PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 24. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 231
Di tengah maraknya arus gempuran ideologi asing, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila?
A
Menghindari setiap bentuk interaksi atau kontak dengan kebudayaan dari luar negeri.
B
Menggalakkan penyebaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan serta platform media sosial.
C
Melimpahkan seluruh urusan yang berkaitan dengan ideologi hanya kepada institusi pemerintah.
D
Mengadopsi ideologi-ideologi asing yang dianggap lebih relevan atau modern.
E
Menolak segala bentuk kerja sama yang bersifat internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 232
Dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti serangan siber, bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan generasi mudanya agar lebih tangguh dalam konteks Bela Negara?
A
Meningkatkan pengajaran tentang keamanan siber di sekolah dan universitas.
B
Membatasi akses internet bagi generasi muda.
C
Menyerahkan urusan siber kepada pihak asing.
D
Mengurangi investasi di sektor pendidikan teknologi.
E
Mengandalkan tenaga ahli asing untuk menjaga keamanan siber.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 233
Pemerintah daerah merencanakan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Rencana ini didukung oleh investor namun menghadapi penolakan keras dari petani lokal yang khawatir kehilangan mata pencarian dan warisan budaya mereka. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam situasi kompleks ini, bagaimana seorang warga negara seharusnya menunjukkan semangat "Bela Negara" mereka, dengan memprioritaskan kepentingan bangsa secara holistik?
A
Secara langsung bergabung dalam demonstrasi petani dan aktif mengampanyekan penolakan terhadap rencana pembangunan pemerintah, melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lokal.
B
Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah, dengan keyakinan bahwa industrialisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kekuatan ekonomi nasional.
C
Terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, mengadvokasi studi komprehensif tentang dampak jangka panjang, dan mencari solusi alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
D
Bersikap netral dan membiarkan pemerintah serta masyarakat lokal menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah urusan regional dan tidak secara langsung berkaitan dengan pertahanan nasional.
E
Melaporkan rencana pemerintah kepada organisasi hak asasi manusia nasional, menuduh adanya potensi pelanggaran hak-hak petani.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 234
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 235
Dalam menghadapi krisis energi global, langkah strategis apa yang harus diambil untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sebagai bagian dari upaya Bela Negara?
A
Meningkatkan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
B
Mengesampingkan sumber energi terbarukan karena pertimbangan biaya awal yang tinggi.
C
Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan kemandirian dalam produksi energi.
D
Mengurangi alokasi investasi di seluruh sektor energi.
E
Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sektor energi kepada negara lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 236
Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi seorang guru di daerah terpencil (3T), wujud konkret bela negara yang paling relevan dengan profesinya adalah...
A
Melatih siswa baris-berbaris setiap pagi agar disiplin militer.
B
Mengajar dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan cinta tanah air.
C
Mengumpulkan donasi untuk membeli senjata bagi tentara.
D
Mewajibkan siswa menghafal nama-nama pahlawan saja.
E
Ikut serta dalam patroli keamanan desa setiap malam.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 237
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 238
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 239
Pertempuran Ambarawa pada Desember 1945 menjadi bukti kehebatan taktik perang gerilya TNI. Strategi pengepungan rangkap yang diterapkan oleh Kolonel Soedirman dikenal dengan sebutan...
A
Supit Urang
B
Gerilya Semesta
C
Benteng Stelsel
D
Pagar Betis
E
Bumi Hangus

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 240
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.