Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Terdapat berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi yang secara khusus mengoordinasikan standar dan layanan komunikasi elektronik secara global adalah...
A
UNCTAD
B
ILO
C
UNESCO
D
ITU (International Telecommunication Union)
E
FAO
NO. 102
Link Soal
Ancaman kesehatan berskala global, seperti pandemi, telah menegaskan betapa krusialnya ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari Bela Negara. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional?
A
Secara penuh mengandalkan impor obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri.
B
Meningkatkan kapasitas riset kesehatan di dalam negeri serta kemandirian produksi alat kesehatan dan obat-obatan.
C
Melakukan pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab penanganan kesehatan kepada organisasi internasional.
E
Meningkatkan ketergantungan pada bantuan kesehatan yang diberikan oleh negara lain.
NO. 103
Link Soal
Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan di segala aspek kehidupan. Fokus utama strategi pembangunan tersebut adalah untuk...
A
Memaksimalkan belanja negara
B
Meningkatkan cadangan devisa
C
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat
D
Membangun infrastruktur fisik semata
E
Meningkatkan daya saing industri militer
NO. 104
Link Soal
Kesehatan mental semakin menjadi isu penting dalam menjaga ketahanan nasional. Apa peran kesehatan mental dalam konteks Bela Negara?
A
Mengabaikan kesehatan mental karena ancaman fisik dianggap lebih krusial.
B
Memprioritaskan kesehatan fisik di atas kesejahteraan mental.
C
Memastikan dukungan kesehatan mental bagi masyarakat agar tetap produktif dan tangguh menghadapi tantangan nasional.
D
Menyerahkan penanganan kesehatan mental semata-mata kepada individu.
E
Mengurangi layanan kesehatan mental demi penghematan anggaran.
NO. 105
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 106
Link Soal
Mengingat maraknya ancaman hoaks di tengah kemajuan teknologi informasi, bagaimana peran serta masyarakat dalam menangkalnya sebagai bagian dari Bela Negara?
A
Turut menyebarkan informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
B
Melakukan verifikasi berita sebelum membagikannya dan melaporkan konten yang meragukan.
C
Menghindari sepenuhnya semua berita yang berasal dari platform media sosial.
D
Mengandalkan pemerintah sepenuhnya untuk memverifikasi setiap informasi yang beredar.
E
Melakukan pembatasan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
NO. 107
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 108
Link Soal
Di era digitalisasi dan ancaman non-militer yang semakin kompleks seperti serangan siber, penyebaran hoaks, dan pandemi, pemahaman dan implementasi Bela Negara bagi warga negara Indonesia harus mengalami reorientasi dari sekadar konsep pertahanan fisik menjadi upaya komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merepresentasikan esensi Bela Negara yang adaptif dan partisipatif bagi warga negara dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut?
A
Mengutamakan peningkatan jumlah personel militer dan alokasi anggaran pertahanan sebagai respons utama terhadap semua bentuk ancaman.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada TNI dan Polri, sementara warga negara cukup mematuhi hukum dan membayar pajak.
C
Berperan aktif dalam menjaga ruang siber dari disinformasi, mengembangkan inovasi teknologi untuk kemandirian bangsa, serta berkontribusi pada penanganan krisis kesehatan dan lingkungan, sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing.
D
Menggalakkan program wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk memastikan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi invasi.
E
Memprioritaskan kerja sama internasional dan aliansi militer dengan negara-negara maju untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman eksternal.
NO. 109
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Rencana ini didukung oleh investor namun menghadapi penolakan keras dari petani lokal yang khawatir kehilangan mata pencarian dan warisan budaya mereka. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam situasi kompleks ini, bagaimana seorang warga negara seharusnya menunjukkan semangat "Bela Negara" mereka, dengan memprioritaskan kepentingan bangsa secara holistik?
A
Secara langsung bergabung dalam demonstrasi petani dan aktif mengampanyekan penolakan terhadap rencana pembangunan pemerintah, melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lokal.
B
Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah, dengan keyakinan bahwa industrialisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kekuatan ekonomi nasional.
C
Terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, mengadvokasi studi komprehensif tentang dampak jangka panjang, dan mencari solusi alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
D
Bersikap netral dan membiarkan pemerintah serta masyarakat lokal menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah urusan regional dan tidak secara langsung berkaitan dengan pertahanan nasional.
E
Melaporkan rencana pemerintah kepada organisasi hak asasi manusia nasional, menuduh adanya potensi pelanggaran hak-hak petani.
NO. 110
Link Soal
Intervensi asing, ditunjukkan oleh dukungan beberapa negara Pasifik terhadap Gerakan Papua Merdeka melalui narasi pelanggaran HAM, merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tindakan strategis apakah yang paling tepat untuk dilakukan oleh Indonesia dalam merespons situasi ini?
A
Melaksanakan program transmigrasi besar-besaran ke wilayah Papua.
B
Mengambil tindakan militer terhadap negara-negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka.
C
Melaporkan dukungan negara-negara tersebut kepada lembaga penegak hukum internasional.
D
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di Papua secara masif.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua.