempat tinggal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di tengah pesatnya laju informasi di era digital, apa bentuk partisipasi masyarakat yang esensial dalam mempertahankan kedaulatan informasi sebagai bagian dari Bela Negara?
A
Membatasi akses internet bagi seluruh penduduk.
B
Melaporkan setiap kabar yang meresahkan kepada pihak berwenang.
C
Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan berlandaskan fakta dan bebas dari hoaks.
D
Sepenuhnya menyerahkan tugas penyaringan informasi kepada aparat keamanan.
E
Menghindari segala bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dengan anggapan bahwa kesehatan nasional merupakan elemen vital kekuatan suatu negara, bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam kerangka Bela Negara?
A
Meningkatkan pemberian subsidi untuk produk-produk kesehatan impor.
B
Mengembangkan sektor industri kesehatan domestik dan memperkukuh sistem kesehatan secara nasional.
C
Mendelegasikan sepenuhnya pengelolaan isu kesehatan kepada entitas internasional.
D
Mengabaikan permasalahan kesehatan karena dianggap bukan ancaman yang bersifat langsung.
E
Memangkas alokasi anggaran kesehatan demi memprioritaskan anggaran pertahanan militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, Deklarasi ZOPFAN merupakan produk hukum yang disepakati pada momentum...
A
KTT ASEAN I
B
KTT ASEAN III
C
KTT ASEAN V
D
KTT ASEAN II
E
KTT ASEAN IV

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Guna membendung infiltrasi ideologi radikal di tengah ancaman global seperti terorisme internasional, pendekatan paling efektif apa yang dapat diterapkan untuk melindungi Indonesia?
A
Membatasi akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
B
Mengandalkan sepenuhnya kekuatan militer internasional untuk memerangi radikalisme.
C
Meningkatkan pengawasan dan kolaborasi intelijen internasional, serta menguatkan edukasi ideologi Pancasila.
D
Mengabaikan ancaman radikalisme dengan alasan prioritas pada ancaman militer konvensional.
E
Membatasi hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan bentuk strategi pertahanan yang unik. Alasan utama para pejuang membumihanguskan kota Bandung bagian selatan adalah...
A
Untuk menjebak pasukan Sekutu dalam kobaran api
B
Mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan kota Bandung sebagai markas militer strategis
C
Bentuk protes terhadap pemerintah pusat yang memerintahkan pengosongan kota
D
Kalah dalam persenjataan sehingga memilih mundur total
E
Instruksi langsung dari Jenderal Soedirman untuk melakukan sabotase

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ancaman non-tradisional atau nirmiliter menjadi tantangan serius bagi pertahanan negara saat ini. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam upaya bela negara menghadapi ancaman nirmiliter?
A
Penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa
B
Operasi militer perang untuk menjaga perbatasan
C
Pemberantasan peredaran narkoba oleh aparat kepolisian
D
Penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi
E
Diplomasi budaya untuk meredam klaim budaya asing

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Politik luar negeri Indonesia adalah 'Bebas Aktif'. Manakah tindakan berikut yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena dianggap tidak mendukung semangat perdamaian?
A
Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB
B
Menjadi mediator konflik antar negara tetangga
C
Memutus hubungan diplomatik secara sepihak tanpa alasan mendesak
D
Melakukan perdagangan alutsista dengan negara lain
E
Bekerja sama dengan negara adidaya dalam bidang ekonomi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.