Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman siber, disinformasi, hingga krisis lingkungan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diredefinisikan dan diperluas. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di era modern ini?
A
Memprioritaskan pelatihan fisik dan kemiliteran bagi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi potensi agresi militer eksternal.
B
Memperketat regulasi internet dan sensor konten dari luar negeri guna melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh negatif global.
C
Menggalakkan literasi digital dan memupuk kemampuan berpikir kritis di masyarakat untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda yang merongrong persatuan bangsa.
D
Menuntut peningkatan alokasi anggaran pertahanan secara signifikan untuk membeli persenjataan modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara adidaya.
E
Mendorong setiap warga negara untuk mencapai kesuksesan finansial pribadi demi meningkatkan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
NO. 232
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang
NO. 233
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 234
Link Soal
Di tengah penguatan ancaman ideologi transnasional pada era digital, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila?
A
Menutup diri sepenuhnya dari segala bentuk informasi dan pengaruh luar negeri.
B
Meningkatkan pemahaman Pancasila dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan melalui media sosial.
C
Mengabaikan adanya perbedaan ideologi dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi.
D
Mengandalkan pemerintah saja untuk menyaring semua informasi yang berkaitan dengan ideologi.
E
Menyerahkan seluruh pengelolaan ideologi negara kepada organisasi-organisasi internasional.
NO. 235
Link Soal
Ancaman siber merupakan tantangan signifikan bagi pertahanan negara modern. Langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapinya?
A
Mengurangi investasi pada bidang teknologi informasi, menganggapnya tidak prioritas.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber dan memanfaatkan keahlian tenaga lokal.
C
Sepenuhnya mengandalkan teknologi siber dari negara lain tanpa upaya pengembangan internal.
D
Menerapkan pembatasan akses internet secara nasional demi alasan keamanan.
E
Menyerahkan tanggung jawab keamanan siber kepada lembaga atau organisasi internasional.
NO. 236
Link Soal
Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat negara. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Polri menurut pasal tersebut?
A
Memberikan pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat
B
Bertindak sebagai penjaga keamanan di lingkungan masyarakat
C
Menjaga stabilitas ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
D
Melakukan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat
E
Menyelenggarakan operasi pertahanan di wilayah perbatasan negara
NO. 237
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 238
Link Soal
Agresi Militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda melakukan serangan militer ini, selain untuk menghancurkan TNI, adalah...
A
Menangkap Soekarno dan Hatta
B
Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang kaya sumber daya alam
C
Membubarkan pemerintahan darurat di Sumatera
D
Membalas serangan umum yang dilakukan TNI
E
Menarik perhatian PBB agar menengahi konflik
NO. 239
Link Soal
Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.
NO. 240
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap berbagai ancaman non-militer, termasuk krisis lingkungan berskala besar seperti deforestasi masif yang memicu bencana alam dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat serta kedaulatan wilayah. Dalam konteks implementasi Bela Negara, tindakan konkret manakah yang paling strategis dan menunjukkan esensi partisipasi aktif warga negara (non-aparat keamanan/ASN) untuk mengatasi ancaman krisis lingkungan tersebut secara berkelanjutan?
A
Mengorganisir demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah pusat mengerahkan TNI untuk operasi penanaman kembali hutan dan penegakan hukum lingkungan.
B
Menginisiasi dan aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan, konservasi sumber daya alam lokal, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan di komunitasnya.
C
Melaporkan secara rutin setiap indikasi perusakan lingkungan kepada aparat penegak hukum dan mendorong sanksi pidana yang berat bagi pelakunya.
D
Membentuk dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk ramah lingkungan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesadaran publik.
E
Menggalang dana publik secara nasional untuk membantu korban bencana alam akibat krisis lingkungan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.