Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 122
Link Soal
Menjaga integritas wilayah adalah komponen esensial dari Bela Negara. Terutama di wilayah perbatasan, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mencegah pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia?
A
Mengurangi kehadiran personel militer di area perbatasan.
B
Menyerahkan tanggung jawab pengawasan wilayah perbatasan kepada negara tetangga.
C
Meningkatkan pengawasan serta kehadiran aparat keamanan di sepanjang wilayah perbatasan.
D
Menyediakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
E
Mengandalkan sepenuhnya bantuan militer dari negara-negara sahabat.
NO. 123
Link Soal
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan investasi asing di sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, seperti menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor, dan membatasi tenaga kerja asing. Kebijakan-kebijakan ini merupakan wujud bela negara untuk mencapai tujuan strategis apa?
A
Kedaulatan ideologi.
B
Kedaulatan politik.
C
Kedaulatan ekonomi.
D
Kedaulatan sosial.
E
Kedaulatan budaya.
NO. 124
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 125
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang
NO. 126
Link Soal
Dalam Hukum Perdata Internasional, sengketa atau hubungan hukum tidak hanya melibatkan individu (orang perorangan). Subjek hukum lain yang diakui memiliki hak dan kewajiban internasional adalah...
A
Partai Politik lokal
B
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
C
Organisasi Internasional
D
Lembaga Adat
E
Perusahaan perseorangan domestik
NO. 127
Link Soal
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Komponen Pendukung
B
Komponen Cadangan
C
Komponen Utama
D
Komponen Dasar
E
Komponen Khusus
NO. 128
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 129
Link Soal
Di tengah kompleksitas ancaman non-militer global seperti disinformasi masif, perang siber, dan infiltrasi ideologi asing, konsep Bela Negara menuntut pemahaman yang lebih holistik dari warga negara. Mengacu pada landasan konstitusional dan ideologi bangsa, bentuk implementasi Bela Negara yang paling mendasar dan berkelanjutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi tantangan kontemporer adalah...
A
Aktif mengikuti program pelatihan kemiliteran atau komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan fisik negara.
B
Meningkatkan kemampuan literasi digital dan kritis dalam menyaring informasi guna melawan hoaks dan propaganda yang merusak persatuan.
C
Mengembangkan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor guna memperkuat kemandirian ekonomi serta daya saing bangsa.
D
Menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan serta menyebarkan semangat kebangsaan.
E
Berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan potensi ancaman keamanan lingkungan kepada pihak berwajib.
NO. 130
Link Soal
Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme global, pemerintah Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis, namun salah satu tindakan berikut ini justru tidak relevan atau kurang efektif, yaitu ...
A
Mengoptimalkan setiap potensi dan kesempatan yang muncul secara transparan.
B
Melaksanakan penumpasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan serius dan segera.
C
Bersikap pasif menunggu arahan kebijakan ekonomi global yang sejalan dengan kebijakan domestik.
D
Mengembangkan landasan kebijakan yang berfokus pada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan tinggi.
E
Mempercepat transformasi industri yang kurang berdaya saing menjadi lebih kompetitif.