PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 111
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut. Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 112
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 113
Bagaimana pemanfaatan teknologi drone yang terus berkembang dalam bidang pertahanan dapat secara efektif memperkuat upaya Bela Negara di Indonesia?
A
Menggunakan drone semata-mata untuk kegiatan komersial.
B
Meningkatkan penggunaan drone untuk memantau wilayah perbatasan dan area rawan konflik.
C
Membatasi implementasi drone karena biaya operasional yang tinggi.
D
Mengandalkan negara lain untuk pasokan teknologi drone.
E
Menetapkan drone hanya untuk aplikasi non-militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 114
Kemampuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta adanya kesediaan untuk berkorban demi tanah air merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila...
A
Sila ke-1
B
Sila ke-2
C
Sila ke-3
D
Sila ke-4
E
Sila ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 115
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 116
Dalam konteks Bela Negara, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa di tengah ancaman perubahan iklim?
A
Mengabaikan isu perubahan iklim dan hanya memfokuskan pada ancaman militer tradisional.
B
Mengembangkan inovasi teknologi ramah lingkungan serta menjaga kelestarian sumber daya alam.
C
Mengandalkan negara lain sepenuhnya untuk penanggulangan dampak perubahan iklim.
D
Mengurangi perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di tingkat nasional.
E
Menyerahkan penanganan isu lingkungan kepada organisasi internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 117
Bagaimanakah kontribusi pendidikan Bela Negara yang diterapkan di lingkungan sekolah dalam membangun dan memperkuat ketahanan nasional di masa mendatang?
A
Menanamkan perasaan takut yang berlebihan terhadap potensi ancaman dari luar.
B
Menekankan pentingnya kepatuhan absolut tanpa pemikiran kritis kepada pemerintah.
C
Memupuk rasa cinta tanah air dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap bangsa.
D
Meningkatkan kompetensi bersaing di kancah global tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal.
E
Mengabaikan pengajaran ideologi dan hanya berfokus pada mata pelajaran akademik lainnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 118
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun, di era digital saat ini, bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada agresi militer, tetapi juga meliputi ancaman siber, disinformasi massal, hingga polarisasi sosial yang menggerus persatuan. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pemahaman tentang Bela Negara, tindakan manakah yang paling strategis dan relevan untuk Anda lakukan dalam konteks ancaman non-militer di era modern ini, guna mewujudkan ketahanan nasional?
A
Mengikuti pelatihan militer dasar secara mandiri untuk kesiapan fisik dan mental menghadapi kemungkinan agresi militer, sebagai bentuk kesiapsiagaan personal.
B
Melaporkan setiap konten negatif atau disinformasi yang ditemui di media sosial kepada pihak berwajib dan aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks serta pentingnya literasi digital.
C
Meningkatkan kapasitas diri dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkannya untuk inovasi yang mendukung kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa di kancah global.
D
Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mempererat tali persaudaraan antarwarga, tanpa menyinggung isu politik atau keamanan, untuk menciptakan kerukunan beragama.
E
Mendukung penuh kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor pertahanan militer, serta menyebarluaskan narasi positif tentang peran TNI/Polri dalam menjaga kedaulatan negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 119
Perubahan iklim adalah salah satu ancaman non-tradisional yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Mengapa isu ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara?
A
Potensial memengaruhi relasi diplomatik dengan negara-negara lain.
B
Menyebabkan disrupsi pada perekonomian global.
C
Berpotensi merusak sumber daya alam yang merupakan basis ekonomi negara.
D
Memicu perselisihan politik di dalam negeri.
E
Mendorong intervensi negara asing dalam urusan domestik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 120
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.