Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 152
Link Soal
Dengan meningkatnya ancaman penyebaran radikalisme melalui media sosial, bagaimana partisipasi terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi?
A
Mengabaikan konten-konten radikal yang muncul di platform media sosial.
B
Menyebarluaskan paham radikal dengan dalih kebebasan berekspresi.
C
Melaporkan materi radikal dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian serta nasionalisme.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada otoritas pemerintah.
E
Menghindari penggunaan media sosial secara keseluruhan.
NO. 153
Link Soal
Berikut ini adalah isi Trikora, kecuali…
A
Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
B
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
C
Bersiaplah untuk mobilisasi umum
D
Bubarkan PKI
E
Semua jawaban benar
NO. 154
Link Soal
Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memastikan seluruh warga negara memiliki kesadaran akan signifikansi Bela Negara?
A
Membatasi edukasi Bela Negara hanya untuk kelompok sosial tertentu.
B
Meningkatkan partisipasi publik dalam program pendidikan Bela Negara yang inklusif di semua kelompok usia.
C
Menghapus pendidikan Bela Negara dari kurikulum nasional.
D
Mendelegasikan tanggung jawab Bela Negara sepenuhnya kepada TNI dan Polri.
E
Memfokuskan pendidikan Bela Negara secara eksklusif pada pegawai negeri sipil.
NO. 155
Link Soal
Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa heroik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam palagan ini, pasukan TKR dan rakyat berjuang mengusir pihak...
A
Tentara Sekutu (Inggris)
B
Tentara Kekaisaran Jepang
C
Pasukan NICA Belanda
D
Pasukan Gurkha bayaran
E
Tentara Amerika Serikat
NO. 156
Link Soal
Sebagai bagian dari upaya Bela Negara, bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman siber di era digital dapat terwujud?
A
Mengabaikan sepenuhnya keamanan data pribadi karena dianggap urusan individu.
B
Proaktif melaporkan insiden serangan siber dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
C
Menggunakan teknologi informasi tanpa mempertimbangkan potensi risiko keamanan yang ada.
D
Sepenuhnya bergantung pada aparat militer untuk perlindungan seluruh data dan informasi.
E
Menghapus semua akun media sosial sebagai bentuk penghindaran risiko.
NO. 157
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 158
Link Soal
Salah satu situs bersejarah yang masuk dalam daftar finalis 'New Seven Wonders of the World' dan terletak di wilayah Spanyol adalah...
A
Machu Picchu
B
Stonehenge
C
Alhambra
D
Acropolis
E
Timbuktu
NO. 159
Link Soal
Ancaman nirmiliter di era globalisasi bisa lebih berbahaya daripada ancaman militer. Salah satu bentuk ancaman berdimensi ideologi yang memanfaatkan kebebasan informasi untuk memecah belah bangsa adalah...
A
Serangan siber terhadap data pusat perbankan nasional
B
Masuknya produk asing yang mematikan UMKM lokal
C
Penyebaran berita hoaks dan paham radikalisme melalui media sosial
D
Pelanggaran wilayah perbatasan oleh kapal nelayan asing
E
Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda
NO. 160
Link Soal
Dalam menghadapi kompleksitas ancaman kontemporer seperti perang hibrida, serangan siber, dan penyebaran disinformasi yang masif, esensi Bela Negara tidak lagi terbatas pada aspek fisik militer. Menurut UUD NRI Tahun 1945, bagaimana seharusnya pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia merumuskan strategi Bela Negara yang paling komprehensif dan adaptif di era digital ini?
A
Memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan memperbesar jumlah personel militer untuk menjaga kedaulatan teritorial.
B
Menggalakkan program wajib militer bagi seluruh warga negara produktif sebagai bentuk persiapan fisik dan mental pertahanan negara.
C
Mengembangkan literasi digital dan kesadaran siber di kalangan masyarakat, sambil memperkuat kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi) dalam membangun ketahanan siber nasional dan narasi kebangsaan.
D
Memperketat pengawasan terhadap konten media sosial dan informasi yang berpotensi memecah belah bangsa melalui regulasi ketat.
E
Menekankan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara intensif di semua jenjang pendidikan untuk memperkuat ideologi bangsa dari ancaman asing.