PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 171
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 172
Arus budaya asing berpotensi menggerus kekayaan budaya lokal Indonesia. Untuk menangkal dampak negatif ini, tindakan yang paling efektif adalah ....
A
Mengaktifkan dan mempromosikan budaya lokal dalam berbagai acara dan momen
B
Mencegah sepenuhnya masuknya pengaruh kebudayaan dari negara lain
C
Mendirikan lebih banyak pusat pelatihan seni dan budaya di berbagai wilayah
D
Mengadaptasi budaya lokal agar selaras dengan budaya dari luar
E
Memperkuat budaya nasional sebagai landasan untuk mengembangkan budaya daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 173
Eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengancam kedaulatan wilayah karena kerusakan ekologis. Dampak jangka panjang yang paling fatal dari tindakan penebangan hutan secara liar adalah...
A
Menurunnya harga kayu di pasar internasional
B
Terjadinya bencana alam yang tidak terkendali yang merugikan rakyat
C
Meningkatnya devisa negara dari sektor non-migas
D
Berkurangnya lahan untuk pemukiman penduduk
E
Terbukanya lapangan kerja baru bagi penebang kayu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 174
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 175
Menjaga kedaulatan ekonomi merupakan salah satu pilar utama Bela Negara. Dalam era globalisasi saat ini, apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional?
A
Membatasi secara menyeluruh seluruh bentuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain.
B
Mengoptimalkan kemampuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk domestik di kancah pasar internasional.
C
Meminimalisir masuknya investasi asing guna melindungi sektor industri dalam negeri.
D
Mengalokasikan seluruh anggaran belanja negara khusus untuk memperkuat sektor pertahanan.
E
Menaikkan tarif pajak impor untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 176
Di tengah ancaman perang dagang internasional, apa peran pemerintah dalam melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia?
A
Membatasi semua hubungan perdagangan internasional.
B
Menurunkan produksi domestik dan meningkatkan impor.
C
Meningkatkan diversifikasi produk ekspor dan memperkuat sektor ekonomi strategis domestik.
D
Mengandalkan negara-negara lain untuk mengelola isu-isu ekonomi.
E
Menghapuskan subsidi untuk industri-industri lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 177
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 178
Bagaimana generasi muda dapat secara efektif berkontribusi dalam memperkuat Bela Negara melalui inovasi di bidang teknologi?
A
Menghindari inovasi teknologi karena dianggap kurang relevan dengan isu pertahanan negara.
B
Menciptakan solusi teknologi yang mendukung pertahanan nasional dan memajukan kemandirian bangsa.
C
Sepenuhnya bergantung pada teknologi dari negara lain untuk kebutuhan pertahanan.
D
Membatasi diri dari perkembangan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Mengurangi pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 179
Dalam rangka memastikan pemahaman publik mengenai ancaman non-militer seperti perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, langkah proaktif apa yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Memangkas alokasi dana untuk program-program pendidikan lingkungan.
B
Membatasi akses informasi bagi masyarakat terkait isu perubahan iklim.
C
Menggalakkan kampanye edukasi komprehensif mengenai perubahan iklim dan relevansinya terhadap ketahanan nasional.
D
Melimpahkan sepenuhnya penanganan masalah perubahan iklim kepada lembaga-lembaga internasional.
E
Mengabaikan isu perubahan iklim dengan dalih prioritas pada ancaman militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 180
Mengingat ketahanan pangan adalah bagian integral dari Bela Negara, apa strategi utama pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan nasional?
A
Mengurangi volume produksi pertanian di dalam negeri.
B
Meningkatkan tingkat ketergantungan pada impor bahan pangan.
C
Mendorong inovasi di sektor pertanian dan memperkuat produksi pangan lokal.
D
Menyerahkan pengelolaan sektor pangan sepenuhnya kepada pihak asing.
E
Memfokuskan investasi hanya pada produk pangan yang diekspor.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.