PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Di antara pilihan berikut, manakah yang merupakan bentuk ancaman non-militer yang berpotensi membahayakan kedaulatan suatu negara?
A
Serangan militer dari bangsa lain.
B
Aksi terorisme yang melibatkan serangan fisik.
C
Distribusi informasi palsu atau hoaks melalui platform daring.
D
Peningkatan kapabilitas militer oleh negara tetangga.
E
Pelanggaran kedaulatan wilayah udara oleh pesawat tempur asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perubahan iklim adalah salah satu ancaman non-tradisional yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Mengapa isu ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara?
A
Potensial memengaruhi relasi diplomatik dengan negara-negara lain.
B
Menyebabkan disrupsi pada perekonomian global.
C
Berpotensi merusak sumber daya alam yang merupakan basis ekonomi negara.
D
Memicu perselisihan politik di dalam negeri.
E
Mendorong intervensi negara asing dalam urusan domestik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di tengah masuknya berbagai ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, bagaimana implementasi Pancasila dalam sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai wujud Bela Negara?
A
Menghilangkan materi pengajaran Pancasila dari seluruh jenjang kurikulum pendidikan.
B
Hanya meningkatkan intensitas pengajaran Pancasila di institusi pendidikan militer.
C
Mengintegrasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap tingkatan pendidikan guna memperkuat jati diri bangsa.
D
Mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi global yang dianggap lebih sesuai dengan zaman.
E
Mendorong adanya persaingan ideologi di lingkungan sekolah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Agresi Militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda melakukan serangan militer ini, selain untuk menghancurkan TNI, adalah...
A
Menangkap Soekarno dan Hatta
B
Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang kaya sumber daya alam
C
Membubarkan pemerintahan darurat di Sumatera
D
Membalas serangan umum yang dilakukan TNI
E
Menarik perhatian PBB agar menengahi konflik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kesehatan menemukan adanya kampanye disinformasi masif yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah. Kampanye ini menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, menyajikan data palsu dan narasi provokatif. Sebagai ASN yang memahami esensi Bela Negara, tindakan yang paling tepat untuk menunjukkan implementasi nilai Bela Negara dalam menghadapi situasi tersebut adalah...
A
Segera melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut kepada penyedia platform media sosial dan berharap akun-akun tersebut segera diblokir.
B
Secara proaktif menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data ilmiah, berkolaborasi dengan humas kementerian, para ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi yang benar dan meningkatkan literasi digital publik.
C
Mengabaikan isu tersebut karena menilai bahwa penanganan disinformasi adalah ranah dan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.
D
Mendesak pimpinan kementerian untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penyebaran disinformasi dan menuntut penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.
E
Mengadakan diskusi internal terbatas dengan rekan kerja di kementerian untuk mengevaluasi dampak disinformasi tanpa mengambil langkah komunikasi publik eksternal secara langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menjelang pemilihan umum yang sangat kompetitif, terjadi polarisasi ekstrem di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu, dan narasi provokatif yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lawan politiknya. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat dan bahkan memicu bentrokan kecil di beberapa daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuan di tengah hak asasi warga negara untuk berekspresi. Dalam konteks Bela Negara, implikasi paling signifikan dari situasi ini terhadap ketahanan nasional adalah...
A
Menguji kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan merata, sebagai prasyarat bagi tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk.
B
Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga negara, yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik jangka panjang.
C
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat perpecahan ideologis dan primordialisme, sehingga berpotensi pada disintegrasi sosial dan politik yang mengancam keutuhan NKRI.
D
Meningkatnya intervensi asing yang memanfaatkan celah polarisasi internal untuk agenda geopolitik mereka, yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
E
Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena ketidakpastian sosial-politik akan menghambat kemajuan bangsa di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perdagangan bebas di era globalisasi dapat berdampak negatif terhadap ketahanan ekonomi suatu negara. Strategi apa yang paling tepat bagi pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut tanpa mengorbankan kedaulatan ekonominya?
A
Meningkatkan ketergantungan negara pada produk impor.
B
Melakukan pembatasan total terhadap semua bentuk investasi asing.
C
Mendorong peningkatan daya saing produk domestik dan melindungi sektor-sektor vital.
D
Mengurangi alokasi subsidi bagi industri-industri dalam negeri.
E
Mengabaikan sama sekali seluruh kegiatan perdagangan internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketahanan energi memegang peranan vital dalam Bela Negara. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia?
A
Meningkatkan ketergantungan pada pasokan energi fosil dari impor.
B
Mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi kebergantungan pada energi impor.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di dalam negeri.
D
Hanya mengandalkan bantuan energi dari negara lain tanpa upaya mandiri.
E
Menyerahkan pengelolaan seluruh sektor energi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.