Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi
NO. 172
Link Soal
Di era digitalisasi dan globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer semata, namun juga mencakup serangan siber, disinformasi masif, hingga peretasan data pribadi warga negara. Jika seorang warga negara menemukan kelompok-kelompok siber terorganisir yang secara sistematis menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian untuk memecah belah persatuan bangsa, apa bentuk kontribusi Bela Negara yang paling relevan dan efektif yang dapat ia lakukan sebagai individu?
A
Melakukan perlawanan siber mandiri dengan meretas balik kelompok tersebut untuk menghentikan aksinya.
B
Melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang, serta aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks.
C
Menyebarkan informasi tandingan secara masif di media sosial untuk melawan narasi yang memecah belah.
D
Mengorganisir demonstrasi fisik menuntut pemerintah menindak tegas penyebar hoaks.
E
Cukup membatasi diri dari penyebaran hoaks dan tidak terlibat dalam diskusi daring yang berpotensi memecah belah.
NO. 173
Link Soal
Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan di segala aspek kehidupan. Fokus utama strategi pembangunan tersebut adalah untuk...
A
Memaksimalkan belanja negara
B
Meningkatkan cadangan devisa
C
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat
D
Membangun infrastruktur fisik semata
E
Meningkatkan daya saing industri militer
NO. 174
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 175
Link Soal
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan
NO. 176
Link Soal
Mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada stabilitas nasional, bagaimana integrasi kebijakan lingkungan yang efektif dalam kerangka Bela Negara?
A
Mengesampingkan persoalan perubahan iklim karena ancaman militer dianggap lebih mendesak.
B
Mendorong peningkatan kesadaran akan isu lingkungan hanya di lingkungan angkatan bersenjata.
C
Merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
D
Sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan negara-negara maju untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
E
Hanya berfokus pada pertahanan fisik tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
NO. 177
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 178
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 179
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 180
Link Soal
Mengingat semakin vitalnya peran teknologi dalam pertahanan suatu negara, langkah strategis apa yang sebaiknya diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri dalam rangka Bela Negara?
A
Mengurangi alokasi anggaran untuk pengembangan riset dan teknologi pertahanan.
B
Lebih mengandalkan aliansi militer internasional untuk akses teknologi mutakhir.
C
Membangun dan mengembangkan industri pertahanan domestik yang mandiri serta inovatif.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap ekspor teknologi pertahanan yang dimiliki.
E
Meningkatkan volume pembelian teknologi dari negara-negara adidaya.