Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Menjaga integritas wilayah adalah komponen esensial dari Bela Negara. Terutama di wilayah perbatasan, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mencegah pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia?
A
Mengurangi kehadiran personel militer di area perbatasan.
B
Menyerahkan tanggung jawab pengawasan wilayah perbatasan kepada negara tetangga.
C
Meningkatkan pengawasan serta kehadiran aparat keamanan di sepanjang wilayah perbatasan.
D
Menyediakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
E
Mengandalkan sepenuhnya bantuan militer dari negara-negara sahabat.
NO. 182
Link Soal
Dalam menghadapi dinamika ancaman kontemporer yang mencakup bukan hanya agresi militer, tetapi juga perang informasi, ideologi transnasional, dan disinformasi di era digital, konsep Bela Negara bagi warga negara Indonesia harus diaktualisasikan secara komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi aktualisasi Bela Negara yang paling mendasar dan menyeluruh dalam konteks tersebut?
A
Meningkatkan kapabilitas pertahanan siber individu dan kolektif untuk menangkal serangan digital dan propaganda asing.
B
Aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan yang mendukung pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi nasional.
C
Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sebagai landasan ideologi dan karakter bangsa.
D
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan patroli keamanan lingkungan atau kelompok relawan sosial untuk menjaga ketertiban umum.
E
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk bersaing di pasar global dan meningkatkan daya saing bangsa.
NO. 183
Link Soal
Tragedi nasional yang terjadi pada 30 September 1965 merupakan upaya paksa dari pihak tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi...
A
Liberalis
B
Sosialis
C
Komunis
D
Demokratis
E
Monarki
NO. 184
Link Soal
Terdapat berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi yang secara khusus mengoordinasikan standar dan layanan komunikasi elektronik secara global adalah...
A
UNCTAD
B
ILO
C
UNESCO
D
ITU (International Telecommunication Union)
E
FAO
NO. 185
Link Soal
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.
NO. 186
Link Soal
Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman siber, disinformasi, hingga krisis lingkungan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diredefinisikan dan diperluas. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di era modern ini?
A
Memprioritaskan pelatihan fisik dan kemiliteran bagi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi potensi agresi militer eksternal.
B
Memperketat regulasi internet dan sensor konten dari luar negeri guna melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh negatif global.
C
Menggalakkan literasi digital dan memupuk kemampuan berpikir kritis di masyarakat untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda yang merongrong persatuan bangsa.
D
Menuntut peningkatan alokasi anggaran pertahanan secara signifikan untuk membeli persenjataan modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara adidaya.
E
Mendorong setiap warga negara untuk mencapai kesuksesan finansial pribadi demi meningkatkan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
NO. 187
Link Soal
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.
NO. 188
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 189
Link Soal
Mengingat peningkatan ancaman ideologi radikal, langkah strategis apa yang paling efektif untuk memperkokoh Pancasila sebagai fondasi ideologi bangsa?
A
Menyebarluaskan ideologi radikal sebagai opsi lain.
B
Membatasi penanaman nilai Pancasila hanya pada lingkungan militer.
C
Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.
D
Mengurangi kurikulum pengajaran Pancasila di lembaga pendidikan.
E
Mendelegasikan pengelolaan masalah ideologi kepada entitas asing.
NO. 190
Link Soal
Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial secara masif berpotensi mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional, yang merupakan bagian integral dari ketahanan negara. Dalam perspektif Bela Negara yang komprehensif, strategi paling holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi ancaman non-militer ini adalah...
A
Memperkuat regulasi internet dan secara proaktif memblokir situs-situs atau akun yang terbukti menyebarkan konten provokatif tanpa verifikasi.
B
Mengintensifkan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada penyebar hoaks untuk menciptakan efek jera di masyarakat.
C
Menggalakkan literasi digital dan pendidikan Pancasila sejak dini, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi dan melawan disinformasi.
D
Membentuk gugus tugas lintas sektoral yang melibatkan intelijen negara dan militer untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penyebaran hoaks.
E
Mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk secara otomatis mendeteksi dan menghapus konten hoaks dari platform media sosial.