PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 131
Mengingat semakin vitalnya peran teknologi dalam pertahanan suatu negara, langkah strategis apa yang sebaiknya diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri dalam rangka Bela Negara?
A
Mengurangi alokasi anggaran untuk pengembangan riset dan teknologi pertahanan.
B
Lebih mengandalkan aliansi militer internasional untuk akses teknologi mutakhir.
C
Membangun dan mengembangkan industri pertahanan domestik yang mandiri serta inovatif.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap ekspor teknologi pertahanan yang dimiliki.
E
Meningkatkan volume pembelian teknologi dari negara-negara adidaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Di tengah tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi, strategi apa yang paling efektif bagi kaum muda untuk memajukan kekuatan ekonomi nasional?
A
Menurunkan tingkat konsumsi produk-produk dalam negeri.
B
Meningkatkan volume impor barang dari mancanegara.
C
Mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif di ranah lokal.
D
Bergantung pada bantuan finansial dari negara lain.
E
Menjauhi keterlibatan dalam aktivitas perekonomian.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Bagaimana upaya warga negara dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman ideologi transnasional?
A
Menghindari interaksi dengan ideologi-ideologi dari luar negeri.
B
Menyerahkan semua tanggung jawab sepenuhnya kepada institusi militer.
C
Secara aktif menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sosial dan media.
D
Membatasi akses informasi dari luar negeri.
E
Mengabaikan ancaman ideologi transnasional, menganggapnya tidak memiliki dampak langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letkol Soeharto hanya mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Namun, dampak politis dari peristiwa ini bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional sangat besar, yaitu...
A
Membuat Belanda langsung menyerah dan menarik seluruh pasukannya hari itu juga.
B
Membatah propaganda Belanda di PBB yang menyatakan bahwa TNI dan RI sudah tidak ada.
C
Menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang diakui PBB.
D
Memicu bantuan militer langsung dari Amerika Serikat untuk Indonesia.
E
Menggulingkan pemerintahan sipil Belanda di Jakarta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Di era digital saat ini, Indonesia menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, dan upaya peretasan data pribadi serta sistem vital negara. Sebagai seorang warga negara yang memiliki kesadaran bela negara, tindakan proaktif apa yang paling tepat dan strategis untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan siber nasional?
A
Melaporkan setiap akun media sosial yang dicurigai menyebarkan hoaks atau disinformasi kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku.
B
Mengikuti wajib militer sebagai bentuk kesiapsiagaan fisik menghadapi ancaman dari dunia maya.
C
Meningkatkan literasi digital pribadi dan keluarga, serta aktif mengedukasi komunitas tentang pentingnya verifikasi informasi dan keamanan data pribadi.
D
Menuntut pemerintah untuk segera memblokir semua platform media sosial asing yang rentan disalahgunakan sebagai sarana ancaman siber.
E
Berdiam diri dan menganggap masalah ancaman siber adalah tanggung jawab penuh aparat keamanan siber negara saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
Dalam konteks ancaman lingkungan yang meluas seperti perubahan iklim terhadap keamanan nasional, tindakan apa yang mencerminkan peran warga negara sebagai bentuk Bela Negara?
A
Meminimalkan pemanfaatan teknologi secara keseluruhan.
B
Menggalakkan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui.
C
Menghindari pembicaraan atau diskusi terkait isu perubahan iklim.
D
Menggantungkan diri sepenuhnya pada solusi dari negara-negara maju.
E
Melimpahkan kesalahan atas perubahan iklim kepada bangsa lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.