Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 162
Link Soal
Dengan laju perkembangan teknologi yang pesat, bagaimana peran industri teknologi domestik dalam memperkokoh konsep Bela Negara?
A
Lebih mengandalkan impor teknologi dari negara-negara lain.
B
Mengabaikan pengembangan teknologi dalam negeri dengan alasan biaya tinggi.
C
Meningkatkan inovasi teknologi lokal guna memenuhi eskalasi kebutuhan pertahanan nasional.
D
Menyerahkan sepenuhnya proses pengembangan teknologi kepada entitas asing.
E
Memangkas investasi pada sektor teknologi untuk mengalihkan fokus ke sektor-sektor lain.
NO. 163
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi perang informasi melalui penyebaran hoaks, propaganda disinformasi, dan upaya peretasan data yang berpotensi memecah belah bangsa. Berdasarkan nilai-nilai Bela Negara, kontribusi paling esensial dan strategis yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga kedaulatan informasi dan persatuan nasional dalam konteks ancaman non-konvensional ini adalah...
A
Secara aktif melaporkan setiap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kepada platform digital dan aparat penegak hukum.
B
Mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan siber pribadi yang canggih untuk melindungi data pribadi dan keluarga dari potensi peretasan.
C
Meningkatkan literasi digital diri, melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang diterima, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
D
Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada pendidikan literasi digital dan keamanan siber untuk masyarakat luas.
E
Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus yang bertugas memblokir situs-situs penyebar hoaks dan disinformasi secara masif.
NO. 164
Link Soal
Pemberontakan DI/TII yang terjadi di Jawa Barat merupakan salah satu ancaman terhadap stabilitas kedaulatan negara pasca kemerdekaan. Pemberontakan ini dipimpin oleh...
A
Amir Syarifuddin
B
Kartosuwiryo
C
Muso
D
Semaun
E
Dharsono
NO. 165
Link Soal
Sub-materi: Integritas Data Nasional dan Ancaman Siber dalam Konteks Bela Negara.
Anda adalah seorang analis data senior di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru-baru ini, Anda menemukan adanya upaya sistematis dari sebuah entitas asing yang tidak teridentifikasi untuk menyusup ke sistem database kependudukan nasional melalui serangkaian serangan siber canggih. Data yang ditargetkan sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan untuk destabilisasi sosial-politik jika jatuh ke tangan yang salah. Bersamaan dengan itu, atasan Anda, yang dikenal memiliki hubungan kurang baik dengan departemen keamanan siber, menginstruksikan Anda untuk tidak melaporkan insiden ini ke tim keamanan siber nasional (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN) dan sebaliknya, mencoba menanganinya secara internal dengan alasan menjaga reputasi kementerian serta 'efisiensi' proses. Anda juga menduga atasan Anda mungkin memiliki motif tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan negara.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan mana yang paling mencerminkan prinsip Bela Negara, khususnya dalam aspek kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara?
A
Melaporkan insiden upaya penyusupan siber dan dugaan tindakan atasan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau lembaga keamanan nasional yang berwenang, meskipun berisiko menghadapi konsekuensi dari atasan atau internal kementerian.
B
Berdiskusi secara langsung dengan atasan mengenai risiko keamanan data nasional yang tinggi dan mendesak untuk melibatkan tim keamanan siber nasional, seraya mencari solusi internal yang cepat.
C
Melakukan upaya maksimal untuk menangkis serangan siber tersebut secara mandiri dengan kemampuan yang ada, serta melaporkan hasilnya setelah situasi terkendali kepada atasan.
D
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan dilema etika yang terjadi, demi menghindari keterlibatan lebih jauh.
E
Mencari dukungan dari serikat pekerja ASN atau Ombudsman untuk memediasi konflik dengan atasan dan melindungi diri dari potensi sanksi personal.
NO. 166
Link Soal
Dalam konteks ancaman kedaulatan negara yang semakin kompleks di era digital, di mana serangan siber, penyebaran hoaks, dan kampanye disinformasi menjadi tantangan nyata, implementasi nilai-nilai Bela Negara oleh warga negara dituntut untuk beradaptasi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi partisipasi Bela Negara yang adaptif dan komprehensif dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut?
A
Prioritas utama adalah pembangunan kekuatan siber militer yang masif dan pengerahan pakar IT nasional untuk mempertahankan infrastruktur digital negara.
B
Memperketat regulasi internet dan menerapkan sensor ketat terhadap semua konten online untuk mencegah potensi ancaman disinformasi.
C
Mengembangkan kesadaran kritis dan literasi digital yang tinggi di kalangan masyarakat untuk mampu memverifikasi informasi, menolak hoaks, serta aktif melaporkan konten berbahaya sesuai prosedur hukum.
D
Mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti pelatihan dasar militer siber guna membentuk cadangan siber nasional yang siap tempur.
E
Menggalakkan semangat nasionalisme melalui media sosial secara masif untuk menangkis propaganda asing dan meningkatkan loyalitas terhadap pemerintah.
NO. 167
Link Soal
Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK mencerminkan wujud cinta pada tanah air dan bangsa?
A
Selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum resmi.
B
Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dibanding produk asing.
C
Aktif memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan asing.
D
Berupaya mengurangi impor barang konsumtif agar devisa negara tetap stabil.
E
Menutup diri dari hubungan internasional dengan negara manapun dan melakukan proteksi mutlak.
NO. 168
Link Soal
Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan di segala aspek kehidupan. Fokus utama strategi pembangunan tersebut adalah untuk...
A
Memaksimalkan belanja negara
B
Meningkatkan cadangan devisa
C
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat
D
Membangun infrastruktur fisik semata
E
Meningkatkan daya saing industri militer
NO. 169
Link Soal
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.
NO. 170
Link Soal
Bu Ratna menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Harapan Jaya. Dalam beberapa bulan terakhir, kantornya mengalami lonjakan signifikan permohonan dokumen kependudukan, didorong oleh program pemerintah pusat untuk pemerataan akses identitas. Di tengah tekanan kerja yang tinggi, Bu Ratna mendapati laporan tentang adanya praktik percaloan yang menawarkan 'jalur cepat' dengan imbalan, serta beberapa pegawainya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan potensi pelanggaran prosedur demi efisiensi semata. Bu Ratna juga menerima serangkaian kritik anonim yang menyudutkan integritas pelayanan di Disdukcapil. Sebagai seorang ASN yang mengamalkan nilai-nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat diambil oleh Bu Ratna adalah...
A
Segera menerbitkan surat edaran internal yang berisi ancaman sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar prosedur atau terlibat percaloan, tanpa membuka ruang dialog.
B
Memprioritaskan penyelesaian tumpukan permohonan dengan memberikan instruksi untuk memangkas beberapa tahapan prosedur yang dianggap tidak krusial, demi percepatan pelayanan publik.
C
Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak calo dan secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang prosedur resmi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pembinaan moral kepada pegawai terkait pentingnya integritas dan profesionalisme.
D
Mengabaikan kritik anonim dan fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengajuan anggaran lembur serta tunjangan khusus, agar kinerja meningkat.
E
Mengusulkan agar sistem pelayanan diubah menjadi sepenuhnya daring untuk meminimalkan interaksi langsung dan potensi percaloan, tanpa menindak praktik yang sudah terjadi.