Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 12
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 13
Link Soal
Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman siber, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk bela negara untuk menghadapi serangan digital?
A
Menghindari segala bentuk pemanfaatan teknologi secara menyeluruh.
B
Cukup dengan melaporkan setiap insiden serangan siber kepada pihak berwenang.
C
Menggalakkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan digital serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
D
Hanya mengandalkan pihak militer untuk menangani semua aspek ancaman siber.
E
Menginisiasi pembentukan regulasi atau undang-undang baru yang khusus mengatur ancaman siber.
NO. 14
Link Soal
Di era globalisasi dengan ancaman non-militer yang semakin dominan seperti siber, disinformasi, polarisasi sosial, dan ideologi transnasional, konsep bela negara bagi warga negara Indonesia perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan. Berdasarkan perspektif ini, tindakan bela negara yang paling strategis dan transformatif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang pendidikan adalah...
A
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara rutin sebagai bentuk kesiapan fisik dan mental untuk pertahanan fisik negara.
B
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang meningkatkan rasa nasionalisme dan gotong royong di lingkungan sekitar.
C
Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang menanamkan kesadaran kritis terhadap ancaman siber, disinformasi, dan ideologi transnasional, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam menjaga integritas bangsa.
D
Menyetujui dan mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran pertahanan negara tanpa kritik, sebagai wujud ketaatan aparatur negara.
E
Melaporkan setiap indikasi adanya paham radikalisme atau intoleransi di lingkungan sekolah kepada pihak berwenang secara proaktif.
NO. 15
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.
NO. 16
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pertahanan negara, berkeinginan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya bela negara. Namun, ia ingin memastikan bahwa partisipasinya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mencerminkan esensi sejati dari bela negara yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks non-militer. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling fundamental dan komprehensif bagi warga negara dalam situasi damai, yang juga memperkuat ketahanan nasional secara holistik?
A
Aktif mengikuti pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan pemerintah bagi warga sipil guna mempersiapkan diri dalam kondisi darurat militer.
B
Mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai bentuk kepedulian.
C
Mengembangkan potensi diri secara optimal di bidang profesi masing-masing, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kemajuan bangsa serta kesejahteraan umum.
D
Mengorganisir demonstrasi damai untuk menuntut pemerintah lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dari ancaman luar.
E
Menyebarkan informasi positif tentang Indonesia di media sosial untuk melawan narasi negatif dari pihak asing dan menjaga citra baik negara.
NO. 17
Link Soal
Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.
NO. 18
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 19
Link Soal
Terdapat berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi yang secara khusus mengoordinasikan standar dan layanan komunikasi elektronik secara global adalah...
A
UNCTAD
B
ILO
C
UNESCO
D
ITU (International Telecommunication Union)
E
FAO
NO. 20
Link Soal
Di era digitalisasi dan ancaman non-militer yang semakin kompleks seperti serangan siber, penyebaran hoaks, dan pandemi, pemahaman dan implementasi Bela Negara bagi warga negara Indonesia harus mengalami reorientasi dari sekadar konsep pertahanan fisik menjadi upaya komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merepresentasikan esensi Bela Negara yang adaptif dan partisipatif bagi warga negara dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut?
A
Mengutamakan peningkatan jumlah personel militer dan alokasi anggaran pertahanan sebagai respons utama terhadap semua bentuk ancaman.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada TNI dan Polri, sementara warga negara cukup mematuhi hukum dan membayar pajak.
C
Berperan aktif dalam menjaga ruang siber dari disinformasi, mengembangkan inovasi teknologi untuk kemandirian bangsa, serta berkontribusi pada penanganan krisis kesehatan dan lingkungan, sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing.
D
Menggalakkan program wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk memastikan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi invasi.
E
Memprioritaskan kerja sama internasional dan aliansi militer dengan negara-negara maju untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman eksternal.