Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, bagaimana pemerintah seharusnya bertindak untuk meminimalisir ancaman siber terhadap kedaulatan negara?
A
Sepenuhnya mengandalkan negara lain untuk mengatasi serangan siber.
B
Memperkuat kemampuan pertahanan siber nasional dan menyelenggarakan edukasi keamanan digital bagi publik.
C
Mengabaikan ancaman siber karena dianggap tidak memiliki kaitan dengan keamanan fisik.
D
Melakukan pembatasan total terhadap akses internet di seluruh wilayah negara.
E
Menyerahkan pengelolaan infrastruktur siber negara kepada entitas bisnis asing.
NO. 122
Link Soal
Dalam konteks usaha Bela Negara, apa kontribusi utama yang dapat diberikan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)?
A
Merumuskan kebijakan pertahanan negara.
B
Menyelenggarakan pelatihan kemiliteran bagi masyarakat.
C
Mensosialisasikan pentingnya menjaga kedaulatan negara kepada khalayak.
D
Mengawasi dan mengendalikan kinerja aparat militer.
E
Menetapkan orientasi kebijakan luar negeri.
NO. 123
Link Soal
Agresi Militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda melakukan serangan militer ini, selain untuk menghancurkan TNI, adalah...
A
Menangkap Soekarno dan Hatta
B
Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang kaya sumber daya alam
C
Membubarkan pemerintahan darurat di Sumatera
D
Membalas serangan umum yang dilakukan TNI
E
Menarik perhatian PBB agar menengahi konflik
NO. 124
Link Soal
Di sebuah kota kecil, "Makmur Jaya", sedang dihadapkan pada gelombang ancaman non-militer yang kompleks. Sektor ekonomi lokal tertekan akibat serbuan produk impor ilegal yang merajalela di pasar daring, mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar. Di sisi lain, konten-konten radikal berbasis ideologi transnasional semakin masif menyebar melalui grup-grup media sosial yang menargetkan kaum muda, mengikis nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, berita-berita palsu (hoax) mengenai vaksinasi, kebijakan pembangunan daerah, dan bahkan integritas tokoh masyarakat setempat, terus-menerus membanjiri lini masa, menciptakan keresahan dan polarisasi di masyarakat.
Dalam situasi ini, Bapak Budi, seorang guru sejarah Pahlawan Nasional (ASN) di SMP setempat, merasa resah melihat beberapa muridnya mulai menunjukkan sikap intoleran dan sering membagikan konten meragukan. Ibu Rina, seorang dokter di Puskesmas, juga kewalahan menghadapi pasien yang menolak pengobatan medis berdasarkan informasi hoax. Sementara itu, Pak Arman, seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi di Pemda, sedang berupaya keras menggerakkan kembali ekonomi lokal dan melawan narasi negatif tentang produk dalam negeri.
Jika Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan elemen sipil berdiskusi untuk merumuskan strategi Bela Negara yang paling efektif dan komprehensif guna mengatasi multidimensionalitas ancaman tersebut, manakah strategi Bela Negara yang paling fundamental dan mencerminkan esensi Ketahanan Nasional untuk jangka panjang, serta bagaimana peran profesi Bapak Budi, Ibu Rina, dan Pak Arman dapat diintegrasikan secara optimal?
A
Memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta literasi digital oleh guru (Bapak Budi) untuk membentengi generasi muda dari radikalisme dan hoax, disokong oleh edukasi kesehatan berbasis sains oleh dokter (Ibu Rina) untuk melawan misinformasi kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan pro-UMKM dan edukasi konsumen oleh pejabat (Pak Arman) untuk menjaga kedaulatan ekonomi, semua terintegrasi dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai pilar utama Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman non-militer.
B
Melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan hukum terhadap penyebar hoax dan pelaku ekonomi ilegal, sambil meminta guru dan dokter untuk fokus pada tugas pokok mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, karena Bela Negara utama adalah tanggung jawab militer dan penegak hukum.
C
Membangun pusat-pusat informasi tandingan yang menyebarkan narasi positif dan menangkis setiap hoax secara langsung, serta mengadakan pelatihan bela negara fisik bagi seluruh elemen masyarakat, sementara profesi guru, dokter, dan ASN tetap menjalankan tugas utamanya.
D
Mengadakan forum-forum dialog antarumat beragama dan lintas budaya untuk mencegah radikalisme, serta memboikot produk impor dan melaporkan semua konten negatif di media sosial, sambil mengandalkan peran aktif tokoh masyarakat dan aktivis sebagai garda terdepan Bela Negara.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung tunai dan subsidi, dengan harapan masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan radikalisme, dan profesi ASN seperti guru dan dokter cukup mendukung program pemerintah di bidangnya masing-masing tanpa perlu intervensi khusus.
NO. 125
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 126
Link Soal
Upaya bela negara, termasuk menanggulangi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), bertujuan membentuk kekuatan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Esensinya, keamanan suatu negara berakar pada kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh ....
A
Kewenangan untuk mempertahankan negara
B
Kesempatan untuk bergabung dengan militer
C
Kepastian akan kebebasan individu
D
Garansi perlindungan keamanan
E
Kepastian taraf hidup yang baik
NO. 127
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 128
Link Soal
Penerapan konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam mengatur urusan keagamaan, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, pasal ini menjamin warga negara untuk ...
A
Berhak mengatur dan menentukan ajaran agama lain sesuai pandangan pribadinya.
B
Memiliki hak untuk menciptakan agama baru sesuai dengan keyakinan individu.
C
Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.
D
Diperbolehkan mendiskriminasi agama atau kepercayaan lain yang dianggap tidak sejalan.
E
Bebas membangun fasilitas ibadah di lokasi mana pun tanpa memerlukan izin resmi.
NO. 129
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 130
Link Soal
Dengan meningkatnya ancaman penyebaran radikalisme melalui media sosial, bagaimana partisipasi terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi?
A
Mengabaikan konten-konten radikal yang muncul di platform media sosial.
B
Menyebarluaskan paham radikal dengan dalih kebebasan berekspresi.
C
Melaporkan materi radikal dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian serta nasionalisme.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada otoritas pemerintah.
E
Menghindari penggunaan media sosial secara keseluruhan.