Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.
NO. 162
Link Soal
Mengingat ketahanan pangan adalah bagian integral dari Bela Negara, apa strategi utama pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan nasional?
A
Mengurangi volume produksi pertanian di dalam negeri.
B
Meningkatkan tingkat ketergantungan pada impor bahan pangan.
C
Mendorong inovasi di sektor pertanian dan memperkuat produksi pangan lokal.
D
Menyerahkan pengelolaan sektor pangan sepenuhnya kepada pihak asing.
E
Memfokuskan investasi hanya pada produk pangan yang diekspor.
NO. 163
Link Soal
Anda adalah seorang analis data di Kementerian X yang bertanggung jawab mengawasi integritas data pada platform layanan publik digital. Dalam beberapa minggu terakhir, Anda mendapati pola anomali pada akses dan distribusi data pribadi pengguna yang mencurigakan, terindikasi dilakukan oleh oknum internal yang memiliki akses administratif. Data tersebut tampaknya digunakan untuk kampanye disinformasi yang merugikan stabilitas nasional melalui akun-akun anonim di media sosial. Anda memiliki bukti awal namun belum final. Rekan kerja senior Anda menyarankan untuk tidak terlalu reaktif agar tidak mengganggu 'iklim kerja kondusif' menjelang evaluasi kinerja tahunan, sementara atasan langsung Anda sedang cuti panjang.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat dan berintegritas dalam situasi ini adalah...
A
Melaporkan segera temuan awal tersebut melalui saluran pelaporan internal yang berlaku (whistleblower system), meskipun atasan langsung sedang cuti, disertai permintaan untuk investigasi lebih lanjut.
B
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam dan komprehensif sebelum melaporkan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
C
Berkonsultasi secara informal dengan rekan senior yang Anda percaya untuk mencari solusi bersama, tanpa melibatkan saluran formal terlebih dahulu.
D
Mengabaikan temuan tersebut untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas dan iklim kerja, sambil menunggu atasan langsung kembali dari cuti.
E
Mencoba mengonfrontasi oknum yang dicurigai secara langsung untuk meminta klarifikasi, dengan harapan masalah dapat diselesaikan secara internal tanpa laporan formal.
NO. 164
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertahanan negara, berkeinginan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Namun, ia ingin memastikan bahwa partisipasinya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mencerminkan esensi sejati dari bela negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks non-militer. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling fundamental dan komprehensif bagi warga negara dalam situasi damai, yang juga memperkuat ketahanan nasional secara holistik?
A
Aktif mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan pemerintah bagi warga sipil guna mempersiapkan diri dalam kondisi darurat militer.
B
Mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bentuk kepedulian.
C
Mengembangkan potensi diri secara optimal di bidang profesi masing-masing, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum.
D
Mengorganisir demonstrasi damai untuk menuntut pemerintah lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dari ancaman luar.
E
Menyebarkan informasi positif tentang Indonesia di media sosial untuk melawan narasi negatif dari pihak asing dan menjaga citra baik negara.
NO. 165
Link Soal
Di tengah tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi, strategi apa yang paling efektif bagi kaum muda untuk memajukan kekuatan ekonomi nasional?
A
Menurunkan tingkat konsumsi produk-produk dalam negeri.
B
Meningkatkan volume impor barang dari mancanegara.
C
Mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif di ranah lokal.
D
Bergantung pada bantuan finansial dari negara lain.
E
Menjauhi keterlibatan dalam aktivitas perekonomian.
NO. 166
Link Soal
UUD 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara secara spesifik melalui pasal-pasalnya. Hal ini tertuang dalam...
A
Pasal 29
B
Pasal 31
C
Pasal 30
D
Pasal 27
E
Pasal 33
NO. 167
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 168
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 169
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 34, penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang memadai bagi seluruh warga negara menjadi kewajiban dari...
A
Organisasi swasta
B
Pemerintah daerah saja
C
Negara
D
Lembaga kesehatan internasional
E
Pihak asuransi kesehatan
NO. 170
Link Soal
Ketahanan energi memegang peranan vital dalam Bela Negara. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia?
A
Meningkatkan ketergantungan pada pasokan energi fosil dari impor.
B
Mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi kebergantungan pada energi impor.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di dalam negeri.
D
Hanya mengandalkan bantuan energi dari negara lain tanpa upaya mandiri.
E
Menyerahkan pengelolaan seluruh sektor energi kepada perusahaan-perusahaan asing.