Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap berbagai ancaman non-militer, termasuk krisis lingkungan berskala besar seperti deforestasi masif yang memicu bencana alam dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat serta kedaulatan wilayah. Dalam konteks implementasi Bela Negara, tindakan konkret manakah yang paling strategis dan menunjukkan esensi partisipasi aktif warga negara (non-aparat keamanan/ASN) untuk mengatasi ancaman krisis lingkungan tersebut secara berkelanjutan?
A
Mengorganisir demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah pusat mengerahkan TNI untuk operasi penanaman kembali hutan dan penegakan hukum lingkungan.
B
Menginisiasi dan aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan, konservasi sumber daya alam lokal, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan di komunitasnya.
C
Melaporkan secara rutin setiap indikasi perusakan lingkungan kepada aparat penegak hukum dan mendorong sanksi pidana yang berat bagi pelakunya.
D
Membentuk dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk ramah lingkungan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesadaran publik.
E
Menggalang dana publik secara nasional untuk membantu korban bencana alam akibat krisis lingkungan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
NO. 202
Link Soal
Di sebuah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet sangat terbatas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian penduduk merasa kurang terhubung dengan pemerintah pusat dan rentan terhadap pengaruh budaya serta ekonomi dari negara tetangga yang lebih maju. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari penghidupan di negara seberang.
Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah dan peran ASN yang paling fundamental untuk mengatasi kondisi ini dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional di wilayah perbatasan adalah...
A
Meningkatkan patroli militer dan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan masuknya pengaruh asing yang merusak.
B
Membangun infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah perbatasan.
C
Mendorong program pertukaran budaya dan pendidikan nasional secara intensif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda di pulau terluar.
D
Menyediakan insentif ekonomi dan peluang kerja yang menarik bagi penduduk lokal, agar mereka tidak perlu mencari penghidupan di negara tetangga dan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional.
E
Menempatkan ASN-ASN terbaik dan berdedikasi tinggi di wilayah perbatasan, yang memiliki kapasitas untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen pembangunan dan pemersatu bangsa.
NO. 203
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 204
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya potensi ancaman non-militer seperti disinformasi, ideologi radikal, dan polarisasi sosial melalui media digital, manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling efektif dan komprehensif bagi seorang warga negara Indonesia?
A
Aktif mengkampanyekan penggunaan produk lokal untuk memperkuat ekonomi nasional dan ketahanan pangan.
B
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan jika suatu saat negara membutuhkan.
C
Mampu menyaring informasi dengan kritis, melaporkan konten provokatif sesuai prosedur, serta aktif menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara positif di ruang digital.
D
Menjaga etika dan norma kesopanan saat berinteraksi di dunia maya agar tidak menimbulkan perpecahan antarmasyarakat.
E
Menghadiri upacara peringatan hari besar nasional dan mengibarkan bendera merah putih di rumah.
NO. 205
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 206
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 207
Link Soal
Pandemi global COVID-19 telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan publik secara masif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam bela negara menjadi sangat krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi dan implementasi bela negara oleh warga negara di era ancaman non-militer kompleks seperti pandemi?
A
Mengikuti pelatihan dasar militer untuk siap siaga menghadapi setiap kemungkinan darurat nasional.
B
Mengembangkan inovasi teknologi kesehatan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa.
C
Aktif menyebarkan informasi di media sosial mengenai bahaya pandemi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri.
D
Menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis dan vaksinasi massal tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara.
E
Melakukan demonstrasi damai menolak kebijakan pembatasan sosial yang dianggap menghambat kebebasan individu dan aktivitas ekonomi.
NO. 208
Link Soal
Di era digital dengan maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan upaya delegitimasi negara dari pihak eksternal maupun internal, bentuk bela negara yang paling efektif dan relevan bagi seorang warga negara yang tidak memiliki latar belakang militer adalah...
A
Aktif mengikuti pelatihan militer dasar yang diselenggarakan pemerintah secara berkala.
B
Meningkatkan literasi digital, menyaring informasi secara kritis, serta melaporkan konten hoaks atau provokatif kepada pihak berwenang.
C
Bergabung dengan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pelestarian budaya dan tradisi lokal.
D
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan untuk memperkuat solidaritas antarwarga negara.
E
Menjadi agen penyebar berita positif tentang pencapaian pemerintah di berbagai platform media sosial tanpa verifikasi ulang.
NO. 209
Link Soal
Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi seorang guru di daerah terpencil (3T), wujud konkret bela negara yang paling relevan dengan profesinya adalah...
A
Melatih siswa baris-berbaris setiap pagi agar disiplin militer.
B
Mengajar dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan cinta tanah air.
C
Mengumpulkan donasi untuk membeli senjata bagi tentara.
D
Mewajibkan siswa menghafal nama-nama pahlawan saja.
E
Ikut serta dalam patroli keamanan desa setiap malam.
NO. 210
Link Soal
Di era digital, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa serangan militer (non-konvensional). Berikut ini yang merupakan contoh implementasi Bela Negara bagi seorang ahli IT (Teknologi Informasi) dalam menghadapi ancaman nirmiliter adalah...
A
Mengikuti wajib militer dan latihan menembak.
B
Menciptakan sistem keamanan siber (cyber security) untuk melindungi data strategis negara dari peretas.
C
Menutup semua akses internet asing masuk ke Indonesia.
D
Menyebarkan propaganda pemerintah di media sosial.
E
Membatasi penggunaan teknologi asing di masyarakat.