PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Seorang dokter yang mengabdi di daerah perbatasan terpencil untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga merupakan bentuk bela negara. Tindakan dokter tersebut dikategorikan sebagai...
A
Bela negara secara fisik melalui wajib militer
B
Pengabdian sesuai profesi
C
Pertahanan nirmiliter menghadapi ancaman ideologi
D
Pelaksanaan kewajiban sebagai komponen cadangan
E
Tugas perbantuan TNI dalam operasi militer selain perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima tekanan kuat dari seorang pengusaha berpengaruh dan oknum pejabat daerah untuk mempercepat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek pembangunan resort mewah di kawasan konservasi. Dalihnya adalah proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, serta menarik investasi. Namun, hasil kajian awal yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi besar merusak ekosistem vital dan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang. Dalam konteks nilai Bela Negara, khususnya prinsip sadar berbangsa dan bernegara serta kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, dilema etika yang dihadapi ASN ini paling tepat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara...
A
Kepatuhan terhadap atasan versus kepatuhan terhadap prosedur hukum, yang akan berdampak pada citra instansi di mata publik.
B
Kepentingan ekonomi jangka pendek versus keberlanjutan lingkungan dan hak-hak generasi mendatang, yang merefleksikan pengamalan sila kelima Pancasila.
C
Loyalitas kepada negara dalam bentuk mendukung investasi versus loyalitas kepada masyarakat adat yang akan terdampak, yang merupakan manifestasi Bhinneka Tunggal Ika.
D
Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan versus risiko pribadi yang timbul dari penolakan terhadap tekanan oknum, menguji integritas ASN.
E
Tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik versus godaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengancam fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era 1940-an, Kakek Sudiro bersama pemuda-pemudi Desa Makmur, sebuah perkampungan terpencil di lereng Gunung Bintang, berjuang gigih melawan penjajah fisik. Bela negara bagi mereka berarti mengangkat senjata seadanya, bergerilya di hutan belantara, dan melindungi hasil bumi dari perampasan musuh, dengan risiko nyawa menjadi taruhan utama. Semangat kebersamaan dan pengorbanan fisik adalah inti perjuangan. Kini, di tahun 2020-an, cucu Kakek Sudiro, bernama Dita, tumbuh besar di Kota Digital Nusantara. Ia menghadapi tantangan yang jauh berbeda. Ancaman datang bukan lagi dalam bentuk serdadu bersenjata, melainkan berupa serangan siber terhadap infrastruktur vital, hoaks yang memecah belah bangsa, serta persaingan ekonomi global yang menuntut inovasi dan integritas. Dita, sebagai seorang pegiat literasi digital dan pengembang aplikasi lokal, memahami bahwa bela negara di eranya berarti menjaga kedaulatan data, menyebarkan informasi yang benar, serta menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional. Berdasarkan narasi di atas, pergeseran esensi pelaksanaan bela negara dari masa Kakek Sudiro ke masa Dita paling tepat digambarkan sebagai...
A
Dari pertahanan berbasis kekuatan militer dan pengorbanan fisik langsung menuju penguatan integritas bangsa melalui literasi digital, inovasi ekonomi, dan penangkalan ancaman non-militer.
B
Dari pertahanan wilayah terbatas menjadi pengamanan seluruh ranah siber dan informasi.
C
Dari keterlibatan kolektif masyarakat menjadi aksi individual yang terisolasi dalam menjaga negara.
D
Dari pertahanan negara yang bersifat reaktif terhadap agresi menjadi preventif terhadap potensi ancaman.
E
Dari pengorbanan nyawa yang langsung di medan perang menjadi pengorbanan waktu dan pikiran untuk kemajuan teknologi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bagaimana generasi muda dapat secara efektif berkontribusi dalam memperkuat Bela Negara melalui inovasi di bidang teknologi?
A
Menghindari inovasi teknologi karena dianggap kurang relevan dengan isu pertahanan negara.
B
Menciptakan solusi teknologi yang mendukung pertahanan nasional dan memajukan kemandirian bangsa.
C
Sepenuhnya bergantung pada teknologi dari negara lain untuk kebutuhan pertahanan.
D
Membatasi diri dari perkembangan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Mengurangi pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara umum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang aktivis muda secara konsisten mengkampanyekan pentingnya pelestarian hutan dan sumber daya air di wilayahnya. Ia tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap praktik illegal logging dan pencemaran sungai, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana alam dan pemanfaatan energi terbarukan. Dalam konteks hak dan kewajiban warga negara terhadap pembelaan negara, tindakan aktivis tersebut paling tepat dikategorikan sebagai...
A
Implementasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
B
Perwujudan bela negara non-fisik yang berkontribusi pada ketahanan nasional di bidang lingkungan dan sosial.
C
Bentuk kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.
D
Upaya individu dalam menciptakan good governance dan bersih dari korupsi untuk stabilitas negara.
E
Kewajiban warga negara untuk menjaga kelestarian alam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks usaha Bela Negara, apa kontribusi utama yang dapat diberikan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)?
A
Merumuskan kebijakan pertahanan negara.
B
Menyelenggarakan pelatihan kemiliteran bagi masyarakat.
C
Mensosialisasikan pentingnya menjaga kedaulatan negara kepada khalayak.
D
Mengawasi dan mengendalikan kinerja aparat militer.
E
Menetapkan orientasi kebijakan luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu elemen krusial dalam konsep Bela Negara. Dalam konteks pertahanan nasional, bagaimana upaya melestarikan lingkungan memberikan kontribusi signifikan?
A
Membatasi jumlah populasi guna mengatasi krisis ekologi yang mungkin timbul.
B
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan militer.
C
Memelihara kelestarian sumber daya alam sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan keamanan negara.
D
Mengabaikan isu-isu lingkungan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.
E
Mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada entitas asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah merencanakan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Rencana ini didukung oleh investor namun menghadapi penolakan keras dari petani lokal yang khawatir kehilangan mata pencarian dan warisan budaya mereka. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam situasi kompleks ini, bagaimana seorang warga negara seharusnya menunjukkan semangat "Bela Negara" mereka, dengan memprioritaskan kepentingan bangsa secara holistik?
A
Secara langsung bergabung dalam demonstrasi petani dan aktif mengampanyekan penolakan terhadap rencana pembangunan pemerintah, melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lokal.
B
Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah, dengan keyakinan bahwa industrialisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kekuatan ekonomi nasional.
C
Terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, mengadvokasi studi komprehensif tentang dampak jangka panjang, dan mencari solusi alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
D
Bersikap netral dan membiarkan pemerintah serta masyarakat lokal menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah urusan regional dan tidak secara langsung berkaitan dengan pertahanan nasional.
E
Melaporkan rencana pemerintah kepada organisasi hak asasi manusia nasional, menuduh adanya potensi pelanggaran hak-hak petani.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.