Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 132
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama 'Nusantara Jaya', pasukan penjajah 'Imperium Hitam' berhasil menguasai sebagian besar wilayah dan ibu kota. Pemimpin tertinggi negeri, seorang jenderal bernama Wijoyo, dihadapkan pada pilihan sulit: menyerah dan menerima perjanjian damai yang merugikan kedaulatan, atau melanjutkan perlawanan. Meskipun kesehatannya memburuk drastis akibat penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Jenderal Wijoyo menolak menyerah. Dengan dipandu oleh para prajurit setianya, ia memutuskan untuk memimpin pasukan kecilnya bergerilya melintasi hutan belantara dan pegunungan terjal. Jenderal Wijoyo terus membakar semangat rakyat dan pasukannya untuk mempertahankan kemerdekaan, menolak setiap bentuk kompromi yang akan merendahkan martabat bangsanya. Semangat juang dan pengorbanannya menjadi inspirasi utama bagi seluruh rakyat Nusantara Jaya hingga akhirnya Imperium Hitam berhasil dipukul mundur. Perjuangan Jenderal Wijoyo ini sangat identik dengan nilai bela negara yang ditunjukkan oleh seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu...
A
Jenderal Sudirman
B
Mohammad Hatta
C
Soekarno
D
Pangeran Diponegoro
E
Cut Nyak Dien
NO. 133
Link Soal
Globalisasi saat ini menghadirkan tantangan bagi Indonesia, terutama terkait intervensi investasi asing. Untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dari pengaruh eksternal tersebut, tindakan paling tepat yang dapat dilakukan adalah...
A
Menyalurkan dukungan finansial kepada wirausaha domestik.
B
Menyelenggarakan kegiatan promosi produk impor dari berbagai negara.
C
Meningkatkan tarif bea masuk untuk produk-produk asing.
D
Menerapkan larangan total terhadap penanaman modal dari pihak asing.
E
Membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi asing tanpa batasan.
NO. 134
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi
NO. 135
Link Soal
UUD 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara secara spesifik melalui pasal-pasalnya. Hal ini tertuang dalam...
A
Pasal 29
B
Pasal 31
C
Pasal 30
D
Pasal 27
E
Pasal 33
NO. 136
Link Soal
Penerapan konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam mengatur urusan keagamaan, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, pasal ini menjamin warga negara untuk ...
A
Berhak mengatur dan menentukan ajaran agama lain sesuai pandangan pribadinya.
B
Memiliki hak untuk menciptakan agama baru sesuai dengan keyakinan individu.
C
Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.
D
Diperbolehkan mendiskriminasi agama atau kepercayaan lain yang dianggap tidak sejalan.
E
Bebas membangun fasilitas ibadah di lokasi mana pun tanpa memerlukan izin resmi.
NO. 137
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 138
Link Soal
Salah satu situs bersejarah yang masuk dalam daftar finalis 'New Seven Wonders of the World' dan terletak di wilayah Spanyol adalah...
A
Machu Picchu
B
Stonehenge
C
Alhambra
D
Acropolis
E
Timbuktu
NO. 139
Link Soal
Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam berbagai perilaku berikut:
1. Memberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing individu.
2. Menyumbangkan bantuan kepada korban bencana alam.
3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama.
4. Memberikan dukungan finansial kepada tim sepak bola yang berlaga di luar negeri.
5. Berlaku adil kepada semua orang.
Perwujudan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sosial dan kebangsaan adalah perilaku nomor ....
A
1 dan 3
B
2 dan 4
C
3 dan 5
D
1 dan 4
E
2 dan 5
NO. 140
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.