Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Di era digitalisasi yang semakin pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dalam bentuk agresi militer konvensional, tetapi juga melalui serangan siber, penyebaran hoaks masif, dan upaya disinformasi yang merusak persatuan bangsa. Sebagai seorang warga negara yang sadar akan pentingnya bela negara, tindakan konkret apakah yang paling strategis dan relevan untuk Anda lakukan dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut?
A
Melaporkan setiap konten negatif di media sosial kepada pihak berwenang dan mendesak pemerintah untuk memperketat sensor.
B
Meningkatkan kemampuan fisik dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai persiapan untuk wajib militer jika negara memanggil.
C
Mengembangkan literasi digital pribadi yang tinggi, aktif menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta proaktif mengedukasi lingkungan sekitar tentang bahaya disinformasi.
D
Berpartisipasi aktif dalam demonstrasi menentang penyebaran berita bohong dan menuntut keadilan bagi penyebar hoaks.
E
Hanya mempercayai informasi yang disebarkan oleh sumber berita resmi pemerintah dan menghindari media sosial.
NO. 22
Link Soal
Di tengah kompleksitas ancaman non-militer global seperti disinformasi masif, perang siber, dan infiltrasi ideologi asing, konsep Bela Negara menuntut pemahaman yang lebih holistik dari warga negara. Mengacu pada landasan konstitusional dan ideologi bangsa, bentuk implementasi Bela Negara yang paling mendasar dan berkelanjutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi tantangan kontemporer adalah...
A
Aktif mengikuti program pelatihan kemiliteran atau komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan fisik negara.
B
Meningkatkan kemampuan literasi digital dan kritis dalam menyaring informasi guna melawan hoaks dan propaganda yang merusak persatuan.
C
Mengembangkan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor guna memperkuat kemandirian ekonomi serta daya saing bangsa.
D
Menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan serta menyebarkan semangat kebangsaan.
E
Berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan potensi ancaman keamanan lingkungan kepada pihak berwajib.
NO. 23
Link Soal
Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme global, pemerintah Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis, namun salah satu tindakan berikut ini justru tidak relevan atau kurang efektif, yaitu ...
A
Mengoptimalkan setiap potensi dan kesempatan yang muncul secara transparan.
B
Melaksanakan penumpasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan serius dan segera.
C
Bersikap pasif menunggu arahan kebijakan ekonomi global yang sejalan dengan kebijakan domestik.
D
Mengembangkan landasan kebijakan yang berfokus pada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan tinggi.
E
Mempercepat transformasi industri yang kurang berdaya saing menjadi lebih kompetitif.
NO. 24
Link Soal
Herman Willem Daendels dikirim ke Hindia Belanda dengan sebuah misi militer yang sangat spesifik, yaitu...
A
Memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca perang
B
Membangun kembali birokrasi pemerintahan kolonial Belanda
C
Mengamankan Pulau Jawa dari potensi serangan dan ekspansi Inggris
D
Melawan gerakan gerilya di wilayah Indonesia bagian Timur
E
Menerapkan sistem ekonomi liberal di tanah jajahan
NO. 25
Link Soal
Konflik di area perbatasan dapat membahayakan keutuhan sebuah negara. Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah yang paling tepat untuk memperkuat pengamanan di wilayah perbatasan adalah...
A
Mengurangi jumlah personel militer yang ditempatkan di wilayah perbatasan.
B
Mengembangkan fasilitas infrastruktur dan meningkatkan patroli militer serta kepolisian di area perbatasan.
C
Sepenuhnya mempercayakan pengawasan perbatasan kepada negara-negara tetangga.
D
Melimpahkan tanggung jawab pengawasan perbatasan kepada entitas sektor swasta.
E
Menerapkan pembatasan akses bagi penduduk lokal ke wilayah perbatasan.
NO. 26
Link Soal
Di sebuah kota kecil, "Makmur Jaya", sedang dihadapkan pada gelombang ancaman non-militer yang kompleks. Sektor ekonomi lokal tertekan akibat serbuan produk impor ilegal yang merajalela di pasar daring, mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar. Di sisi lain, konten-konten radikal berbasis ideologi transnasional semakin masif menyebar melalui grup-grup media sosial yang menargetkan kaum muda, mengikis nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, berita-berita palsu (hoax) mengenai vaksinasi, kebijakan pembangunan daerah, dan bahkan integritas tokoh masyarakat setempat, terus-menerus membanjiri lini masa, menciptakan keresahan dan polarisasi di masyarakat.
