Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang
NO. 242
Link Soal
Terdapat berbagai organisasi internasional di bawah naungan PBB. Organisasi yang secara khusus mengoordinasikan standar dan layanan komunikasi elektronik secara global adalah...
A
UNCTAD
B
ILO
C
UNESCO
D
ITU (International Telecommunication Union)
E
FAO
NO. 243
Link Soal
Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa heroik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam palagan ini, pasukan TKR dan rakyat berjuang mengusir pihak...
A
Tentara Sekutu (Inggris)
B
Tentara Kekaisaran Jepang
C
Pasukan NICA Belanda
D
Pasukan Gurkha bayaran
E
Tentara Amerika Serikat
NO. 244
Link Soal
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja
NO. 245
Link Soal
UUD 1945 mengamanatkan bahwa upaya pembelaan negara bukan hanya tugas militer semata, melainkan menjadi hak dan kewajiban dari...
A
TNI dan Polri
B
Seluruh rakyat Indonesia
C
Generasi muda penerus bangsa
D
Pemerintah pusat dan daerah
E
Organisasi kemasyarakatan
NO. 246
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 247
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 248
Link Soal
Bela Negara tidak hanya mencakup ancaman militer, tetapi juga meliputi ancaman di sektor ekonomi. Dalam konteks ini, bagaimana strategi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi merupakan bagian dari upaya Bela Negara?
A
Membatasi aktivitas perdagangan internasional secara drastis.
B
Meningkatkan kemandirian pada sektor-sektor strategis seperti pangan dan energi.
C
Mengintensifkan impor produk-produk dari negara-negara maju.
D
Memberikan keringanan pajak yang besar bagi perusahaan-perusahaan asing.
E
Mengutamakan penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di dalam negeri.
NO. 249
Link Soal
Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat negara. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Polri menurut pasal tersebut?
A
Memberikan pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat
B
Bertindak sebagai penjaga keamanan di lingkungan masyarakat
C
Menjaga stabilitas ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
D
Melakukan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat
E
Menyelenggarakan operasi pertahanan di wilayah perbatasan negara
NO. 250
Link Soal
Dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti serangan siber, bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan generasi mudanya agar lebih tangguh dalam konteks Bela Negara?
A
Meningkatkan pengajaran tentang keamanan siber di sekolah dan universitas.
B
Membatasi akses internet bagi generasi muda.
C
Menyerahkan urusan siber kepada pihak asing.
D
Mengurangi investasi di sektor pendidikan teknologi.
E
Mengandalkan tenaga ahli asing untuk menjaga keamanan siber.