Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.
NO. 142
Link Soal
Dalam konteks ancaman lingkungan yang meluas seperti perubahan iklim terhadap keamanan nasional, tindakan apa yang mencerminkan peran warga negara sebagai bentuk Bela Negara?
A
Meminimalkan pemanfaatan teknologi secara keseluruhan.
B
Menggalakkan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbarui.
C
Menghindari pembicaraan atau diskusi terkait isu perubahan iklim.
D
Menggantungkan diri sepenuhnya pada solusi dari negara-negara maju.
E
Melimpahkan kesalahan atas perubahan iklim kepada bangsa lain.
NO. 143
Link Soal
Ancaman terhadap kedaulatan negara di era digital semakin kompleks, tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga meliputi penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, manipulasi informasi (hoaks), dan upaya delegitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, partisipasi bela negara bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk adaptif dan komprehensif, tidak hanya pada tataran individu tetapi juga institusional.
Manakah di antara tindakan berikut yang paling merefleksikan implementasi bela negara yang efektif dan relevan bagi seorang ASN dalam menghadapi ancaman non-militer di era digital?
A
Secara personal aktif melakukan penyaringan informasi dan mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan di media sosialnya.
B
Mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan sipil dalam menghadapi ancaman siber yang diselenggarakan oleh lembaga pertahanan negara.
C
Mengembangkan dan menerapkan kebijakan atau program di unit kerjanya yang bertujuan meningkatkan literasi digital publik serta membangun narasi kebangsaan yang positif dan kontra-radikal secara terstruktur.
D
Rutin melaporkan akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan hoaks dan radikalisme kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
E
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antarwarga di lingkungan tempat tinggal.
NO. 144
Link Soal
Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman siber, disinformasi, hingga krisis lingkungan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diredefinisikan dan diperluas. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di era modern ini?
A
Memprioritaskan pelatihan fisik dan kemiliteran bagi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi potensi agresi militer eksternal.
B
Memperketat regulasi internet dan sensor konten dari luar negeri guna melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh negatif global.
C
Menggalakkan literasi digital dan memupuk kemampuan berpikir kritis di masyarakat untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda yang merongrong persatuan bangsa.
D
Menuntut peningkatan alokasi anggaran pertahanan secara signifikan untuk membeli persenjataan modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara adidaya.
E
Mendorong setiap warga negara untuk mencapai kesuksesan finansial pribadi demi meningkatkan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
NO. 145
Link Soal
Dalam Hukum Perdata Internasional, sengketa atau hubungan hukum tidak hanya melibatkan individu (orang perorangan). Subjek hukum lain yang diakui memiliki hak dan kewajiban internasional adalah...
A
Partai Politik lokal
B
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
C
Organisasi Internasional
D
Lembaga Adat
E
Perusahaan perseorangan domestik
NO. 146
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.
NO. 147
Link Soal
Politik luar negeri Indonesia adalah 'Bebas Aktif'. Manakah tindakan berikut yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena dianggap tidak mendukung semangat perdamaian?
A
Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB
B
Menjadi mediator konflik antar negara tetangga
C
Memutus hubungan diplomatik secara sepihak tanpa alasan mendesak
D
Melakukan perdagangan alutsista dengan negara lain
E
Bekerja sama dengan negara adidaya dalam bidang ekonomi
NO. 148
Link Soal
Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa serangan militer, tetapi juga non-militer. Berikut ini yang merupakan contoh ancaman non-militer di bidang ekonomi adalah...
A
Pelanggaran wilayah perbatasan oleh kapal asing
B
Penyebaran ideologi radikal melalui media sosial
C
Membanjirnya produk impor yang mematikan UMKM lokal
D
Pemberontakan bersenjata di daerah konflik
E
Wabah penyakit menular yang meluas
NO. 149
Link Soal
Institusi vital negara seperti Bank Indonesia, Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap steril dari intervensi politik personal dari seorang presiden, meskipun secara struktural berada di bawah eksekutif. Prinsip ini adalah wujud nyata dari konstitusionalisme yang menekankan pada ....
A
Keterikatan antarlembaga negara
B
Kemandirian fungsi lembaga
C
Pola interaksi lembaga
D
Penguasaan satu lembaga atas lainnya
E
Penataan sistematis kelembagaan
NO. 150
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kesehatan menemukan adanya kampanye disinformasi masif yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah. Kampanye ini menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, menyajikan data palsu dan narasi provokatif. Sebagai ASN yang memahami esensi Bela Negara, tindakan yang paling tepat untuk menunjukkan implementasi nilai Bela Negara dalam menghadapi situasi tersebut adalah...
A
Segera melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut kepada penyedia platform media sosial dan berharap akun-akun tersebut segera diblokir.
B
Secara proaktif menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data ilmiah, berkolaborasi dengan humas kementerian, para ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi yang benar dan meningkatkan literasi digital publik.
C
Mengabaikan isu tersebut karena menilai bahwa penanganan disinformasi adalah ranah dan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.
D
Mendesak pimpinan kementerian untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penyebaran disinformasi dan menuntut penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.
E
Mengadakan diskusi internal terbatas dengan rekan kerja di kementerian untuk mengevaluasi dampak disinformasi tanpa mengambil langkah komunikasi publik eksternal secara langsung.