Dalam situasi ini, Bapak Budi, seorang guru sejarah Pahlawan Nasional (ASN) di SMP setempat, merasa resah melihat beberapa muridnya mulai menunjukkan sikap intoleran dan sering membagikan konten meragukan. Ibu Rina, seorang dokter di Puskesmas, juga kewalahan menghadapi pasien yang menolak pengobatan medis berdasarkan informasi hoax. Sementara itu, Pak Arman, seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi di Pemda, sedang berupaya keras menggerakkan kembali ekonomi lokal dan melawan narasi negatif tentang produk dalam negeri.
Jika Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan elemen sipil berdiskusi untuk merumuskan strategi Bela Negara yang paling efektif dan komprehensif guna mengatasi multidimensionalitas ancaman tersebut, manakah strategi Bela Negara yang paling fundamental dan mencerminkan esensi Ketahanan Nasional untuk jangka panjang, serta bagaimana peran profesi Bapak Budi, Ibu Rina, dan Pak Arman dapat diintegrasikan secara optimal?
A
Memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta literasi digital oleh guru (Bapak Budi) untuk membentengi generasi muda dari radikalisme dan hoax, disokong oleh edukasi kesehatan berbasis sains oleh dokter (Ibu Rina) untuk melawan misinformasi kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan pro-UMKM dan edukasi konsumen oleh pejabat (Pak Arman) untuk menjaga kedaulatan ekonomi, semua terintegrasi dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai pilar utama Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman non-militer.
B
Melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan hukum terhadap penyebar hoax dan pelaku ekonomi ilegal, sambil meminta guru dan dokter untuk fokus pada tugas pokok mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, karena Bela Negara utama adalah tanggung jawab militer dan penegak hukum.
C
Membangun pusat-pusat informasi tandingan yang menyebarkan narasi positif dan menangkis setiap hoax secara langsung, serta mengadakan pelatihan bela negara fisik bagi seluruh elemen masyarakat, sementara profesi guru, dokter, dan ASN tetap menjalankan tugas utamanya.
D
Mengadakan forum-forum dialog antarumat beragama dan lintas budaya untuk mencegah radikalisme, serta memboikot produk impor dan melaporkan semua konten negatif di media sosial, sambil mengandalkan peran aktif tokoh masyarakat dan aktivis sebagai garda terdepan Bela Negara.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung tunai dan subsidi, dengan harapan masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan radikalisme, dan profesi ASN seperti guru dan dokter cukup mendukung program pemerintah di bidangnya masing-masing tanpa perlu intervensi khusus.
NO. 27
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 28
Link Soal
Penerapan konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam mengatur urusan keagamaan, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, pasal ini menjamin warga negara untuk ...
A
Berhak mengatur dan menentukan ajaran agama lain sesuai pandangan pribadinya.
B
Memiliki hak untuk menciptakan agama baru sesuai dengan keyakinan individu.
C
Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.
D
Diperbolehkan mendiskriminasi agama atau kepercayaan lain yang dianggap tidak sejalan.
E
Bebas membangun fasilitas ibadah di lokasi mana pun tanpa memerlukan izin resmi.
NO. 29
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai...
A
Kekuatan pendukung
B
Kekuatan utama
C
Kekuatan cadangan
D
Kekuatan rakyat
E
Kekuatan sipil
NO. 30
Link Soal
Penerapan demokrasi di Indonesia seringkali terhambat oleh politik adu domba antarwarga negara. Upaya apa yang paling efektif untuk menangkal hambatan ini dan memperkuat kekuatan bangsa di bidang politik?
A
Menggalang dukungan masyarakat untuk memperkuat posisi partai politik tertentu.
B
Mengadakan gerakan moral yang menyerukan pelaksanaan pemilu yang damai dan berintegritas.
C
Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat utama kampanye politik.
D
Meningkatkan penekanan pada politik identitas untuk konsolidasi kelompok.
E
Memperkuat loyalitas internal di antara anggota organisasi politik.