Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letkol Soeharto hanya mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Namun, dampak politis dari peristiwa ini bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional sangat besar, yaitu...
A
Membuat Belanda langsung menyerah dan menarik seluruh pasukannya hari itu juga.
B
Membatah propaganda Belanda di PBB yang menyatakan bahwa TNI dan RI sudah tidak ada.
C
Menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang diakui PBB.
D
Memicu bantuan militer langsung dari Amerika Serikat untuk Indonesia.
E
Menggulingkan pemerintahan sipil Belanda di Jakarta.
NO. 202
Link Soal
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan
NO. 203
Link Soal
Dengan laju perkembangan teknologi yang pesat, bagaimana peran industri teknologi domestik dalam memperkokoh konsep Bela Negara?
A
Lebih mengandalkan impor teknologi dari negara-negara lain.
B
Mengabaikan pengembangan teknologi dalam negeri dengan alasan biaya tinggi.
C
Meningkatkan inovasi teknologi lokal guna memenuhi eskalasi kebutuhan pertahanan nasional.
D
Menyerahkan sepenuhnya proses pengembangan teknologi kepada entitas asing.
E
Memangkas investasi pada sektor teknologi untuk mengalihkan fokus ke sektor-sektor lain.
NO. 204
Link Soal
Konflik di area perbatasan dapat membahayakan keutuhan sebuah negara. Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah yang paling tepat untuk memperkuat pengamanan di wilayah perbatasan adalah...
A
Mengurangi jumlah personel militer yang ditempatkan di wilayah perbatasan.
B
Mengembangkan fasilitas infrastruktur dan meningkatkan patroli militer serta kepolisian di area perbatasan.
C
Sepenuhnya mempercayakan pengawasan perbatasan kepada negara-negara tetangga.
D
Melimpahkan tanggung jawab pengawasan perbatasan kepada entitas sektor swasta.
E
Menerapkan pembatasan akses bagi penduduk lokal ke wilayah perbatasan.
NO. 205
Link Soal
Konsep Bela Negara telah berkembang seiring dinamika ancaman yang dihadapi bangsa. Jika dahulu lebih dominan pada aspek fisik dan militer, kini Bela Negara juga menuntut partisipasi aktif warga negara dalam menghadapi ancaman non-fisik seperti perang siber, disinformasi, radikalisme ideologi, dan krisis ekonomi global. Berdasarkan pemahaman tersebut, pernyataan manakah yang paling mencerminkan esensi kontribusi Bela Negara yang efektif dan relevan bagi seorang warga negara di era kontemporer?
A
Berpartisipasi dalam program wajib militer atau pelatihan dasar kemiliteran untuk menjaga kesiapsiagaan fisik pertahanan negara.
B
Aktif dalam komunitas sosial untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika guna mencegah polarisasi dan perpecahan bangsa.
C
Mengembangkan kompetensi digital dan literasi informasi untuk melawan narasi hoaks dan propaganda asing, serta berkontribusi pada inovasi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
D
Mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dasar warga negara.
E
Menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan tata kelola negara.
NO. 206
Link Soal
Dalam konteks usaha Bela Negara, apa kontribusi utama yang dapat diberikan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas)?
A
Merumuskan kebijakan pertahanan negara.
B
Menyelenggarakan pelatihan kemiliteran bagi masyarakat.
C
Mensosialisasikan pentingnya menjaga kedaulatan negara kepada khalayak.
D
Mengawasi dan mengendalikan kinerja aparat militer.
E
Menetapkan orientasi kebijakan luar negeri.
NO. 207
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 208
Link Soal
Produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri seringkali diremehkan dibandingkan produk asing, padahal kualitasnya tidak kalah. Pembelian produk UMKM domestik dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Mengapa demikian?
A
Karena mendukung UMKM secara langsung memperkuat ideologi bangsa.
B
Karena pembelian produk UMKM mengukuhkan komitmen politik para pemimpin bangsa.
C
Karena hal tersebut berkontribusi besar pada penguatan perekonomian masyarakat kecil.
D
Karena tindakan ini membantu dalam menjalin kekuatan kehidupan sosial masyarakat.
E
Karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan karya masyarakat lokal.
NO. 209
Link Soal
Pemerintah sedang merumuskan kebijakan terkait investasi asing di sektor pertambangan strategis. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa investasi besar-besaran dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan lingkungan, serta tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada argumen bahwa investasi tersebut vital untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Debat publik berlangsung sengit, melibatkan berbagai pakar, politisi, dan masyarakat sipil.
Dalam konteks Bela Negara, bagaimana seharusnya pendekatan pemerintah dan ASN dalam menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan prinsip kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan apa esensi Bela Negara yang harus dipegang teguh dalam pengambilan keputusan krusial ini?
A
Memaksimalkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama ketahanan nasional, sambil mengabaikan kekhawatiran kecil tentang lingkungan.
B
Mengutamakan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, bahkan jika itu berarti menghambat investasi asing, karena menjaga keberlanjutan alam adalah bentuk Bela Negara yang fundamental bagi masa depan bangsa.
C
Mengkaji secara mendalam dampak positif dan negatif dari investasi tersebut, melibatkan partisipasi publik yang transparan, serta memastikan kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan pembagian manfaat yang adil bagi rakyat, sebagai manifestasi Bela Negara yang seutuhnya.
D
Menunda semua investasi asing hingga seluruh kekhawatiran publik teratasi sepenuhnya, agar tidak ada potensi konflik dan penolakan dari masyarakat, demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
E
Membuat keputusan berdasarkan kajian teknokratis dan rekomendasi ahli ekonomi, tanpa terlalu terpengaruh oleh opini publik yang bias, demi efisiensi dan kecepatan pembangunan yang krusial bagi kemajuan bangsa.
NO. 210
Link Soal
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.