Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan
NO. 112
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.
NO. 113
Link Soal
Radikalisme menjadi salah satu ancaman signifikan terhadap kedaulatan ideologi negara. Strategi apa yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana melawan radikalisme?
A
Menutup secara total semua platform media sosial yang tersedia.
B
Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk melancarkan kampanye anti-radikalisme dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap akses dan penggunaan media sosial oleh masyarakat.
D
Melarang sepenuhnya warga negara untuk mengakses informasi yang berasal dari luar negeri.
E
Menghindari segala bentuk pembahasan atau diskusi mengenai ideologi negara di media sosial.
NO. 114
Link Soal
Untuk mengatasi ancaman radikalisme, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman Bela Negara di kalangan generasi muda. Bagaimana implementasi program Bela Negara di lingkungan sekolah mampu berkontribusi dalam memerangi radikalisme?
A
Mendorong partisipasi siswa yang lebih aktif dalam dinamika politik.
B
Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme sejak usia dini.
C
Mewajibkan semua siswa untuk mengikuti program pelatihan kemiliteran.
D
Menginisiasi adanya kompetisi atau persaingan ideologi di antara para siswa.
E
Mengurangi porsi pendidikan keagamaan dalam kurikulum sekolah.
NO. 115
Link Soal
Kemampuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta adanya kesediaan untuk berkorban demi tanah air merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila...
A
Sila ke-1
B
Sila ke-2
C
Sila ke-3
D
Sila ke-4
E
Sila ke-5
NO. 116
Link Soal
Penerapan konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam mengatur urusan keagamaan, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, pasal ini menjamin warga negara untuk ...
A
Berhak mengatur dan menentukan ajaran agama lain sesuai pandangan pribadinya.
B
Memiliki hak untuk menciptakan agama baru sesuai dengan keyakinan individu.
C
Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.
D
Diperbolehkan mendiskriminasi agama atau kepercayaan lain yang dianggap tidak sejalan.
E
Bebas membangun fasilitas ibadah di lokasi mana pun tanpa memerlukan izin resmi.
NO. 117
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga non-militer seperti penyebaran disinformasi, ideologi transnasional, dan polarisasi sosial. Bentuk kesadaran bela negara yang paling relevan dan efektif untuk diterapkan oleh setiap warga negara dalam menghadapi tantangan non-militer tersebut guna menjaga keutuhan bangsa adalah...
A
Mengembangkan kemampuan pertahanan siber dan melaporkan setiap indikasi kejahatan siber kepada pihak berwenang.
B
Memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis untuk memilah informasi serta aktif menyebarkan nilai-nilai Pancasila di media sosial.
C
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memupuk kebersamaan.
D
Mendukung sepenuhnya pembentukan badan khusus penanggulangan hoaks dan radikalisme oleh pemerintah dengan anggaran yang besar.
E
Menolak segala bentuk pengaruh budaya asing dan kembali pada nilai-nilai kearifan lokal secara eksklusif untuk menjaga identitas bangsa.
NO. 118
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya potensi ancaman non-militer seperti disinformasi, ideologi radikal, dan polarisasi sosial melalui media digital, manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling efektif dan komprehensif bagi seorang warga negara Indonesia?
A
Aktif mengkampanyekan penggunaan produk lokal untuk memperkuat ekonomi nasional dan ketahanan pangan.
B
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan jika suatu saat negara membutuhkan.
C
Mampu menyaring informasi dengan kritis, melaporkan konten provokatif sesuai prosedur, serta aktif menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara positif di ruang digital.
D
Menjaga etika dan norma kesopanan saat berinteraksi di dunia maya agar tidak menimbulkan perpecahan antarmasyarakat.
E
Menghadiri upacara peringatan hari besar nasional dan mengibarkan bendera merah putih di rumah.
NO. 119
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 120
Link Soal
Pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948, meskipun para pemimpin negara ditangkap dan ibu kota Yogyakarta diduduki, rakyat Indonesia tidak menyerah. Perlawanan bersenjata terus berkobar di berbagai daerah dengan semangat persatuan yang kuat antara laskar rakyat, Tentara Nasional Indonesia, dan berbagai elemen masyarakat. Semangat ini didasari oleh kecintaan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Jika semangat bela negara dari peristiwa tersebut direfleksikan dalam konteks tantangan bangsa Indonesia saat ini, seperti masifnya penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan ancaman intoleransi yang berpotensi memecah belah bangsa, pelajaran utama yang paling relevan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah...
A
Meningkatkan kemampuan literasi digital dan kritis dalam menyaring informasi untuk menjaga persatuan bangsa.
B
Mengorganisir gerakan perlawanan fisik terhadap pihak-pihak penyebar hoaks secara langsung di masyarakat.
C
Mendukung setiap kebijakan pemerintah tanpa kritik demi menjaga stabilitas nasional dari ancaman polarisasi.
D
Fokus pada peningkatan kapabilitas militer dan intelijen untuk menghadapi ancaman siber yang mengganggu kedaulatan.
E
Membentuk kembali laskar-laskar rakyat untuk membantu penegak hukum dalam mengatasi ujaran kebencian di masyarakat.