PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 131
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut. Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri seringkali diremehkan dibandingkan produk asing, padahal kualitasnya tidak kalah. Pembelian produk UMKM domestik dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Mengapa demikian?
A
Karena mendukung UMKM secara langsung memperkuat ideologi bangsa.
B
Karena pembelian produk UMKM mengukuhkan komitmen politik para pemimpin bangsa.
C
Karena hal tersebut berkontribusi besar pada penguatan perekonomian masyarakat kecil.
D
Karena tindakan ini membantu dalam menjalin kekuatan kehidupan sosial masyarakat.
E
Karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan karya masyarakat lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Di era globalisasi dengan ancaman non-militer yang semakin dominan seperti siber, disinformasi, polarisasi sosial, dan ideologi transnasional, konsep bela negara bagi warga negara Indonesia perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan. Berdasarkan perspektif ini, tindakan bela negara yang paling strategis dan transformatif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang pendidikan adalah...
A
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara rutin sebagai bentuk kesiapan fisik dan mental untuk pertahanan fisik negara.
B
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang meningkatkan rasa nasionalisme dan gotong royong di lingkungan sekitar.
C
Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang menanamkan kesadaran kritis terhadap ancaman siber, disinformasi, dan ideologi transnasional, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam menjaga integritas bangsa.
D
Menyetujui dan mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran pertahanan negara tanpa kritik, sebagai wujud ketaatan aparatur negara.
E
Melaporkan setiap indikasi adanya paham radikalisme atau intoleransi di lingkungan sekolah kepada pihak berwenang secara proaktif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Di era digitalisasi yang semakin pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dalam bentuk agresi militer konvensional, tetapi juga melalui serangan siber, penyebaran hoaks masif, dan upaya disinformasi yang merusak persatuan bangsa. Sebagai seorang warga negara yang sadar akan pentingnya bela negara, tindakan konkret apakah yang paling strategis dan relevan untuk Anda lakukan dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut?
A
Melaporkan setiap konten negatif di media sosial kepada pihak berwenang dan mendesak pemerintah untuk memperketat sensor.
B
Meningkatkan kemampuan fisik dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai persiapan untuk wajib militer jika negara memanggil.
C
Mengembangkan literasi digital pribadi yang tinggi, aktif menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta proaktif mengedukasi lingkungan sekitar tentang bahaya disinformasi.
D
Berpartisipasi aktif dalam demonstrasi menentang penyebaran berita bohong dan menuntut keadilan bagi penyebar hoaks.
E
Hanya mempercayai informasi yang disebarkan oleh sumber berita resmi pemerintah dan menghindari media sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Di Kota Swadaya, menjelang perhelatan akbar pemilihan kepala daerah, muncul sebuah entitas digital bernama 'Komunitas Pembela Kebenaran Sejati' di berbagai platform media sosial. Komunitas ini secara sistematis menyebarkan disinformasi dan narasi provokatif yang menuding bahwa salah satu kandidat memiliki agenda tersembunyi untuk mengubah dasar negara dan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini sarat akan kepentingan asing yang merugikan rakyat. Meskipun informasi tersebut telah diverifikasi sebagai hoaks oleh lembaga berwenang, narasi ini berhasil memicu keresahan, kecurigaan, dan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Beberapa diskusi daring bahkan berujung pada pertikaian verbal yang mengarah pada ancaman nyata terhadap kerukunan antarwarga. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya persatuan bangsa terhadap ancaman non-militer di era digital. Berdasarkan narasi tersebut, ancaman yang dihadapi bangsa ini secara fundamental bertentangan dengan esensi bela negara, terutama dalam konteks...
A
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan ideologi negara.
B
Partisipasi aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
C
Pembangunan ekonomi nasional yang berdaya saing global.
D
Penegakan supremasi hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.
E
Menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara dari infiltrasi asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengancam kedaulatan wilayah karena kerusakan ekologis. Dampak jangka panjang yang paling fatal dari tindakan penebangan hutan secara liar adalah...
A
Menurunnya harga kayu di pasar internasional
B
Terjadinya bencana alam yang tidak terkendali yang merugikan rakyat
C
Meningkatnya devisa negara dari sektor non-migas
D
Berkurangnya lahan untuk pemukiman penduduk
E
Terbukanya lapangan kerja baru bagi penebang kayu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
Bela Negara tidak hanya mencakup ancaman militer, tetapi juga meliputi ancaman di sektor ekonomi. Dalam konteks ini, bagaimana strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi merupakan bagian dari upaya Bela Negara?
A
Membatasi aktivitas perdagangan internasional secara drastis.
B
Meningkatkan kemandirian pada sektor-sektor strategis seperti pangan dan energi.
C
Mengintensifkan impor produk-produk dari negara-negara maju.
D
Memberikan keringanan pajak yang besar bagi perusahaan-perusahaan asing.
E
Mengutamakan penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di dalam negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Dengan semakin maraknya ancaman siber, pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi sangat krusial. Apa manfaat utama dari literasi digital yang kuat bagi Bela Negara?
A
Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pemanfaatan internet secara umum.
B
Secara langsung mengurangi ancaman militer yang berasal dari luar negeri.
C
Mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan konten provokatif yang berpotensi mengancam stabilitas nasional.
D
Mengalihkan seluruh tanggung jawab keamanan siber kepada individu warga negara.
E
Mengurangi secara signifikan penggunaan teknologi informasi di kalangan warga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.