Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi
NO. 152
Link Soal
Pendidikan Bela Negara (PBN) di sekolah-sekolah merupakan inisiatif strategis untuk memupuk kesadaran nasional di kalangan generasi muda. Apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari penerapan PBN ini?
A
Menghasilkan generasi yang lebih skeptis dan kritis terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
B
Meningkatkan minat generasi muda untuk terlibat dalam dunia politik praktis.
C
Menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara.
D
Mengurangi partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat.
E
Mendorong siswa untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri setelah lulus.
NO. 153
Link Soal
Ancaman kesehatan berskala global, seperti pandemi, telah menegaskan betapa krusialnya ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari Bela Negara. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional?
A
Secara penuh mengandalkan impor obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri.
B
Meningkatkan kapasitas riset kesehatan di dalam negeri serta kemandirian produksi alat kesehatan dan obat-obatan.
C
Melakukan pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab penanganan kesehatan kepada organisasi internasional.
E
Meningkatkan ketergantungan pada bantuan kesehatan yang diberikan oleh negara lain.
NO. 154
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 155
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga berupa penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, yang berpotensi memecah belah bangsa dan melemahkan ketahanan nasional. Sebagai seorang warga negara yang sadar akan pentingnya Bela Negara, tindakan yang paling relevan dan efektif dalam konteks ancaman non-militer tersebut adalah...
A
Melaporkan setiap akun atau konten penyebar hoaks kepada platform media sosial dan aparat penegak hukum secara aktif.
B
Bersikap netral dan menunggu arahan dari pemerintah, karena penanganan hoaks adalah domain aparat keamanan siber.
C
Aktif melakukan literasi digital pribadi, mengedukasi lingkungan terdekat tentang verifikasi informasi, serta turut menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang konstruktif.
D
Mengorganisir kelompok untuk menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat dan bahkan melakukan peretasan akun mereka.
E
Membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada aktivitas luring untuk menghindari paparan informasi negatif.
NO. 156
Link Soal
Mengingat keberagaman Indonesia, penting bagi warga negara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dari opsi berikut, manakah yang paling mencerminkan aktualisasi Sila Ketiga Pancasila, 'Persatuan Indonesia'?
A
Membantu tetangga dalam persiapan upacara adat budayanya.
B
Menghargai dan menerima keputusan yang dibuat secara bersama meskipun ada perbedaan pendapat.
C
Menunjukkan rasa empati dan kepedulian kepada tetangga yang tertimpa bencana.
D
Memiliki rasa bangga dan menggunakan Bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari.
E
Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan antarumat beragama.
NO. 157
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 158
Link Soal
Dalam konteks ancaman kedaulatan negara yang semakin kompleks di era digital, di mana serangan siber, penyebaran hoaks, dan kampanye disinformasi menjadi tantangan nyata, implementasi nilai-nilai Bela Negara oleh warga negara dituntut untuk beradaptasi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi partisipasi Bela Negara yang adaptif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut?
A
Prioritas utama adalah pembangunan kekuatan siber militer yang masif dan pengerahan pakar IT nasional untuk mempertahankan infrastruktur digital negara.
B
Memperketat regulasi internet dan menerapkan sensor ketat terhadap semua konten online untuk mencegah potensi ancaman disinformasi.
C
Mengembangkan kesadaran kritis dan literasi digital yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mampu memverifikasi informasi, menolak hoaks, serta aktif melaporkan konten berbahaya sesuai prosedur hukum.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pelatihan dasar militer siber guna membentuk cadangan siber nasional yang siap tempur.
E
Menggalakkan semangat nasionalisme melalui media sosial secara masif untuk menangkis propaganda asing dan meningkatkan loyalitas terhadap pemerintah.
NO. 159
Link Soal
Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran pahit bagi NKRI, di mana Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia berdasarkan argumen 'effective occupation' karena pengelolaan yang lebih intensif oleh Malaysia. Sebagai upaya bela negara untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tindakan yang paling relevan untuk mempertahankan wilayah perbatasan adalah ...
A
Meningkatkan intensitas patroli dan operasi militer di area perbatasan.
B
Mengajukan permohonan bantuan kepada negara lain untuk mengamankan wilayah perbatasan.
C
Menambah alokasi dana militer untuk modernisasi persenjataan di perbatasan.
D
Menegaskan kehadiran dan pengelolaan aktif oleh negara di wilayah perbatasan.
E
Menimbulkan rasa gentar bagi negara tetangga melalui pengelolaan wilayah laut perbatasan.
NO. 160
Link Soal
Dalam konteks globalisasi yang semakin intens, tantangan terhadap kedaulatan ekonomi semakin meningkat. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari implementasi Bela Negara?
A
Mengurangi kapasitas produksi domestik dan lebih memilih untuk mengandalkan barang impor.
B
Meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global.
C
Menghilangkan berbagai regulasi guna menarik investasi asing dalam skala besar.
D
Melimpahkan pengelolaan keseluruhan perekonomian nasional kepada entitas asing.
E
Meminimalkan inovasi pada sektor-sektor yang dianggap strategis.