Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 11
Link Soal
Siapakah tokoh bangsa yang terlibat dalam perumusan dan penandatanganan Piagam Jakarta, namun kemudian mengakomodasi keberatan dari masyarakat Indonesia Timur demi terwujudnya persatuan nasional dan pembentukan negara?
A
Teuku Moh. Hasan
B
Wachid Hasyim
C
A. A. Maramis
D
Mohammad Yamin
E
Mohammad Hatta
NO. 12
Link Soal
Berikut ini adalah isi Trikora, kecuali…
A
Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
B
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
C
Bersiaplah untuk mobilisasi umum
D
Bubarkan PKI
E
Semua jawaban benar
NO. 13
Link Soal
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut.
Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.
NO. 14
Link Soal
Dalam studi geopolitik, dikenal istilah 'konsepsi frontier' atau batas imajiner antara dua negara yang berbeda dengan batas administrasi resmi (boundary). Munculnya fenomena frontier ini pada dasarnya disebabkan oleh...
A
Adanya kesepakatan rahasia antara pemimpin dua negara yang bertetangga
B
Masuknya pengaruh eksternal dari luar batas resmi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga ras
C
Ketidakmampuan militer dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan
D
Perbedaan sistem hukum yang sangat kontras antara dua wilayah negara
E
Tuntutan masyarakat lokal untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat
NO. 15
Link Soal
Dalam kerangka sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai komponen utama, sementara masyarakat berfungsi sebagai komponen pendukung. Jelaskan bagaimana peran masyarakat sebagai komponen pendukung tersebut diwujudkan dalam sistem pertahanan?
A
Secara aktif mengikuti program wajib militer.
B
Menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari tanpa campur tangan.
C
Menyampaikan informasi krusial mengenai potensi ancaman keamanan kepada aparat terkait.
D
Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pertahanan nasional.
E
Melimpahkan seluruh kewajiban pertahanan kepada institusi militer.
NO. 16
Link Soal
Untuk mengatasi ancaman radikalisme, pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman Bela Negara di kalangan generasi muda. Bagaimana implementasi program Bela Negara di lingkungan sekolah mampu berkontribusi dalam memerangi radikalisme?
A
Mendorong partisipasi siswa yang lebih aktif dalam dinamika politik.
B
Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat patriotisme sejak usia dini.
C
Mewajibkan semua siswa untuk mengikuti program pelatihan kemiliteran.
D
Menginisiasi adanya kompetisi atau persaingan ideologi di antara para siswa.
E
Mengurangi porsi pendidikan keagamaan dalam kurikulum sekolah.
NO. 17
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, Deklarasi ZOPFAN merupakan produk hukum yang disepakati pada momentum...
A
KTT ASEAN I
B
KTT ASEAN III
C
KTT ASEAN V
D
KTT ASEAN II
E
KTT ASEAN IV
NO. 18
Link Soal
Dalam menjalin hubungan internasional, sebuah negara menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Di bawah ini adalah sarana-sarana yang lazim digunakan dalam hubungan internasional, KECUALI...
A
Diplomasi
B
Propaganda
C
Kekuatan Ekonomi
D
Kekuatan Militer (Show of force)
E
Peperangan terbuka
NO. 19
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 20
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.