Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, bagaimana pemerintah seharusnya bertindak untuk meminimalisir ancaman siber terhadap kedaulatan negara?
A
Sepenuhnya mengandalkan negara lain untuk mengatasi serangan siber.
B
Memperkuat kemampuan pertahanan siber nasional dan menyelenggarakan edukasi keamanan digital bagi publik.
C
Mengabaikan ancaman siber karena dianggap tidak memiliki kaitan dengan keamanan fisik.
D
Melakukan pembatasan total terhadap akses internet di seluruh wilayah negara.
E
Menyerahkan pengelolaan infrastruktur siber negara kepada entitas bisnis asing.
NO. 172
Link Soal
Pemerintah sedang merumuskan kebijakan terkait investasi asing di sektor pertambangan strategis. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa investasi besar-besaran dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan lingkungan, serta tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada argumen bahwa investasi tersebut vital untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Debat publik berlangsung sengit, melibatkan berbagai pakar, politisi, dan masyarakat sipil.
Dalam konteks Bela Negara, bagaimana seharusnya pendekatan pemerintah dan ASN dalam menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan prinsip kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan apa esensi Bela Negara yang harus dipegang teguh dalam pengambilan keputusan krusial ini?
A
Memaksimalkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama ketahanan nasional, sambil mengabaikan kekhawatiran kecil tentang lingkungan.
B
Mengutamakan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, bahkan jika itu berarti menghambat investasi asing, karena menjaga keberlanjutan alam adalah bentuk Bela Negara yang fundamental bagi masa depan bangsa.
C
Mengkaji secara mendalam dampak positif dan negatif dari investasi tersebut, melibatkan partisipasi publik yang transparan, serta memastikan kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan pembagian manfaat yang adil bagi rakyat, sebagai manifestasi Bela Negara yang seutuhnya.
D
Menunda semua investasi asing hingga seluruh kekhawatiran publik teratasi sepenuhnya, agar tidak ada potensi konflik dan penolakan dari masyarakat, demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
E
Membuat keputusan berdasarkan kajian teknokratis dan rekomendasi ahli ekonomi, tanpa terlalu terpengaruh oleh opini publik yang bias, demi efisiensi dan kecepatan pembangunan yang krusial bagi kemajuan bangsa.
NO. 173
Link Soal
Mengingat ancaman siber kini menjadi perhatian serius bagi pertahanan negara, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengikutsertakan warga dalam upaya Bela Negara menghadapi ancaman ini?
A
Mengeluarkan regulasi yang melarang penggunaan internet secara umum.
B
Menyelenggarakan program pelatihan keamanan siber untuk seluruh lapisan masyarakat.
C
Menghentikan pemanfaatan semua jenis teknologi yang berasal dari luar negeri.
D
Menempatkan seluruh sistem informasi nasional di bawah kendali penuh militer.
E
Melakukan pengaturan dan pembatasan ketat terhadap penggunaan media sosial.
NO. 174
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertahanan negara, berkeinginan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Namun, ia ingin memastikan bahwa partisipasinya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mencerminkan esensi sejati dari bela negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks non-militer. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling fundamental dan komprehensif bagi warga negara dalam situasi damai, yang juga memperkuat ketahanan nasional secara holistik?
A
Aktif mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan pemerintah bagi warga sipil guna mempersiapkan diri dalam kondisi darurat militer.
B
Mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bentuk kepedulian.
C
Mengembangkan potensi diri secara optimal di bidang profesi masing-masing, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum.
D
Mengorganisir demonstrasi damai untuk menuntut pemerintah lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dari ancaman luar.
E
Menyebarkan informasi positif tentang Indonesia di media sosial untuk melawan narasi negatif dari pihak asing dan menjaga citra baik negara.
NO. 175
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 176
Link Soal
Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu elemen krusial dalam konsep Bela Negara. Dalam konteks pertahanan nasional, bagaimana upaya melestarikan lingkungan memberikan kontribusi signifikan?
A
Membatasi jumlah populasi guna mengatasi krisis ekologi yang mungkin timbul.
B
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan militer.
C
Memelihara kelestarian sumber daya alam sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan keamanan negara.
D
Mengabaikan isu-isu lingkungan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.
E
Mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada entitas asing.
NO. 177
Link Soal
Upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan wujud bela negara non-fisik. Instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan adalah...
A
UU No. 32 Tahun 2009
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 41 Tahun 1999
D
UU No. 23 Tahun 1997
E
UU No. 26 Tahun 2007
NO. 178
Link Soal
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UUD 1945, pihak yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara adalah...
A
Seluruh anggota TNI saja
B
Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia
C
Gabungan kekuatan TNI dan POLRI
D
Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Menteri Pertahanan dan jajarannya
NO. 179
Link Soal
Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer, melainkan juga mencakup ancaman non-tradisional seperti perang siber, penyebaran hoaks, radikalisme transnasional, dan disinformasi. Berdasarkan amanat konstitusi dan semangat bela negara, manakah bentuk partisipasi warga negara yang paling strategis dan efektif untuk menghadapi ancaman non-tradisional tersebut di era digital?
A
Mengikuti program wajib militer secara sukarela dan siap sedia mengangkat senjata jika dibutuhkan negara.
B
Meningkatkan literasi digital, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi daring, dan berperan aktif melawan disinformasi.
C
Mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dan memperkuat kapasitas intelijen siber negara.
D
Membentuk komunitas siber untuk melakukan pemantauan dan melaporkan setiap aktivitas daring yang mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menjaga solidaritas sosial melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan bakti sosial untuk memperkuat ketahanan nasional dari dalam.
NO. 180
Link Soal
Bu Ratna menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Harapan Jaya. Dalam beberapa bulan terakhir, kantornya mengalami lonjakan signifikan permohonan dokumen kependudukan, didorong oleh program pemerintah pusat untuk pemerataan akses identitas. Di tengah tekanan kerja yang tinggi, Bu Ratna mendapati laporan tentang adanya praktik percaloan yang menawarkan 'jalur cepat' dengan imbalan, serta beberapa pegawainya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan potensi pelanggaran prosedur demi efisiensi semata. Bu Ratna juga menerima serangkaian kritik anonim yang menyudutkan integritas pelayanan di Disdukcapil. Sebagai seorang ASN yang mengamalkan nilai-nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat diambil oleh Bu Ratna adalah...
A
Segera menerbitkan surat edaran internal yang berisi ancaman sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar prosedur atau terlibat percaloan, tanpa membuka ruang dialog.
B
Memprioritaskan penyelesaian tumpukan permohonan dengan memberikan instruksi untuk memangkas beberapa tahapan prosedur yang dianggap tidak krusial, demi percepatan pelayanan publik.
C
Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak calo dan secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang prosedur resmi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pembinaan moral kepada pegawai terkait pentingnya integritas dan profesionalisme.
D
Mengabaikan kritik anonim dan fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengajuan anggaran lembur serta tunjangan khusus, agar kinerja meningkat.
E
Mengusulkan agar sistem pelayanan diubah menjadi sepenuhnya daring untuk meminimalkan interaksi langsung dan potensi percaloan, tanpa menindak praktik yang sudah terjadi.