PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 181
Jika suatu negara gagal melaksanakan tugas utamanya untuk melindungi kepentingannya warganya dari campur tangan dan dominasi pihak asing, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah ...
A
Negara tersebut akan diklasifikasikan sebagai negara yang gagal.
B
Tugas negara yang tidak terpenuhi dapat dialihkan kepada sektor swasta.
C
Tanggung jawab negara itu bisa diserahkan kepada seluruh warga negara.
D
Negara berhak meminta dukungan dari negara lain jika dibutuhkan.
E
Kewajiban negara tersebut dapat didelegasikan sepenuhnya kepada militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 182
Upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan wujud bela negara non-fisik. Instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan adalah...
A
UU No. 32 Tahun 2009
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 41 Tahun 1999
D
UU No. 23 Tahun 1997
E
UU No. 26 Tahun 2007

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 183
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 184
Dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga berkembang dalam bentuk ancaman non-militer yang kompleks, seperti infiltrasi ideologi asing melalui disinformasi masif di media sosial, peretasan data strategis, dan upaya pelemahan ekonomi nasional. Menghadapi spektrum ancaman tersebut, upaya bela negara yang paling esensial dan strategis untuk membangun ketahanan nasional yang komprehensif adalah...
A
Peningkatan jumlah dan kualitas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
B
Penguatan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan literasi digital secara masif di seluruh jenjang pendidikan serta masyarakat.
C
Penerapan sanksi hukum yang berat bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian di ruang publik.
D
Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan dan keamanan siber.
E
Pembentukan badan khusus di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendeteksi dan menanggulangi setiap bentuk ancaman non-militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 185
Dalam studi geopolitik, dikenal istilah 'konsepsi frontier' atau batas imajiner antara dua negara yang berbeda dengan batas administrasi resmi (boundary). Munculnya fenomena frontier ini pada dasarnya disebabkan oleh...
A
Adanya kesepakatan rahasia antara pemimpin dua negara yang bertetangga
B
Masuknya pengaruh eksternal dari luar batas resmi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga ras
C
Ketidakmampuan militer dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan
D
Perbedaan sistem hukum yang sangat kontras antara dua wilayah negara
E
Tuntutan masyarakat lokal untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 186
Menjelang pemilihan umum yang sangat kompetitif, terjadi polarisasi ekstrem di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu, dan narasi provokatif yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lawan politiknya. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat dan bahkan memicu bentrokan kecil di beberapa daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuan di tengah hak asasi warga negara untuk berekspresi. Dalam konteks Bela Negara, implikasi paling signifikan dari situasi ini terhadap ketahanan nasional adalah...
A
Menguji kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan merata, sebagai prasyarat bagi tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk.
B
Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga negara, yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik jangka panjang.
C
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat perpecahan ideologis dan primordialisme, sehingga berpotensi pada disintegrasi sosial dan politik yang mengancam keutuhan NKRI.
D
Meningkatnya intervensi asing yang memanfaatkan celah polarisasi internal untuk agenda geopolitik mereka, yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
E
Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena ketidakpastian sosial-politik akan menghambat kemajuan bangsa di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 187
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara. Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 188
Pemerintah memiliki wewenang menyelenggarakan operasi militer demi menjaga kedaulatan. Di antara pilihan berikut, manakah yang BUKAN merupakan jenis operasi militer matra darat?
A
Operasi Pertahanan Wilayah Daerah
B
Operasi Ofensif Balasan
C
Operasi Pengamanan Pangkalan Laut
D
Operasi Perlawanan Rakyat
E
Operasi Intelijen Tempur Darat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 189
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 190
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, bagaimana pemerintah seharusnya bertindak untuk meminimalisir ancaman siber terhadap kedaulatan negara?
A
Sepenuhnya mengandalkan negara lain untuk mengatasi serangan siber.
B
Memperkuat kemampuan pertahanan siber nasional dan menyelenggarakan edukasi keamanan digital bagi publik.
C
Mengabaikan ancaman siber karena dianggap tidak memiliki kaitan dengan keamanan fisik.
D
Melakukan pembatasan total terhadap akses internet di seluruh wilayah negara.
E
Menyerahkan pengelolaan infrastruktur siber negara kepada entitas bisnis asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.