PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 121
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 122
Di era digital saat ini, Indonesia menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, dan upaya peretasan data pribadi serta sistem vital negara. Sebagai seorang warga negara yang memiliki kesadaran bela negara, tindakan proaktif apa yang paling tepat dan strategis untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan siber nasional?
A
Melaporkan setiap akun media sosial yang dicurigai menyebarkan hoaks atau disinformasi kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku.
B
Mengikuti wajib militer sebagai bentuk kesiapsiagaan fisik menghadapi ancaman dari dunia maya.
C
Meningkatkan literasi digital pribadi dan keluarga, serta aktif mengedukasi komunitas tentang pentingnya verifikasi informasi dan keamanan data pribadi.
D
Menuntut pemerintah untuk segera memblokir semua platform media sosial asing yang rentan disalahgunakan sebagai sarana ancaman siber.
E
Berdiam diri dan menganggap masalah ancaman siber adalah tanggung jawab penuh aparat keamanan siber negara saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 123
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 124
Penerapan demokrasi di Indonesia seringkali terhambat oleh politik adu domba antarwarga negara. Upaya apa yang paling efektif untuk menangkal hambatan ini dan memperkuat kekuatan bangsa di bidang politik?
A
Menggalang dukungan masyarakat untuk memperkuat posisi partai politik tertentu.
B
Mengadakan gerakan moral yang menyerukan pelaksanaan pemilu yang damai dan berintegritas.
C
Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat utama kampanye politik.
D
Meningkatkan penekanan pada politik identitas untuk konsolidasi kelompok.
E
Memperkuat loyalitas internal di antara anggota organisasi politik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 125
Di tengah krisis pandemi global yang melanda, sebuah daerah terpencil mengalami kelangkaan pasokan oksigen medis yang sangat vital. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas kesehatan daerah tersebut, yang sebenarnya bertugas di bagian administrasi dan tidak memiliki wewenang langsung dalam logistik, secara proaktif menginisiasi kontak dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat sipil. Dengan keberanian dan kegigihan, ia berhasil mengkoordinasikan pengiriman oksigen darurat, bahkan mempertaruhkan reputasi dan jabatannya karena melampaui deskripsi tugas resminya demi menyelamatkan banyak nyawa. Tindakan ASN ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Dalam konteks nilai-nilai Bela Negara, implikasi terpenting dari tindakan ASN tersebut terhadap integritas dan peran ASN melampaui sekadar kepatuhan regulasi adalah...
A
Membuktikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara pada ASN harus diwujudkan melalui pengorbanan personal yang ekstrem dalam situasi darurat, meskipun melanggar prosedur administratif yang ada.
B
Menunjukkan bahwa semangat rela berkorban demi bangsa dan negara harus menjadi dasar setiap tindakan ASN, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.
C
Menggarisbawahi pentingnya memiliki kemampuan analisis dan inisiatif tinggi bagi ASN, agar dapat mengambil keputusan cepat dan tepat di luar kewenangan formal demi kepentingan masyarakat luas.
D
Mencerminkan bahwa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya menuntut ASN untuk bertindak heroik dan kreatif, bahkan jika itu berarti mengabaikan hierarki demi efisiensi penanganan krisis.
E
Menekankan bahwa kemampuan awal Bela Negara bagi ASN bukan hanya fisik dan psikis, melainkan juga responsif, adaptif, dan berani mengambil tanggung jawab di luar batas formal demi kemanusiaan dan keutuhan bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 126
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 127
Di sebuah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet sangat terbatas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian penduduk merasa kurang terhubung dengan pemerintah pusat dan rentan terhadap pengaruh budaya serta ekonomi dari negara tetangga yang lebih maju. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari penghidupan di negara seberang. Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah dan peran ASN yang paling fundamental untuk mengatasi kondisi ini dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional di wilayah perbatasan adalah...
A
Meningkatkan patroli militer dan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan masuknya pengaruh asing yang merusak.
B
Membangun infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah perbatasan.
C
Mendorong program pertukaran budaya dan pendidikan nasional secara intensif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda di pulau terluar.
D
Menyediakan insentif ekonomi dan peluang kerja yang menarik bagi penduduk lokal, agar mereka tidak perlu mencari penghidupan di negara tetangga dan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional.
E
Menempatkan ASN-ASN terbaik dan berdedikasi tinggi di wilayah perbatasan, yang memiliki kapasitas untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen pembangunan dan pemersatu bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 128
Kabupaten Makmur sedang menghadapi serangkaian tantangan kompleks. Produksi pertanian lokal menurun drastis setelah beredarnya hoaks tentang kontaminasi produk melalui media sosial, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani. Di sisi lain, kelompok-kelompok radikal aktif menyebarkan ideologi anti-Pancasila di kalangan remaja melalui platform daring, mengancam persatuan bangsa. Bersamaan dengan itu, tim keamanan siber nasional mendeteksi adanya upaya peretasan sistem informasi vital pemerintah daerah yang diduga berasal dari aktor non-negara. Dalam situasi ini, Ibu Siti, seorang guru sejarah, aktif menginisiasi diskusi kritis di sekolahnya tentang nilai-nilai Pancasila dan bahaya radikalisme. Bapak Budi, seorang ASN di Dinas Kominfo, bekerja keras mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan mengidentifikasi penyebar hoaks. Sementara itu, Dokter Lia dari Puskesmas setempat, menggerakkan kader kesehatan untuk meningkatkan imunisasi dan edukasi gaya hidup sehat, menjaga kesehatan publik di tengah ketidakpastian. Dari narasi di atas, tindakan kolektif para profesional tersebut paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara dalam konteks ancaman kontemporer, yaitu:
A
Penguatan Ketahanan Nasional melalui partisipasi aktif masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman non-militer yang multidimensional.
B
Kesiapsiagaan menghadapi agresi militer tersembunyi dengan mengedepankan peran pertahanan sipil dan keamanan siber.
C
Upaya mitigasi dampak perang informasi dan budaya dengan fokus pada pendidikan karakter dan kesehatan publik.
D
Peran strategis aparatur negara dan guru dalam menjaga stabilitas keamanan internal dari ancaman disintegrasi bangsa.
E
Transformasi konsep Bela Negara dari pertahanan fisik ke pertahanan berbasis ekonomi digital dan kebudayaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 129
Dalam konteks Bela Negara, strategi apa yang paling tepat bagi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer, seperti pandemi global?
A
Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk sektor militer dan mengurangi perhatian pada kesehatan.
B
Memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional dan mendorong produksi alat kesehatan di dalam negeri.
C
Menyerahkan sepenuhnya penanganan krisis kesehatan kepada bantuan dari negara-negara asing.
D
Mengurangi fokus dan perhatian terhadap jenis ancaman non-militer demi prioritas lain.
E
Menerapkan pembatasan akses layanan kesehatan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 130
Sebagai bagian dari upaya Bela Negara, bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman siber di era digital dapat terwujud?
A
Mengabaikan sepenuhnya keamanan data pribadi karena dianggap urusan individu.
B
Proaktif melaporkan insiden serangan siber dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
C
Menggunakan teknologi informasi tanpa mempertimbangkan potensi risiko keamanan yang ada.
D
Sepenuhnya bergantung pada aparat militer untuk perlindungan seluruh data dan informasi.
E
Menghapus semua akun media sosial sebagai bentuk penghindaran risiko.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.