PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 22. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 211
Menghadapi tantangan globalisasi, metode apa yang efektif bagi pemerintah untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional?
A
Membatasi perdagangan internasional secara total untuk menghindari persaingan.
B
Meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan menjaga sektor-sektor ekonomi strategis.
C
Mengurangi volume produksi domestik dan lebih mengutamakan produk impor.
D
Mengabaikan perkembangan ekonomi global dan berfokus pada isolasi ekonomi.
E
Bergantung pada negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam menjaga perekonomian nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 212
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif. Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 213
Berikut ini adalah isi Trikora, kecuali…
A
Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
B
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
C
Bersiaplah untuk mobilisasi umum
D
Bubarkan PKI
E
Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 214
Tentara PETA (Pembela Tanah Air) dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Tujuan awal Jepang membentuk kesatuan militer ini adalah...
A
Mempersiapkan angkatan perang untuk Indonesia merdeka
B
Melatih pemuda Indonesia agar siap melawan Belanda
C
Mendapatkan bantuan pasukan dalam menghadapi Perang Pasifik
D
Menjaga keamanan internal wilayah jajahan
E
Membentuk kader pemimpin masa depan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 215
Di sebuah kota kecil, "Makmur Jaya", sedang dihadapkan pada gelombang ancaman non-militer yang kompleks. Sektor ekonomi lokal tertekan akibat serbuan produk impor ilegal yang merajalela di pasar daring, mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar. Di sisi lain, konten-konten radikal berbasis ideologi transnasional semakin masif menyebar melalui grup-grup media sosial yang menargetkan kaum muda, mengikis nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, berita-berita palsu (hoax) mengenai vaksinasi, kebijakan pembangunan daerah, dan bahkan integritas tokoh masyarakat setempat, terus-menerus membanjiri lini masa, menciptakan keresahan dan polarisasi di masyarakat. Dalam situasi ini, Bapak Budi, seorang guru sejarah Pahlawan Nasional (ASN) di SMP setempat, merasa resah melihat beberapa muridnya mulai menunjukkan sikap intoleran dan sering membagikan konten meragukan. Ibu Rina, seorang dokter di Puskesmas, juga kewalahan menghadapi pasien yang menolak pengobatan medis berdasarkan informasi hoax. Sementara itu, Pak Arman, seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi di Pemda, sedang berupaya keras menggerakkan kembali ekonomi lokal dan melawan narasi negatif tentang produk dalam negeri. Jika Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan elemen sipil berdiskusi untuk merumuskan strategi Bela Negara yang paling efektif dan komprehensif guna mengatasi multidimensionalitas ancaman tersebut, manakah strategi Bela Negara yang paling fundamental dan mencerminkan esensi Ketahanan Nasional untuk jangka panjang, serta bagaimana peran profesi Bapak Budi, Ibu Rina, dan Pak Arman dapat diintegrasikan secara optimal?
A
Memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta literasi digital oleh guru (Bapak Budi) untuk membentengi generasi muda dari radikalisme dan hoax, disokong oleh edukasi kesehatan berbasis sains oleh dokter (Ibu Rina) untuk melawan misinformasi kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan pro-UMKM dan edukasi konsumen oleh pejabat (Pak Arman) untuk menjaga kedaulatan ekonomi, semua terintegrasi dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai pilar utama Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman non-militer.
B
Melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan hukum terhadap penyebar hoax dan pelaku ekonomi ilegal, sambil meminta guru dan dokter untuk fokus pada tugas pokok mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, karena Bela Negara utama adalah tanggung jawab militer dan penegak hukum.
C
Membangun pusat-pusat informasi tandingan yang menyebarkan narasi positif dan menangkis setiap hoax secara langsung, serta mengadakan pelatihan bela negara fisik bagi seluruh elemen masyarakat, sementara profesi guru, dokter, dan ASN tetap menjalankan tugas utamanya.
D
Mengadakan forum-forum dialog antarumat beragama dan lintas budaya untuk mencegah radikalisme, serta memboikot produk impor dan melaporkan semua konten negatif di media sosial, sambil mengandalkan peran aktif tokoh masyarakat dan aktivis sebagai garda terdepan Bela Negara.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung tunai dan subsidi, dengan harapan masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan radikalisme, dan profesi ASN seperti guru dan dokter cukup mendukung program pemerintah di bidangnya masing-masing tanpa perlu intervensi khusus.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 216
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 217
Sub-materi: Integritas Data Nasional dan Ancaman Siber dalam Konteks Bela Negara. Anda adalah seorang analis data senior di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru-baru ini, Anda menemukan adanya upaya sistematis dari sebuah entitas asing yang tidak teridentifikasi untuk menyusup ke sistem database kependudukan nasional melalui serangkaian serangan siber canggih. Data yang ditargetkan sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan untuk destabilisasi sosial-politik jika jatuh ke tangan yang salah. Bersamaan dengan itu, atasan Anda, yang dikenal memiliki hubungan kurang baik dengan departemen keamanan siber, menginstruksikan Anda untuk tidak melaporkan insiden ini ke tim keamanan siber nasional (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN) dan sebaliknya, mencoba menanganinya secara internal dengan alasan menjaga reputasi kementerian serta 'efisiensi' proses. Anda juga menduga atasan Anda mungkin memiliki motif tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam situasi dilematis ini, tindakan mana yang paling mencerminkan prinsip Bela Negara, khususnya dalam aspek kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara?
A
Melaporkan insiden upaya penyusupan siber dan dugaan tindakan atasan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau lembaga keamanan nasional yang berwenang, meskipun berisiko menghadapi konsekuensi dari atasan atau internal kementerian.
B
Berdiskusi secara langsung dengan atasan mengenai risiko keamanan data nasional yang tinggi dan mendesak untuk melibatkan tim keamanan siber nasional, seraya mencari solusi internal yang cepat.
C
Melakukan upaya maksimal untuk menangkis serangan siber tersebut secara mandiri dengan kemampuan yang ada, serta melaporkan hasilnya setelah situasi terkendali kepada atasan.
D
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan dilema etika yang terjadi, demi menghindari keterlibatan lebih jauh.
E
Mencari dukungan dari serikat pekerja ASN atau Ombudsman untuk memediasi konflik dengan atasan dan melindungi diri dari potensi sanksi personal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 218
Globalisasi saat ini menghadirkan tantangan bagi Indonesia, terutama terkait intervensi investasi asing. Untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dari pengaruh eksternal tersebut, tindakan paling tepat yang dapat dilakukan adalah...
A
Menyalurkan dukungan finansial kepada wirausaha domestik.
B
Menyelenggarakan kegiatan promosi produk impor dari berbagai negara.
C
Meningkatkan tarif bea masuk untuk produk-produk asing.
D
Menerapkan larangan total terhadap penanaman modal dari pihak asing.
E
Membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi asing tanpa batasan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 219
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan Pendukung
B
Kekuatan Utama sistem pertahanan
C
Kekuatan Utama sistem keamanan dan ketertiban
D
Satu-satunya komponen pertahanan negara
E
Kekuatan cadangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 220
Salah satu nilai dasar Pancasila yang sangat relevan dalam konteks bela negara adalah gotong royong. Bagaimana prinsip gotong royong ini secara efektif berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional di era modern?
A
Mendorong individu untuk bersaing secara sehat dalam pembangunan ekonomi.
B
Menitikberatkan pada pengembangan potensi diri tanpa intervensi pihak lain.
C
Memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
D
Meningkatkan efisiensi kerja melalui spesialisasi tugas masing-masing warga negara.
E
Mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah dengan inisiatif mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.