Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 172
Link Soal
Mengingat maraknya ancaman hoaks di tengah kemajuan teknologi informasi, bagaimana peran serta masyarakat dalam menangkalnya sebagai bagian dari Bela Negara?
A
Turut menyebarkan informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
B
Melakukan verifikasi berita sebelum membagikannya dan melaporkan konten yang meragukan.
C
Menghindari sepenuhnya semua berita yang berasal dari platform media sosial.
D
Mengandalkan pemerintah sepenuhnya untuk memverifikasi setiap informasi yang beredar.
E
Melakukan pembatasan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
NO. 173
Link Soal
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif.
Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.
NO. 174
Link Soal
Dengan meningkatnya ancaman penyebaran radikalisme melalui media sosial, bagaimana partisipasi terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi?
A
Mengabaikan konten-konten radikal yang muncul di platform media sosial.
B
Menyebarluaskan paham radikal dengan dalih kebebasan berekspresi.
C
Melaporkan materi radikal dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian serta nasionalisme.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada otoritas pemerintah.
E
Menghindari penggunaan media sosial secara keseluruhan.
NO. 175
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi perang informasi melalui penyebaran hoaks, propaganda disinformasi, dan upaya peretasan data yang berpotensi memecah belah bangsa. Berdasarkan nilai-nilai Bela Negara, kontribusi paling esensial dan strategis yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga kedaulatan informasi dan persatuan nasional dalam konteks ancaman non-konvensional ini adalah...
A
Secara aktif melaporkan setiap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kepada platform digital dan aparat penegak hukum.
B
Mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan siber pribadi yang canggih untuk melindungi data pribadi dan keluarga dari potensi peretasan.
C
Meningkatkan literasi digital diri, melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang diterima, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
D
Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada pendidikan literasi digital dan keamanan siber untuk masyarakat luas.
E
Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus yang bertugas memblokir situs-situs penyebar hoaks dan disinformasi secara masif.
NO. 176
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi
NO. 177
Link Soal
Eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengancam kedaulatan wilayah karena kerusakan ekologis. Dampak jangka panjang yang paling fatal dari tindakan penebangan hutan secara liar adalah...
A
Menurunnya harga kayu di pasar internasional
B
Terjadinya bencana alam yang tidak terkendali yang merugikan rakyat
C
Meningkatnya devisa negara dari sektor non-migas
D
Berkurangnya lahan untuk pemukiman penduduk
E
Terbukanya lapangan kerja baru bagi penebang kayu
NO. 178
Link Soal
Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.
NO. 179
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 180
Link Soal
Ancaman kesehatan berskala global, seperti pandemi, telah menegaskan betapa krusialnya ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari Bela Negara. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional?
A
Secara penuh mengandalkan impor obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri.
B
Meningkatkan kapasitas riset kesehatan di dalam negeri serta kemandirian produksi alat kesehatan dan obat-obatan.
C
Melakukan pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab penanganan kesehatan kepada organisasi internasional.
E
Meningkatkan ketergantungan pada bantuan kesehatan yang diberikan oleh negara lain.