Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Pemerintah telah memberlakukan kebijakan untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Akan tetapi, sektor industri tertentu menyatakan keberatan karena kebijakan ini dianggap dapat merugikan usaha mereka. Tindakan paling tepat yang sebaiknya diambil pemerintah adalah?
A
Terus memberlakukan larangan tersebut tanpa mempertimbangkan keluhan industri.
B
Menyediakan dukungan atau insentif bagi industri agar bersedia beralih menggunakan material yang lebih ramah lingkungan.
C
Melonggarkan atau mengurangi tingkat pelarangan demi keberlangsungan bisnis.
D
Mengesampingkan regulasi lingkungan demi prioritas pertumbuhan ekonomi semata.
E
Menunda penerapan kebijakan sampai seluruh pihak industri menyetujui.
NO. 22
Link Soal
Di era digital, ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berupa serangan militer (non-konvensional). Berikut ini yang merupakan contoh implementasi Bela Negara bagi seorang ahli IT (Teknologi Informasi) dalam menghadapi ancaman nirmiliter adalah...
A
Mengikuti wajib militer dan latihan menembak.
B
Menciptakan sistem keamanan siber (cyber security) untuk melindungi data strategis negara dari peretas.
C
Menutup semua akses internet asing masuk ke Indonesia.
D
Menyebarkan propaganda pemerintah di media sosial.
E
Membatasi penggunaan teknologi asing di masyarakat.
NO. 23
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.
NO. 24
Link Soal
Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa pembagian batas berdasarkan hukum internasional. Wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar disebut dengan...
A
Laut Teritorial
B
Landas Kontinen
C
Zona Ekonomi Eksklusif
D
Daerah Pabean
E
Zona Tambahan
NO. 25
Link Soal
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut.
Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.
NO. 26
Link Soal
Bagaimana pemanfaatan teknologi drone yang terus berkembang dalam bidang pertahanan dapat secara efektif memperkuat upaya Bela Negara di Indonesia?
A
Menggunakan drone semata-mata untuk kegiatan komersial.
B
Meningkatkan penggunaan drone untuk memantau wilayah perbatasan dan area rawan konflik.
C
Membatasi implementasi drone karena biaya operasional yang tinggi.
D
Mengandalkan negara lain untuk pasokan teknologi drone.
E
Menetapkan drone hanya untuk aplikasi non-militer.
NO. 27
Link Soal
Mengingat semakin vitalnya peran teknologi dalam pertahanan suatu negara, langkah strategis apa yang sebaiknya diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri dalam rangka Bela Negara?
A
Mengurangi alokasi anggaran untuk pengembangan riset dan teknologi pertahanan.
B
Lebih mengandalkan aliansi militer internasional untuk akses teknologi mutakhir.
C
Membangun dan mengembangkan industri pertahanan domestik yang mandiri serta inovatif.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap ekspor teknologi pertahanan yang dimiliki.
E
Meningkatkan volume pembelian teknologi dari negara-negara adidaya.
NO. 28
Link Soal
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif.
Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.
NO. 29
Link Soal
Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga meliputi ancaman siber, disinformasi, hingga krisis lingkungan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diredefinisikan dan diperluas. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di era modern ini?
A
Memprioritaskan pelatihan fisik dan kemiliteran bagi seluruh komponen bangsa untuk menghadapi potensi agresi militer eksternal.
B
Memperketat regulasi internet dan sensor konten dari luar negeri guna melindungi ideologi Pancasila dari pengaruh negatif global.
C
Menggalakkan literasi digital dan memupuk kemampuan berpikir kritis di masyarakat untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda yang merongrong persatuan bangsa.
D
Menuntut peningkatan alokasi anggaran pertahanan secara signifikan untuk membeli persenjataan modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara adidaya.
E
Mendorong setiap warga negara untuk mencapai kesuksesan finansial pribadi demi meningkatkan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
NO. 30
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi berhasil meretas sistem keamanan siber dari sebuah kelompok teroris global yang diketahui merencanakan serangan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia kemudian membocorkan data intelijen penting tersebut kepada publik melalui media sosial untuk memperingatkan masyarakat dan menekan pemerintah agar segera bertindak. Meskipun tindakannya mengungkap ancaman serius terhadap keamanan nasional, namun peretasan tersebut dilakukan tanpa mandat resmi dari negara dan penyebaran informasi sensitif secara publik berpotensi menimbulkan kepanikan massal serta disalahgunakan oleh pihak lain.
Berdasarkan pemahaman mengenai implementasi konsep Bela Negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana seharusnya tindakan warga negara tersebut dinilai?
A
Merupakan bentuk Bela Negara yang esensial karena menunjukkan inisiatif warga dalam menghadapi ancaman, terlepas dari formalitas prosedur.
B
Bukan termasuk implementasi Bela Negara yang sah karena dilakukan di luar koridor hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta keamanan negara.
C
Adalah representasi Bela Negara yang modern dan efektif di era siber, menandakan pergeseran paradigma pertahanan negara dari militeristik ke partisipasi sipil.
D
Meskipun metodenya dipertanyakan, secara substansi tindakan tersebut telah memenuhi jiwa Bela Negara dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
E
Merupakan tindakan heroik individu yang patut dihargai sebagai manifestasi cinta tanah air, meskipun dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pelakunya.