Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Ancaman non-tradisional atau nirmiliter menjadi tantangan serius bagi pertahanan negara saat ini. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam upaya bela negara menghadapi ancaman nirmiliter?
A
Penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa
B
Operasi militer perang untuk menjaga perbatasan
C
Pemberantasan peredaran narkoba oleh aparat kepolisian
D
Penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi
E
Diplomasi budaya untuk meredam klaim budaya asing
NO. 152
Link Soal
Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam berbagai perilaku berikut:
1. Memberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing individu.
2. Menyumbangkan bantuan kepada korban bencana alam.
3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama.
4. Memberikan dukungan finansial kepada tim sepak bola yang berlaga di luar negeri.
5. Berlaku adil kepada semua orang.
Perwujudan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sosial dan kebangsaan adalah perilaku nomor ....
A
1 dan 3
B
2 dan 4
C
3 dan 5
D
1 dan 4
E
2 dan 5
NO. 153
Link Soal
Ancaman siber merupakan tantangan signifikan bagi pertahanan negara modern. Langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapinya?
A
Mengurangi investasi pada bidang teknologi informasi, menganggapnya tidak prioritas.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber dan memanfaatkan keahlian tenaga lokal.
C
Sepenuhnya mengandalkan teknologi siber dari negara lain tanpa upaya pengembangan internal.
D
Menerapkan pembatasan akses internet secara nasional demi alasan keamanan.
E
Menyerahkan tanggung jawab keamanan siber kepada lembaga atau organisasi internasional.
NO. 154
Link Soal
Upaya bela negara, termasuk menanggulangi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), bertujuan membentuk kekuatan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Esensinya, keamanan suatu negara berakar pada kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh ....
A
Kewenangan untuk mempertahankan negara
B
Kesempatan untuk bergabung dengan militer
C
Kepastian akan kebebasan individu
D
Garansi perlindungan keamanan
E
Kepastian taraf hidup yang baik
NO. 155
Link Soal
Sub-materi: Integritas Data Nasional dan Ancaman Siber dalam Konteks Bela Negara.
Anda adalah seorang analis data senior di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru-baru ini, Anda menemukan adanya upaya sistematis dari sebuah entitas asing yang tidak teridentifikasi untuk menyusup ke sistem database kependudukan nasional melalui serangkaian serangan siber canggih. Data yang ditargetkan sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan untuk destabilisasi sosial-politik jika jatuh ke tangan yang salah. Bersamaan dengan itu, atasan Anda, yang dikenal memiliki hubungan kurang baik dengan departemen keamanan siber, menginstruksikan Anda untuk tidak melaporkan insiden ini ke tim keamanan siber nasional (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN) dan sebaliknya, mencoba menanganinya secara internal dengan alasan menjaga reputasi kementerian serta 'efisiensi' proses. Anda juga menduga atasan Anda mungkin memiliki motif tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan negara.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan mana yang paling mencerminkan prinsip Bela Negara, khususnya dalam aspek kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara?
A
Melaporkan insiden upaya penyusupan siber dan dugaan tindakan atasan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau lembaga keamanan nasional yang berwenang, meskipun berisiko menghadapi konsekuensi dari atasan atau internal kementerian.
B
Berdiskusi secara langsung dengan atasan mengenai risiko keamanan data nasional yang tinggi dan mendesak untuk melibatkan tim keamanan siber nasional, seraya mencari solusi internal yang cepat.
C
Melakukan upaya maksimal untuk menangkis serangan siber tersebut secara mandiri dengan kemampuan yang ada, serta melaporkan hasilnya setelah situasi terkendali kepada atasan.
D
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan dilema etika yang terjadi, demi menghindari keterlibatan lebih jauh.
E
Mencari dukungan dari serikat pekerja ASN atau Ombudsman untuk memediasi konflik dengan atasan dan melindungi diri dari potensi sanksi personal.
NO. 156
Link Soal
Di era digital, penyebaran hoaks dan propaganda yang berisi narasi provokatif seringkali mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat memicu konflik sosial. Sebagai warga negara yang memahami pentingnya bela negara, strategi paling efektif untuk menghadapi ancaman non-militer semacam ini adalah...
A
Mengembangkan aplikasi khusus untuk memblokir semua situs penyebar hoaks secara paksa.
B
Meningkatkan literasi digital masyarakat dan kemampuan berpikir kritis dalam memverifikasi informasi.
C
Membentuk pasukan siber untuk menyerang balik penyebar hoaks dengan narasi tandingan.
D
Melakukan sensor ketat terhadap semua konten yang berpotensi memicu perdebatan di media sosial.
E
Mengabaikan hoaks agar tidak memperbesar isu yang beredar di masyarakat.
NO. 157
Link Soal
Pertempuran Ambarawa pada Desember 1945 menjadi bukti kehebatan taktik perang gerilya TNI. Strategi pengepungan rangkap yang diterapkan oleh Kolonel Soedirman dikenal dengan sebutan...
A
Supit Urang
B
Gerilya Semesta
C
Benteng Stelsel
D
Pagar Betis
E
Bumi Hangus
NO. 158
Link Soal
Upaya Indonesia dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan pada prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial adalah pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 159
Link Soal
Dalam rangka memastikan pemahaman publik mengenai ancaman non-militer seperti perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, langkah proaktif apa yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Memangkas alokasi dana untuk program-program pendidikan lingkungan.
B
Membatasi akses informasi bagi masyarakat terkait isu perubahan iklim.
C
Menggalakkan kampanye edukasi komprehensif mengenai perubahan iklim dan relevansinya terhadap ketahanan nasional.
D
Melimpahkan sepenuhnya penanganan masalah perubahan iklim kepada lembaga-lembaga internasional.
E
Mengabaikan isu perubahan iklim dengan dalih prioritas pada ancaman militer.
NO. 160
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.