PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 231
Bapak Budi adalah seorang Kepala Bidang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Harmoni. Suatu hari, ia menerima permohonan izin usaha dari PT Aneka Raya, sebuah perusahaan besar. Selama proses verifikasi, Bapak Budi menemukan adanya celah dalam dokumen perizinan yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa kolega menyarankan untuk mempercepat proses karena 'pentingnya investasi', dan bahkan ada tawaran 'bantuan' tidak resmi agar proses diperlancar. Bapak Budi juga mendengar bisikan bahwa perusahaan tersebut memiliki koneksi kuat. Namun, ia teringat sumpah jabatannya sebagai ASN dan nilai-nilai bela negara untuk menjaga integritas bangsa. Tindakan yang paling tepat yang menunjukkan implementasi nilai bela negara Bapak Budi sebagai seorang ASN dalam situasi tersebut adalah...
A
Tetap pada prosedur, menunda penerbitan izin hingga semua persyaratan terpenuhi dan dampak lingkungan teratasi, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak.
B
Melakukan koordinasi intensif dengan pihak perusahaan dan kolega untuk mencari 'jalan tengah' agar izin dapat segera diterbitkan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.
C
Menerima tawaran 'bantuan' tidak resmi dengan syarat memastikan semua prosedur tetap dijalankan secara formal untuk menghindari masalah di kemudian hari.
D
Melaporkan tekanan yang diterima kepada atasan dan menunggu arahan lebih lanjut tanpa mengambil keputusan sendiri, agar tidak salah langkah dan berisiko.
E
Mengabaikan celah tersebut demi percepatan investasi dan menghindari konflik dengan pihak perusahaan, mengingat pentingnya investasi bagi daerah dan citra pemerintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 232
Di era digital, bagaimana generasi muda dapat mengoptimalkan peran serta mereka dalam memperkuat sistem pertahanan negara?
A
Menyebarkan informasi yang sensasional tanpa melalui proses verifikasi.
B
Menghiraukan pemanfaatan teknologi dalam rutinitas sehari-hari.
C
Mengembangkan kompetensi digital yang relevan dengan bidang pertahanan, seperti keamanan siber.
D
Mengurangi keterlibatan dalam aktivitas sosial di dunia digital.
E
Bergantung sepenuhnya pada bantuan negara lain untuk mengamankan sistem siber Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 233
Di sebuah desa adat yang terpencil, praktik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun mulai terkikis oleh pengaruh budaya global dan modernisasi yang masuk melalui media digital. Generasi muda di desa tersebut kehilangan minat terhadap bahasa daerah, ritual adat, dan sistem pengelolaan lingkungan tradisional, beralih pada gaya hidup konsumtif. Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran para sesepuh adat akan hilangnya identitas dan kohesi sosial masyarakat mereka. Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling mendasar dari terkikisnya kearifan lokal dan identitas budaya bagi ketahanan nasional Indonesia, serta bagaimana peran ASN yang paling strategis dalam menyikapi fenomena ini?
A
Tergerusnya kearifan lokal mengurangi potensi desa sebagai destinasi wisata budaya, sehingga ASN perlu menginisiasi program ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
B
Melemahnya identitas budaya lokal dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap warisan bangsa, sehingga ASN harus menjadi fasilitator bagi program revitalisasi budaya dan edukasi multikultural.
C
Hilangnya kohesi sosial di tingkat lokal dapat memicu konflik dan perpecahan, sehingga ASN perlu memperkuat peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai perekat sosial.
D
Ketergantungan pada budaya asing mengancam Pancasila sebagai filter, sehingga ASN perlu membatasi akses masyarakat terhadap informasi digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
E
Terkikisnya nilai-nilai lokal dapat mengikis pondasi Bhinneka Tunggal Ika, merusak karakter bangsa dan kebanggaan nasional, sehingga melemahkan ketahanan ideologi dan kohesi sosial sebagai bentuk Bela Negara non-militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 234
UUD 1945 mengamanatkan bahwa upaya pembelaan negara bukan hanya tugas militer semata, melainkan menjadi hak dan kewajiban dari...
A
TNI dan Polri
B
Seluruh rakyat Indonesia
C
Generasi muda penerus bangsa
D
Pemerintah pusat dan daerah
E
Organisasi kemasyarakatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 235
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 236
Menjelang pemilihan umum yang sangat kompetitif, terjadi polarisasi ekstrem di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu, dan narasi provokatif yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lawan politiknya. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat dan bahkan memicu bentrokan kecil di beberapa daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuan di tengah hak asasi warga negara untuk berekspresi. Dalam konteks Bela Negara, implikasi paling signifikan dari situasi ini terhadap ketahanan nasional adalah...
A
Menguji kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan merata, sebagai prasyarat bagi tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk.
B
Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga negara, yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik jangka panjang.
C
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat perpecahan ideologis dan primordialisme, sehingga berpotensi pada disintegrasi sosial dan politik yang mengancam keutuhan NKRI.
D
Meningkatnya intervensi asing yang memanfaatkan celah polarisasi internal untuk agenda geopolitik mereka, yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
E
Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena ketidakpastian sosial-politik akan menghambat kemajuan bangsa di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 237
Untuk mengintensifkan kesadaran tentang Bela Negara, pemerintah telah memperkenalkan program pendidikan Bela Negara di berbagai institusi sekolah. Apa luaran utama yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan tersebut?
A
Meningkatkan kompetensi akademik peserta didik.
B
Mempersiapkan peserta didik untuk berkarir di sektor militer.
C
Mengembangkan semangat patriotisme dan rasa tanggung jawab terhadap negara pada generasi muda.
D
Menciptakan peserta didik yang lebih patuh dan disiplin dalam rutinitas harian.
E
Mendorong partisipasi peserta didik dalam aktivitas politik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 238
Dalam rangka memastikan pemahaman publik mengenai ancaman non-militer seperti perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, langkah proaktif apa yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Memangkas alokasi dana untuk program-program pendidikan lingkungan.
B
Membatasi akses informasi bagi masyarakat terkait isu perubahan iklim.
C
Menggalakkan kampanye edukasi komprehensif mengenai perubahan iklim dan relevansinya terhadap ketahanan nasional.
D
Melimpahkan sepenuhnya penanganan masalah perubahan iklim kepada lembaga-lembaga internasional.
E
Mengabaikan isu perubahan iklim dengan dalih prioritas pada ancaman militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 239
Dalam studi geopolitik, dikenal istilah 'konsepsi frontier' atau batas imajiner antara dua negara yang berbeda dengan batas administrasi resmi (boundary). Munculnya fenomena frontier ini pada dasarnya disebabkan oleh...
A
Adanya kesepakatan rahasia antara pemimpin dua negara yang bertetangga
B
Masuknya pengaruh eksternal dari luar batas resmi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga ras
C
Ketidakmampuan militer dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan
D
Perbedaan sistem hukum yang sangat kontras antara dua wilayah negara
E
Tuntutan masyarakat lokal untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 240
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.