PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 161
Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya potensi ancaman non-militer seperti disinformasi, ideologi radikal, dan polarisasi sosial melalui media digital, manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling efektif dan komprehensif bagi seorang warga negara Indonesia?
A
Aktif mengkampanyekan penggunaan produk lokal untuk memperkuat ekonomi nasional dan ketahanan pangan.
B
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan jika suatu saat negara membutuhkan.
C
Mampu menyaring informasi dengan kritis, melaporkan konten provokatif sesuai prosedur, serta aktif menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara positif di ruang digital.
D
Menjaga etika dan norma kesopanan saat berinteraksi di dunia maya agar tidak menimbulkan perpecahan antarmasyarakat.
E
Menghadiri upacara peringatan hari besar nasional dan mengibarkan bendera merah putih di rumah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 162
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 163
Dalam menghadapi krisis energi global, langkah strategis apa yang harus diambil untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sebagai bagian dari upaya Bela Negara?
A
Meningkatkan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
B
Mengesampingkan sumber energi terbarukan karena pertimbangan biaya awal yang tinggi.
C
Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan kemandirian dalam produksi energi.
D
Mengurangi alokasi investasi di seluruh sektor energi.
E
Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sektor energi kepada negara lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 164
Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan di segala aspek kehidupan. Fokus utama strategi pembangunan tersebut adalah untuk...
A
Memaksimalkan belanja negara
B
Meningkatkan cadangan devisa
C
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat
D
Membangun infrastruktur fisik semata
E
Meningkatkan daya saing industri militer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 165
Seorang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima tekanan kuat dari seorang pengusaha berpengaruh dan oknum pejabat daerah untuk mempercepat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek pembangunan resort mewah di kawasan konservasi. Dalihnya adalah proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, serta menarik investasi. Namun, hasil kajian awal yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi besar merusak ekosistem vital dan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Dalam konteks nilai Bela Negara, khususnya prinsip sadar berbangsa dan bernegara serta kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, dilema etika yang dihadapi ASN ini paling tepat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara...
A
Kepatuhan terhadap atasan versus kepatuhan terhadap prosedur hukum, yang akan berdampak pada citra instansi di mata publik.
B
Kepentingan ekonomi jangka pendek versus keberlanjutan lingkungan dan hak-hak generasi mendatang, yang merefleksikan pengamalan sila kelima Pancasila.
C
Loyalitas kepada negara dalam bentuk mendukung investasi versus loyalitas kepada masyarakat adat yang akan terdampak, yang merupakan manifestasi Bhinneka Tunggal Ika.
D
Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan versus risiko pribadi yang timbul dari penolakan terhadap tekanan oknum, menguji integritas ASN.
E
Tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik versus godaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengancam fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 166
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 167
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan. Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 168
Eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengancam kedaulatan wilayah karena kerusakan ekologis. Dampak jangka panjang yang paling fatal dari tindakan penebangan hutan secara liar adalah...
A
Menurunnya harga kayu di pasar internasional
B
Terjadinya bencana alam yang tidak terkendali yang merugikan rakyat
C
Meningkatnya devisa negara dari sektor non-migas
D
Berkurangnya lahan untuk pemukiman penduduk
E
Terbukanya lapangan kerja baru bagi penebang kayu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 169
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 170
Kemampuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta adanya kesediaan untuk berkorban demi tanah air merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila...
A
Sila ke-1
B
Sila ke-2
C
Sila ke-3
D
Sila ke-4
E
Sila ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.