PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 211
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 212
Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, Deklarasi ZOPFAN merupakan produk hukum yang disepakati pada momentum...
A
KTT ASEAN I
B
KTT ASEAN III
C
KTT ASEAN V
D
KTT ASEAN II
E
KTT ASEAN IV

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 213
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut ini yang BUKAN termasuk ancaman militer adalah...
A
Agresi militer asing
B
Spionase (Mata-mata)
C
Sabotase objek vital
D
Penyalahgunaan narkoba
E
Pelanggaran wilayah oleh kapal perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 214
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan Pendukung
B
Kekuatan Utama sistem pertahanan
C
Kekuatan Utama sistem keamanan dan ketertiban
D
Satu-satunya komponen pertahanan negara
E
Kekuatan cadangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 215
Dalam konteks Bela Negara, strategi apa yang paling tepat bagi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer, seperti pandemi global?
A
Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk sektor militer dan mengurangi perhatian pada kesehatan.
B
Memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional dan mendorong produksi alat kesehatan di dalam negeri.
C
Menyerahkan sepenuhnya penanganan krisis kesehatan kepada bantuan dari negara-negara asing.
D
Mengurangi fokus dan perhatian terhadap jenis ancaman non-militer demi prioritas lain.
E
Menerapkan pembatasan akses layanan kesehatan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 216
Melalui kesepakatan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality), apa harapan utama dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara?
A
Agar negara maju bersedia memberikan bantuan teknologi nuklir
B
Agar negara adidaya tidak melakukan intervensi dalam konflik internal kawasan
C
Agar seluruh anggota ASEAN resmi bergabung menjadi anggota blok non-blok
D
Agar negara besar membatasi pengaruh militer dan politik mereka di Asia Tenggara
E
Agar terjalin pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara adidaya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 217
Patriotisme di era modern tidak harus dengan mengangkat senjata. Inti dari sikap patriotisme yang dapat diterapkan oleh setiap warga negara dalam profesinya masing-masing adalah...
A
Selalu merasa bangsanya lebih unggul dari bangsa lain (Chauvinisme)
B
Rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk kepentingan pribadi dan golongan
C
Kesediaan berjuang dan berkorban untuk kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
D
Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
E
Hanya menggunakan produk dalam negeri tanpa mau bersaing global

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 218
Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran pahit bagi NKRI, di mana Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia berdasarkan argumen 'effective occupation' karena pengelolaan yang lebih intensif oleh Malaysia. Sebagai upaya bela negara untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tindakan yang paling relevan untuk mempertahankan wilayah perbatasan adalah ...
A
Meningkatkan intensitas patroli dan operasi militer di area perbatasan.
B
Mengajukan permohonan bantuan kepada negara lain untuk mengamankan wilayah perbatasan.
C
Menambah alokasi dana militer untuk modernisasi persenjataan di perbatasan.
D
Menegaskan kehadiran dan pengelolaan aktif oleh negara di wilayah perbatasan.
E
Menimbulkan rasa gentar bagi negara tetangga melalui pengelolaan wilayah laut perbatasan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 219
Menghadapi tantangan globalisasi, metode apa yang efektif bagi pemerintah untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional?
A
Membatasi perdagangan internasional secara total untuk menghindari persaingan.
B
Meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menjaga sektor-sektor ekonomi strategis.
C
Mengurangi volume produksi domestik dan lebih mengutamakan produk impor.
D
Mengabaikan perkembangan ekonomi global dan berfokus pada isolasi ekonomi.
E
Bergantung pada negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam menjaga perekonomian nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 220
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.