PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Bapak Budi adalah seorang Kepala Bidang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Harmoni. Suatu hari, ia menerima permohonan izin usaha dari PT Aneka Raya, sebuah perusahaan besar. Selama proses verifikasi, Bapak Budi menemukan adanya celah dalam dokumen perizinan yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa kolega menyarankan untuk mempercepat proses karena 'pentingnya investasi', dan bahkan ada tawaran 'bantuan' tidak resmi agar proses diperlancar. Bapak Budi juga mendengar bisikan bahwa perusahaan tersebut memiliki koneksi kuat. Namun, ia teringat sumpah jabatannya sebagai ASN dan nilai-nilai bela negara untuk menjaga integritas bangsa. Tindakan yang paling tepat yang menunjukkan implementasi nilai bela negara Bapak Budi sebagai seorang ASN dalam situasi tersebut adalah...
A
Tetap pada prosedur, menunda penerbitan izin hingga semua persyaratan terpenuhi dan dampak lingkungan teratasi, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak.
B
Melakukan koordinasi intensif dengan pihak perusahaan dan kolega untuk mencari 'jalan tengah' agar izin dapat segera diterbitkan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.
C
Menerima tawaran 'bantuan' tidak resmi dengan syarat memastikan semua prosedur tetap dijalankan secara formal untuk menghindari masalah di kemudian hari.
D
Melaporkan tekanan yang diterima kepada atasan dan menunggu arahan lebih lanjut tanpa mengambil keputusan sendiri, agar tidak salah langkah dan berisiko.
E
Mengabaikan celah tersebut demi percepatan investasi dan menghindari konflik dengan pihak perusahaan, mengingat pentingnya investasi bagi daerah dan citra pemerintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer tetapi juga non-militer. Berikut ini yang termasuk contoh ancaman non-militer berdimensi ekonomi adalah...
A
Agresi dan invasi militer asing
B
Penyelundupan senjata api ilegal
C
Masuknya barang-barang impor yang mematikan UMKM lokal
D
Penyebaran ideologi radikal
E
Pelanggaran wilayah perbatasan laut

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa upaya pembelaan negara bukan hanya tugas militer semata, melainkan menjadi hak dan kewajiban dari...
A
TNI dan Polri
B
Seluruh rakyat Indonesia
C
Generasi muda penerus bangsa
D
Pemerintah pusat dan daerah
E
Organisasi kemasyarakatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman siber, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk bela negara untuk menghadapi serangan digital?
A
Menghindari segala bentuk pemanfaatan teknologi secara menyeluruh.
B
Cukup dengan melaporkan setiap insiden serangan siber kepada pihak berwenang.
C
Menggalakkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan digital serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
D
Hanya mengandalkan pihak militer untuk menangani semua aspek ancaman siber.
E
Menginisiasi pembentukan regulasi atau undang-undang baru yang khusus mengatur ancaman siber.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa pembagian batas berdasarkan hukum internasional. Wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar disebut dengan...
A
Laut Teritorial
B
Landas Kontinen
C
Zona Ekonomi Eksklusif
D
Daerah Pabean
E
Zona Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan investasi asing di sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, seperti menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor, dan membatasi tenaga kerja asing. Kebijakan-kebijakan ini merupakan wujud bela negara untuk mencapai tujuan strategis apa?
A
Kedaulatan ideologi.
B
Kedaulatan politik.
C
Kedaulatan ekonomi.
D
Kedaulatan sosial.
E
Kedaulatan budaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menghadapi arus globalisasi dan keterbukaan informasi, sikap yang paling tepat bagi bangsa Indonesia terhadap masuknya budaya dari negara maju adalah...
A
Menerima tanpa syarat demi kemajuan zaman
B
Menolak secara total untuk menjaga kemurnian budaya
C
Melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan jati diri bangsa
D
Menganggap semua budaya asing berdampak negatif
E
Mengutamakan budaya asing karena lebih modern

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kesehatan menemukan adanya kampanye disinformasi masif yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah. Kampanye ini menyebar luas melalui berbagai platform media sosial, menyajikan data palsu dan narasi provokatif. Sebagai ASN yang memahami esensi Bela Negara, tindakan yang paling tepat untuk menunjukkan implementasi nilai Bela Negara dalam menghadapi situasi tersebut adalah...
A
Segera melaporkan akun-akun penyebar disinformasi tersebut kepada penyedia platform media sosial dan berharap akun-akun tersebut segera diblokir.
B
Secara proaktif menyusun dan menyebarkan konten edukasi berbasis data ilmiah, berkolaborasi dengan humas kementerian, para ahli kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk membangun narasi yang benar dan meningkatkan literasi digital publik.
C
Mengabaikan isu tersebut karena menilai bahwa penanganan disinformasi adalah ranah dan tanggung jawab lembaga penegak hukum atau Kementerian Komunikasi dan Informatika.
D
Mendesak pimpinan kementerian untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk penyebaran disinformasi dan menuntut penegak hukum untuk menindak tegas pelakunya.
E
Mengadakan diskusi internal terbatas dengan rekan kerja di kementerian untuk mengevaluasi dampak disinformasi tanpa mengambil langkah komunikasi publik eksternal secara langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Letkol Soeharto hanya mampu menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Namun, dampak politis dari peristiwa ini bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia internasional sangat besar, yaitu...
A
Membuat Belanda langsung menyerah dan menarik seluruh pasukannya hari itu juga.
B
Membatah propaganda Belanda di PBB yang menyatakan bahwa TNI dan RI sudah tidak ada.
C
Menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang diakui PBB.
D
Memicu bantuan militer langsung dari Amerika Serikat untuk Indonesia.
E
Menggulingkan pemerintahan sipil Belanda di Jakarta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.